TOBA, SUMUTPOS.CO – Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) mengumpulkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) se-Kawasan Danau Toba dan Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BPTCUGG) di Kantor BPODT, Sibisa, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Kamis (19/10/2023) kemarin. Rapat tersebut, dipimpin langsung oleh Direktur Utama BPODT, Jimmy Bernando Panjaitan mewakili dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Direktur Utama BPODT, Jimmy Bernando Panjaitan menjelaskan pertemuan tersebut, untuk duduk bersama mengadakan rapat koordinasi, sinkronisasi program 2024 dan Geopark Kaldera Toba. Sehingga dilakukan secara kolaborasi stakeholder terkait.
“Terkait masalah kartu kuning UNESCO Global Geopark yang sedang marak saat ini, BPODT sering dituding sebagai pihak yang paling bertanggungjawab, padahal ada lembaga yang bertugas dan bertanggungjawab ke Badan PBB tersebut yakni BPTCUGG sebuah badan yang diangkat oleh Gubernur Sumatera Utara,” kata Jimmy, dalam keterangan tertulis, Jumat (20/10/2023).
Meski begitu, Jimmy mengatakan pihaknya siap membantu BPTCUGG dalam memperbaiki Geopark Danau Toba dan keluar dari kartu kuning hingga mendapatkan Green Card.
“Namun demikian BPODT siap membantu BPTCUGG agar Geopark Kaldera Toba tetap menjadi anggota UGG UNESCO,” jelas Jimmy.
Jimmy memaparkan program-program yang sedang dikerjakan serta program akan dilaksanakan tahun 2024 terkait pengembangan kepariwisataan di Kawasan Danau Toba.
“Khususnya, dalam upaya mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan kartu kuning yang diberikan UNESCO Global Geopark,” ucap Jimmy.
Sekretaris BPTCUGG, Debby Panjaitan dalam pemaparannya, menyebutkan Geopark Danau Toba beri kartu kuning saat Council UNESCO Global Geopark di Maraces Maroko, 5 September 2023, lalu. Kartu kuning itu, berdasarkan hasil revalidasi Toba Caldera UNESCO Global Geopark yang dilaksanakan tanggal 31 Juli hingga 4 Agustus 2023 di Marakech Marocco oleh dua orang evaluator yakni, Prof. Xiaochi JIN dan Soojae Lee P.hD.
“Kita menyikapi positif pemberian kartu kuning, oleh UNESCO dan sebagai dorongan kita semua baik pemerintah, stakeholder dan masyarakat untuk bersama membangun Danau Toba sebagai Destinasi Super prioritas bertaraf internasional berbasis Geopark,” jelas Debby.
Sidang Council UGGp menyatakan Green Card, namun para Council memutuskan Yellow Card dengan 7 rekomendasi yakni tentang : Boundaries’ Mapping Geological’ Biological dan culture heritage’ Penguatan Mangement Board’ Education’ Partnership’ Visibility dan Networking.
“Saat ini, banyak yang peduli siap mendukung dan bekerjasama dalam capaian Green Card,” jelas Debby.
Debby menilai pemberian kartu kuning itu, ada hikmah yang luar biasa, yaitu semua menjadi kompak untuk bersama-sama mengatasi kartu kuning tersebut.
“Ada 7 rekomendasi yang diberikan kepada BPTCUGG untuk dilaksanakan di geosite-geosite yang ada di Kawasan Danau Toba. Tugas kami BPTCUGG adalah melakukan pemetaan kondisi geosite serta rencana aksi yang dilakukan, siapa melakukan apa,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui bahwa ada sebanyak 16 geosite yang dikelola oleh BPTCUGG dan harus dipertanggungjawabkan ke UGG UNESCO, yakni, Geosite Sipiso piso Tongging di Kabupaten Karo, Geosite Silahi Sabungan di Kabupaten Dairi, Geosite Haranggaol dan Geosite Sibaganding di Kabupaten Simalungun.
Kemudian, Geosite Taman Eden, Geosite Situmurun, Geosite Batu Basiha- TB Silalahi Balige di Kabupaten Toba, Geosite Huta Ginjang dan Geosite Muara Sibandang di Kabupaten Tapanuli Utara.
Selanjutnya, Geosite Sipinsur dan Geosite Bakara-Tipang di Kabupaten Humbang Hasundutan, Geosite Tele, Geosite Pusuk Buhit, Geosite Huta Tinggi Sidihoni, Geosite Ambarita-Tuktuk-Tomok, Geosite Danau (pemersatu seluruh kabupaten se Kawasan Danau Toba).
Dalam rapat ini, dihadiri Mulyanto perwakilan Direktorat Tata kelola Destinasi, Kemenparekraf, Agus Suprihastono perwakilan Direktorat Pengembangan Destinasi Regional I, Kemenparekraf, Direktur Keuangan Umum dan Komunikasi Publik Bambang Cahyo Murdoko.
Kemudian, Direktur Pemasaran Wahyu Galih Dito, Direktur Industri dan Kelembagaan Raja Malem Tarigan, Direktiur Destinasi Fritz Pangihutan Nababan, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pariwisata atau perwakilan se-Kawasan Danau Toba yakni Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat.
Direktur Keuangan, Umum dan Komunikasi Publik, Bambang Cahyo Murdoko mengungkapkan kesimpulan yang dirangkum dari Rakor yang melibatkan Pemda se-Kawasan Danau Toba tersebut adalah perlunya sinergitas dan kolaborasi dari semua stakeholder/pemangku kepentingan untuk membangun DPSP Danau Toba.
Kemudian, Geopark Kaldera Toba harus dipertahankan sebagai anggota UNESCO Global Geopark, BPTCUGG diharapkan dapat memetakan permasalahan yang ada di 16 geosite serta cara menyelesaikannya.
Perlu membuat rencana aksi di geosite-geosite, seperti: sosialisasi, pembuatan papan nama, petunjuk, edukasi, konservasi dan pemberdayaan masyarakat; dan Perlunya pertemuan rutin yang dilakukan oleh Pemda 8 kabupaten Kawasan Danau Toba, BPODT dan BPTCUGG,” tandas Bambang.(gus/ram)
