KARO, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Karo menggelar diskusi strategis bersama Cendekiawan Karo Indonesia dan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) guna merumuskan langkah mitigasi bencana serta arah kebijakan pembangunan daerah.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Bupati Karo Antonius Ginting, dan dihadiri Wakil Bupati Komando Tarigan, Sekretaris Daerah Gelora Kurnia Putra Ginting, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.
Dalam pemaparan terungkap bahwa curah hujan di wilayah Kabupaten Karo tergolong sangat tinggi, yakni mencapai 3.000–3.500 mm per tahun. Kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan longsor, terlebih dengan adanya perubahan iklim, tata guna lahan yang belum optimal, serta karakter topografi wilayah yang berbukit.
Sejumlah rekomendasi strategis mengemuka dalam diskusi tersebut. Di antaranya program reboisasi dan penghijauan kawasan hulu, penataan ulang permukiman dan lahan pertanian, penguatan sistem irigasi dan teknologi pertanian, hingga pembangunan shelter bencana multifungsi di titik-titik rawan.
Tak hanya itu, peserta diskusi juga mendorong penyediaan sistem peringatan dini (early warning system) guna meminimalisasi dampak korban saat terjadi bencana.
Kesiapsiagaan terhadap potensi gempa bumi turut menjadi perhatian serius. Penguatan standar bangunan tahan gempa, pemanfaatan peta kawasan rawan bencana, serta keterlibatan tenaga ahli dalam proses perizinan bangunan gedung dinilai penting untuk menekan risiko kerusakan dan korban jiwa.
Selain isu kebencanaan, forum ini juga menekankan pentingnya kebijakan pembangunan yang tepat sasaran untuk mendorong iklim investasi. Di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah, investasi dinilai menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo.
Menutup kegiatan, Bupati Antonius Ginting menyampaikan apresiasi atas kontribusi pemikiran para cendekiawan dan TP2D. Ia mendorong seluruh perangkat daerah memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan masyarakat, dunia usaha, akademisi, hingga diaspora Karo.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu melahirkan kebijakan pembangunan yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan daerah menghadapi ancaman bencana di masa mendatang. (deo/ila)
