Di lain kesempatan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan, Sumut merupakan satu kawasan yang heterogen. Karenanya untuk konflik, Sumut merupakan daerah yang memiliki potensi yang kompleks. “Sumut memiliki potensi konflik yang sangat kompleks. Untuk itu, harapannya kepada TNI-Polri dapat menjaga, jangan sampai keamanan Sumut terganggu,” ungkap Tito.
Apalagi jelas Tito, Sumut adalah salah satu daerah sentra ekonomi nasional. Oleh karena itu, tegas dia, TNI-Polri harus dapat menjaga netralitasnya dalam konteks politik praktis. “Sumut harus tetap aman. Sehingga dapat cepat membangun bagi nusa dan bangsa,” jelasnya.
Namun, ujar Tito, belakangan ini, invasi melalui cyber telah terjadi di Indonesia. Hal ini dikawatirkan, dapat memecah belah bangsa dari dalam, atas perbedaan yang ada dengan memunculkan informasi hoax. “Seperti yang terjadi di Suriah. Kita di Indonesia ini cyber juga sangat luar biasa. Kalau kita tidak memahami itu, kita bisa jadi ikut menyebarkan informasi hoax,” terangnya.
Akibat informasi hoax, sebut Tito, maka akan dapat tercipta polarisasi di masyarakat. Apalagi sebanyak 51 persen warga dunia temasuk Indonesia kini telah terconect dengan cyber, yang tentunya berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. “Pertanyaannya, siap tidak kita dengan situasi itu?,” imbuhnya.
Bagi negara Indonesia, kekuatan yang paling utama, kata Tito, adalah TNI dan Polri. Karena menurut dia, dua lembaga ini memiliki kekuatan yang solid, besar, jaringan luas, memiliki kesatuan komando, terlatih dan juga memiliki doktrin cinta NKRI.
Selain itu, sambung Tito, TNI-Polri juga memiliki sistem persenjataan, sehingga negara sangat bergantung banyak kepada TNI-Polri. “Kalau solid, maka bangunan NKRI akan kuat, dan begitu juga sebaliknya,” ujarnya.
Dalam pertarungan ekonomi, papar Tito, siapa yang kuat maka dia yang akan mendominasi. Kekuatan ini berkaitan erat dengan kemampuan produksi, yang dipengaruhi oleh angkatan dan populasi yang besar, Sumber Daya Alam yang banyak, serta wilayah yang harus luas. “Indonesia masuk negara yang memiliki semua potensi itu. Makanya banyak survei memprediksi Indonesia di tahun 2030 bisa menjadi negara nomor 5 di dunia, tapi syaratnya stabilitas politik dan keamanan dapat terjaga,” paparnya.
Untuk itu ia berharap, TNI dan Polri harus dapat menjauhkan diri dari politik praktis. Menjaga NKRI tidak rontok, dan juga mampu mendorong agar sistem ekonominya berkembang.
“Kalau politik goyang, maka kemanan akan terganggu. Tentu dampaknya investor juga akan lari,” pungkasnya. (mag-1)
