MEDAN, SUMUTPOS.CO — Tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat tentu tak dapat dipisahkan dalam hal pembangunan. Filosopi inilah yang dipakai dan coba diterapkan Pemerintah Kabupaten Simalungun, di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, Radiapoh Hasiholan Sinaga dan Zonny Waldi.
“Kami mengajak masyarakat berpenghasilan lebih untuk ‘marharoan bolon’ atau gotong royong memperbaiki infrastruktur. Dengan menggali berbagai potensi yang ada, pemerintah bersama pengusaha dan rakyat bersama-sama memperbaiki jalan rusak (di Simalungun),” kata Wakil Bupati Simalungun, Zonny Waldi menjawab wartawan usai menghadiri kunjungan kerja khusus Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan Komisi II DPR, di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Kamis (17/6) sore.
Kabupaten Simalungun, ungkap Zonny, memiliki luas jalan 1.800 km. Namun sekitar 1.003 km dalam kondisi rusak parah. Pihaknya berharap, ketika filosofi tripartit ini berjalan dengan baik, laju kendaraan bermotor dapat lebih baik lagi dirasakan oleh masyarakat.
“Artinya paling tidak, dari kecepatan 10-20 km/jam, setelah diperbaiki laju kendaraan bermotor bisa 40 ke 60 km/jam. Bahkan sebelum saya ke Medan, saya melihat jalan di Desa Bandar Manis, Kecamatan Pematang Bandar menuju Tugu Sujono, sedang diperbaiki,” katanya.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat berpenghasilan lebih membantu Pemkab Simalungun memperbaiki jalan rusak ini, yaitu dalam bentuk pengadaan transportasi materialnya.
Pihaknya berkomitmen dalam target 100 hari kerja bersama Bupati Radiapoh Sinaga, sudah terlihat progresnya. Di mana dilakukan secara simultan per kecamatan yang ada.
“Apakah itu ruas ruas jalan penting kabupaten maupun provinsi sekalipun mesti ditangani. Termasuk ruas jalan provinsi di Simalungun masih banyak yang rusak kondisinya,” kata mantan pejabat eselon II Pemkab Simalungun dan Pemprov Sumut tersebut.
Sedangkan kepada kalangan pengusaha, Pemkab Simalungun turut mengimbau agar perusahaan-perusahaan yang ada di Simalungun menggelontorkan dana corporate social responsibility-nya guna mendukung sektor ekonomi, kesehatan dan juga infrastruktur.
“Ya, perusahaan perusahaan yang ada di Simalungun kami imbau agar memerhatikan jalan-jalan di wilayah perkebunan, di mana jalan itu juga menjadi akses utama masyarakat sekitar,” tegas Zonny.
Ikhtiar ini, menurut dia, mengingat dalam tahun ini ia bersama Bupati Radiapoh hanya melakukan pekerjaan sesuai dana dan program yang telah dianggarkan pada APBD.
“Oleh karenanya kami harus bekerja cepat memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Kami juga minta tidak ada pungutan apapun yang dilakukan ASN untuk pelayanan publik. Kecuali yang tertera sesuai peraturan perundang-undangan,” pungkasnya. (prn/ram)
