Kualitas Proyek di Simalungun Diragukan
SIMALUNGUN-Sejumlah rekanan yang mendapat proyek di Pemkab Simalungun mengeluh. Mereka mengeluhkan banyaknya pemotongan dan kewajiban yang harus dibayar kepada instansi terkait. Menurut mereka, hal itu sangat mempengaruhi kuwalitas proyek yang merek kerjakan.
Salah seorang rekanan yang enggan namanya dikorankan mengatakan, kalau di cek dan ricek kualitas proyek di Kabupaten Simalungun banyak yang tidak sesuai bestek. Hal itu diakibatkan banyaknya tekanan dari Pemerintah Simalungun melalui dinas pengadaan proyeknya.
“Sebelum mendapatkan proyek itu, kami harus bayar fee (biaya) di depan minimalnya 10 persen dari rencana proyek yang dijanjikan. Setelah mendapatkan proyek yang dimaksud, kami juga wajib membayar PPH dan PPN sebesar 12,5 persen dari nilai proyek. Kemudian masih membayar uang kewajiban kepada Kadis, PPK, Pengawas, dan Pembuat laporan dengan keseluruhannya hampir 20 persen,” paparnya kepada Metro Siantar (Grup Sumut Pos), Senin (17/12).
Semisalnya proyek Rp1 miliar, sambung pria itu, dari anggaran tersebut sedikitnya 45 persen harus keluar untuk menutupi semua kewajiban dimaksud. Atau, sekitar Rp450 juta dari proyek Rp1 miliar.
“Kalau ada pengerjaan fisik sebesar Rp1 miliar, Rp450 juta di antaranya hanya membayar kewajiban dimaksud. Dalam pekerjaan tersebut, setidaknya rekanan mengambil keuntungan tambah upah tukang sebesar 20-30 persen dari nilai proyek. Itu artinya dalam setiap pekerjaan proyek, hanya 30 persen anggarannya untuk fisik, sedangkan sisanya untuk pengeluaran sana-sini dan kewajiban. Maka itu, saya menilai proyek di Kabupaten Simalungun ini banyak yang asal-asalan,” ungkapnya.
Ia mengaku proyek yang didapatnya dari Pemkab Simalungun tidak sesuai dengan fee yang dibayarnya di awal. Biasanya kalau fee dibayar Rp50 juta di depan, setidaknya proyek yang didapatkan sebesar Rp500 juta dalam pekerjaan fisik, tetapi rekanan saat ini sangat mengeluhkan, karena proyek yang didapat tak sesuai dengan fee dibayar.(osi/smg)
