30 C
Medan
Monday, November 25, 2024
spot_img

Longsor Kecil Masih Terjadi di Madina

MADINA, SUMUTPOS.CO – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara, tetap mensiagakan alat berat di lokasi rawan longsor. Pasalnya, longsor kecil masih kerap terjadi mengingat hampir setiap malam di Madina turun hujan hingga Desember mendatang.

“Hujan hampir setiap hari, itu yang kita khawatirkan. Dan longsor kecil juga masih ada sampai saat ini. Tapi alat berat kita sudah dipersiapkan di sana melalui UPT Bina Marga, termasuk juga dari Balai Jalan Nasional disiagakan. Sebab di sana terus hujan sampai Desember,” ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara, Riadil Akhir Lubis kepada wartawan, Selasa (20/11).

Dikatakan Riadil, pihaknya pun mulai akan membahas rencana relokasi korban banjir dan tanah longsor di Madina mulai dibahas hari ini. Bahkan, pembangunan jalan yang semulanya hancur akibat diterjang air, kini sudah dalam proses pembangunan kembali.

“Rabu ini akan kita bahas tentang rencana aksi relokasi masyarakat yang bermukim di pinggir sungai dan tepi jurang di Madina. Untuk jalan juga kini sudah ditangani dengan memakai dana APBN dan APBD,”kata Riadil.

Menurutnya, setelah membahas relokasi warga terdampak bencana Madina, pihaknya baru mengalihkan fokus pada bencana serupa yang terjadi di Nias Selatan (Nisel). Terlebih soal relokasi permukiman masyarakat yang tinggal di tepi-tepi tebing. “Setelah Madina ini selesai, kita akan melakukan pembahasan Nias dan akan kita pindahkan juga masyarakatnya,” katanya.

Riadil menyebut, di Madina yang semula hanya ada dua kecamatan yang menjadi pembahasan untuk dilakukan relokasi, kini jumlahnya bertambah empat.

“Sebelumnya hanya Kecamatan Ulung Pungkut, tapi sekarang bertambah dua lokasi rawan bencana, yakni Lingga Bayu dan Batang Natal,” ujarnya.

Apalagi, imbuh dia, mengingat hampir setiap malam terjadi hujan di Madina dimana diperkirakan sampai Desember potensi hujan akan turun. Bahkan longsor-longsor kecil kerap terjadi, meski tidak memakan korban.

Data yang dipegang BPBD Sumut, di Kec. Ulu Pungkut ada 75 rumah rusak dan hanyut, Linggau Bayu 42 rumah hanyut, dan 59 rumah rusak berat, sedangkan di Batang Natal tercatat ada 24 rumah hanyut.

“Dan semuanya bermukim di tempat terlarang di tepi sungai yang berpotensi terkena bencana. Mereka ini yang rumahnya hancur dan hanyut itu bermukimnya di pinggir atau tepian sungai dan tebing yang curam. Kalau terjadi bencana langsung kena,” katanya.

Gubernur sambung dia, telah meminta masyarakat di daerah rawan bencana melalui bupati dan wali kota, agar tidak lagi bermukim pada daerah potensi bencana yang akan memakan korban. “Untuk jumlah korban pengungsi sudah berada di tempat yang lebih aman, dan logistik setiap hari dipasok oleh pemerintah.

Mengenai pembangunan sekolah di Madina, saat ini diakui Riadil masih dalam proses pembahasan. Disamping itu ada bangunan sekolah yang terkena bencana beberapa lokasi tidak laik untuk melaksanakan proses belajar mengajar.

“Seluruh kepala daerah di Sumut juga sudah diminta oleh gubernur tidak melakukan kebijakan menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB), meliputi wilayah pinggir sungai dan tebing curam, apalagi rawan bencana daerahnya,” ujarnya. (prn/han)

MADINA, SUMUTPOS.CO – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara, tetap mensiagakan alat berat di lokasi rawan longsor. Pasalnya, longsor kecil masih kerap terjadi mengingat hampir setiap malam di Madina turun hujan hingga Desember mendatang.

“Hujan hampir setiap hari, itu yang kita khawatirkan. Dan longsor kecil juga masih ada sampai saat ini. Tapi alat berat kita sudah dipersiapkan di sana melalui UPT Bina Marga, termasuk juga dari Balai Jalan Nasional disiagakan. Sebab di sana terus hujan sampai Desember,” ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara, Riadil Akhir Lubis kepada wartawan, Selasa (20/11).

Dikatakan Riadil, pihaknya pun mulai akan membahas rencana relokasi korban banjir dan tanah longsor di Madina mulai dibahas hari ini. Bahkan, pembangunan jalan yang semulanya hancur akibat diterjang air, kini sudah dalam proses pembangunan kembali.

“Rabu ini akan kita bahas tentang rencana aksi relokasi masyarakat yang bermukim di pinggir sungai dan tepi jurang di Madina. Untuk jalan juga kini sudah ditangani dengan memakai dana APBN dan APBD,”kata Riadil.

Menurutnya, setelah membahas relokasi warga terdampak bencana Madina, pihaknya baru mengalihkan fokus pada bencana serupa yang terjadi di Nias Selatan (Nisel). Terlebih soal relokasi permukiman masyarakat yang tinggal di tepi-tepi tebing. “Setelah Madina ini selesai, kita akan melakukan pembahasan Nias dan akan kita pindahkan juga masyarakatnya,” katanya.

Riadil menyebut, di Madina yang semula hanya ada dua kecamatan yang menjadi pembahasan untuk dilakukan relokasi, kini jumlahnya bertambah empat.

“Sebelumnya hanya Kecamatan Ulung Pungkut, tapi sekarang bertambah dua lokasi rawan bencana, yakni Lingga Bayu dan Batang Natal,” ujarnya.

Apalagi, imbuh dia, mengingat hampir setiap malam terjadi hujan di Madina dimana diperkirakan sampai Desember potensi hujan akan turun. Bahkan longsor-longsor kecil kerap terjadi, meski tidak memakan korban.

Data yang dipegang BPBD Sumut, di Kec. Ulu Pungkut ada 75 rumah rusak dan hanyut, Linggau Bayu 42 rumah hanyut, dan 59 rumah rusak berat, sedangkan di Batang Natal tercatat ada 24 rumah hanyut.

“Dan semuanya bermukim di tempat terlarang di tepi sungai yang berpotensi terkena bencana. Mereka ini yang rumahnya hancur dan hanyut itu bermukimnya di pinggir atau tepian sungai dan tebing yang curam. Kalau terjadi bencana langsung kena,” katanya.

Gubernur sambung dia, telah meminta masyarakat di daerah rawan bencana melalui bupati dan wali kota, agar tidak lagi bermukim pada daerah potensi bencana yang akan memakan korban. “Untuk jumlah korban pengungsi sudah berada di tempat yang lebih aman, dan logistik setiap hari dipasok oleh pemerintah.

Mengenai pembangunan sekolah di Madina, saat ini diakui Riadil masih dalam proses pembahasan. Disamping itu ada bangunan sekolah yang terkena bencana beberapa lokasi tidak laik untuk melaksanakan proses belajar mengajar.

“Seluruh kepala daerah di Sumut juga sudah diminta oleh gubernur tidak melakukan kebijakan menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB), meliputi wilayah pinggir sungai dan tebing curam, apalagi rawan bencana daerahnya,” ujarnya. (prn/han)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/