TAPUT, SUMUTPOS.CO – Bupati Tapanuli Utara (Taput) Nikson Nababan dalam hal ini Wakil Bupati Sarlandy Hutabarat membuka acara orientasi verifikasi dan validasi data keluarga beresiko stunting (KRS) bagi kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kabupaten Tapanuli Utara, bertempat di Gedung Sopo Partungkoan Tarutung, Selasa (19/7).
Kegiatan ini dihadiri, Kepala BKKBN Provinsi Sumatera Utara yang diwakilkan oleh Dra Rabiatun Adawiyah MPHR Koordinator bidang Advokasi Penggekan dan Informasi BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Didampingi Kadis PPKB3A Donna Situmeang dan Kadis Kesehatan Sudirman Manurung dan beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Nikson dalam sambutannya yang dibacakan Sarlandy menjelaskan, bahwa sesuai Perpres 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting yang merupakan komitmen nasional dan pengejawatahan komitmen bersama dalam menyelesaikan masalah stunting, Pemerintah Indonesia telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional.
“Komitmen ini terwujud dengan masuknya stunting ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dengan target penurunan yang cukup signifikan dari kondisi 24,4 % pada tahun 2021 diharapkan menjadi 14% pada tahun 2024. Untuk Tapanuli Utara sesuai data SSGI tahun 2021 saat ini berapa pada angka 26,7% dan ditargetkan menurun secara signifikan di Tahun 2024 dibawah target nasional,” paparnya.
Lebih lanjut Sarlandy mengatakan, bahwa menurut Kepala BKKBN, Dr (HC) DR. Hasto Wardoyo SP OG (K) bahwa stunting disebabkan oleh beberapa faktor dan menjadi penting untuk kita tangani bersama sebagai penentu keberhasilannya.
Katanya, BKKBN harus menyiapkan strategi dan rencana aksi yang tepat, dimulai dari pengawalan calon pengantin, ibu hamil dan pascapersalinam serta 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan).
“Tim pendamping keluarga merupakan ujung tombak percepatan penurunan stunting, dan merupakan tugas yang sangat mulia karena mempersiapkan generasi muda yang sehat, bebas stunting dan berkualitas mulai dari pendampingan calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan pasca salin serta keluarga yang memiliki anak balita. Saya harap tim dapat bersinergi dengan pemerintah desa/kelurahan karena penanganan stunting tidak dapat berjalan sendiri tetapi harus bekerja sama dengan lembaga lainnya.” tuturnya. (des/azw)
Sementara itu, Kepala BKKBN Provinsi Sumatera Utara yang diwakilkan oleh Dra Rabiatun Adawiyah MPHR mengatakan, berharap kegiatan ini bisa mendapat hal yang positif terkait kegiatan TPK. ” Kami ingin berinteraksi langsung d dengan TPK karena mereka inilah nanti yang paling berinteraksi langsung dengan keluarga-keluarga yang beresiko stunting, kami akan memberikan bahan-bahan seperti apa yang harus diperoleh dalam bekerja sebagai TPK dan atas izin Pak Wakil Bupati mungkin sewaktu-waktu bisa dipantau pekerjaan mereka. Dan kepada para OPD yang tupoksinya terkait dengan penurunan stunting mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa menjadi tolak ukur seperti apa nanti berkontribusi bergotong royong menurunkan angka stuntin di Kabupaten Tapanuli Utara. Ini adalah tanggung jawab kita bersama.” tuturnya. (des/azw)
