Rapat Paripurna Ranperda APBD Binjai 2027, Wali Kota Absen, Fraksi Gerindra Walk Out

BINJAI – Aksi walk out mewarnai jalannya rapat paripurna dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD Kota Binjai tahun anggaran 2027, Selasa (17/11). Langkah walk out ini dilakukan Fraksi Gerindra, sebagai bentuk kekecewaan atas ketidakhadiran Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, dalam rapat paripurna tersebut.

Bahkan, jalannya rapat paripurna ini juga molor hingga 1 jam 30 menit. Rapat paripurna ini mulanya dijadwalkan pukul 10.00 WIB, namun hingga pukul 11.30 WIB, wali kota tak kunjung hadir dan rapat paripurna pun dibuka Ketua DPRD Binjai, Gusuartini br Surbakti.

“Rapat paripurna ranperda APBD 2027 molor dari yang dijadwalkan pukul 10.00 WIB, kemudian dibuka paripurnanya pukul 11.30 WIB. Artinya ada satu setengah jam molornya lebih,” ungkap Anggota DPRD Binjai, Ronggur Simorangkir, Rabu (18/11).

Kehadiran wali kota yang ditunggu legislator pun tak kunjung tiba. Karenanya, Fraksi Gerindra DPRD Binjai memilih walk out. Bagi mereka, pembahasan APBD tahun anggaran 2027 adalah urusan pembangunan dan urgensi. “Kita lansung keluar dari ruang paripurna sebagai bentuk menyatakan sikap kecewa terhadap ketidakhadiran wali kota,” sambungnya.

Ronggur menegaskan, Fraksi Gerindra menilai kealpaan wali kota sebagai bentuk ketidakseriusan dan ketidakpedulian wali kota terkait anggaran pembangunan daerah Tahun 2027. “Kami tidak ingin DPRD ini hanya dijadikan sebagai lembaga yang mengesahkan, lembaga yang melengkapi untuk digunakannya anggaran tersebut,” kata dia.

“Tapi kami ingin agar DPRD ini betul-betul dihormati, DPRD ini betul-betul menjadi mitra yang sejajar dengan eksekutif,” sambungnya.

Sejatinya, kata Ronggur, wali kota dan legislator adalah pejabat yang sama dipilih oleh rakyat. Karenanya, Ronggur menyebut, wali kota jangan cuma taunya menggunakan anggaran saja.

Tanpa mau dengan serius mengikuti setiap tahapan proses yang berlangsung di DPRD. “Kami tidak ingin menjadi lembaga yang tukang ketok pengesahan, menjadi lembaga membahas anggaran,” katanya.

“Tapi kami ingin sama-sama dibahas agar tujuan pembangunan itu tercapai. Dan, aspirasi-aspirasi masyarakat di berbagai daerah Kota Binjai bisa tertampung nantinya,” tambah Ronggur.

Kendati begitu, rapat paripurna tetap berjalan. Wali kota diwakili Sekretaris Daerah Binjai, Chairin Simanjuntak. Dalam penyampaiannya, Chairin menjelaskan bahwa penyampaian ranperda APBD Tahun 2027 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama ranperda tentang APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

Chairin berharap, Ranperda APBD Kota Binjai dapat disetujui bersama sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Menurutnya, penyusunan Ranperda APBD Kota Binjai Tahun 2027 didasarkan pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Binjai Tahun 2027, serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2025-2029.

Secara garis besar, struktur APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2027 terdiri atas tiga komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Selain itu, terdapat pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sementara belanja daerah, direncanakan mencakup belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga.

Adapun komponen pembiayaan daerah mencakup pengeluaran pembiayaan yang direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2027. (ted)

BINJAI – Aksi walk out mewarnai jalannya rapat paripurna dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD Kota Binjai tahun anggaran 2027, Selasa (17/11). Langkah walk out ini dilakukan Fraksi Gerindra, sebagai bentuk kekecewaan atas ketidakhadiran Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, dalam rapat paripurna tersebut.

Bahkan, jalannya rapat paripurna ini juga molor hingga 1 jam 30 menit. Rapat paripurna ini mulanya dijadwalkan pukul 10.00 WIB, namun hingga pukul 11.30 WIB, wali kota tak kunjung hadir dan rapat paripurna pun dibuka Ketua DPRD Binjai, Gusuartini br Surbakti.

“Rapat paripurna ranperda APBD 2027 molor dari yang dijadwalkan pukul 10.00 WIB, kemudian dibuka paripurnanya pukul 11.30 WIB. Artinya ada satu setengah jam molornya lebih,” ungkap Anggota DPRD Binjai, Ronggur Simorangkir, Rabu (18/11).

Kehadiran wali kota yang ditunggu legislator pun tak kunjung tiba. Karenanya, Fraksi Gerindra DPRD Binjai memilih walk out. Bagi mereka, pembahasan APBD tahun anggaran 2027 adalah urusan pembangunan dan urgensi. “Kita lansung keluar dari ruang paripurna sebagai bentuk menyatakan sikap kecewa terhadap ketidakhadiran wali kota,” sambungnya.

Ronggur menegaskan, Fraksi Gerindra menilai kealpaan wali kota sebagai bentuk ketidakseriusan dan ketidakpedulian wali kota terkait anggaran pembangunan daerah Tahun 2027. “Kami tidak ingin DPRD ini hanya dijadikan sebagai lembaga yang mengesahkan, lembaga yang melengkapi untuk digunakannya anggaran tersebut,” kata dia.

“Tapi kami ingin agar DPRD ini betul-betul dihormati, DPRD ini betul-betul menjadi mitra yang sejajar dengan eksekutif,” sambungnya.

Sejatinya, kata Ronggur, wali kota dan legislator adalah pejabat yang sama dipilih oleh rakyat. Karenanya, Ronggur menyebut, wali kota jangan cuma taunya menggunakan anggaran saja.

Tanpa mau dengan serius mengikuti setiap tahapan proses yang berlangsung di DPRD. “Kami tidak ingin menjadi lembaga yang tukang ketok pengesahan, menjadi lembaga membahas anggaran,” katanya.

“Tapi kami ingin sama-sama dibahas agar tujuan pembangunan itu tercapai. Dan, aspirasi-aspirasi masyarakat di berbagai daerah Kota Binjai bisa tertampung nantinya,” tambah Ronggur.

Kendati begitu, rapat paripurna tetap berjalan. Wali kota diwakili Sekretaris Daerah Binjai, Chairin Simanjuntak. Dalam penyampaiannya, Chairin menjelaskan bahwa penyampaian ranperda APBD Tahun 2027 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama ranperda tentang APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

Chairin berharap, Ranperda APBD Kota Binjai dapat disetujui bersama sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Menurutnya, penyusunan Ranperda APBD Kota Binjai Tahun 2027 didasarkan pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Binjai Tahun 2027, serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2025-2029.

Secara garis besar, struktur APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2027 terdiri atas tiga komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Selain itu, terdapat pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sementara belanja daerah, direncanakan mencakup belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga.

Adapun komponen pembiayaan daerah mencakup pengeluaran pembiayaan yang direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2027. (ted)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru