MEDAN, SUMUTPOS.CO -Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sumatera Utara (Sumut) masih malu-malu memunculkan sosok yang kemungkinan besar akan di usung di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018. Padahal ada dua tokoh sentral di partai yang didirikan oleh Menkopolhukam, Jendral TNI (Purn) Wiranto itu. Pertama, ada Ketua DPD Hanura Sumut, Tuani Lumban Tobing. Kedua, Wakil Gubernur Sumut, Brigjen TNI (Purn) Nur Azizah Marpaung.
Apa yang dilakukan Partai Hanura ini sangat berbeda dengan parpol lainnya yang sudah gencar mensosialisasikan sosok yang akan diusung. Sebagai contoh, Golkar Sumut menjagokan Ngogesa Sitepu. Demokrat Sumut menjagokan, JR Saragih, sedang di Gerindra ada sosok Gus Irawan Pasaribu.
“Kalau figur dari Hanura untuk Pilgubsu sampai saat ini belum ada,” aku Ketua DPD Hanura Sumut, Tuani Lumban Tobing saat di temui usai acara buka puasa bersama di Medan Club, Selasa (20/6) malam.
Kata dia, DPD Hanura Sumut masih melihat dan menunggu petunjuk dari dewan pimpinan pusat (DPP). Meski begitu, Tuani menyebut pihaknya sudah mempersiapkan konsep pembangunan Sumut 5 tahun mendatang.
“Masyarakat itu melihat apa yang bisa dilakukan pemimpinnya. Sudah kita siapkan konsep pembangunan yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Konsep itu sendiri didapati setelah mendengar langsung keluhan masyarakat, dan kita cari solusinya. Intinya konsep sudah dimiliki, konsep kita siap diuji, tapi figur atau sosoknya masih belum,” paparnya.
Tuani, mengatakan tidak mungkin Partai Hanura diam begitu saja melihat peluang menjadi Gubsu. Apalagi, DPD Hanura Sumut memiliki 10 kursi. “Hanura tinggal cari 10 kursi tambahan untuk berkoalisi,”tambahnya.
Kata dia, jika sosok gubernur/wakil gubernur yang nantinya diusung Partai Hanura tidak mampu mengeksekusi atau menjalankan konsep pembangunan yang sudah disusun itu, maka akan mengundurkan diri.
“Akan ada penandatanganan perjanjian kontrak politik dengan masyarakat. Dalam dua tahun harus mampu merealisasikan programnya. Kalau tidak siap mengundurkan diri. Itu konsep yang kita tawarkan nanti, tapi siapa figurnya masih belum ada, belum ada petunjuk DPP,”jelasnya.
Komunikasi dengan parpol lain, lanjut dia, berjalan atau mengalir seperti air. Kata dia, hasil survey yang dilakukan oleh lembaga independen tidaklah mutlak atau menjadi jaminan.
“Banyak juga contoh ketika calon yang akan maju di Pilkada mendapatkan persentase survei di atas 65 persen, hanya saja pada kenyataannya calon yang mendapatkan persentase 20 persen bisa menang. Artinya, hasil survei itu tidak bisa dijadikan acuan,” bilangnya.
Tuani menambahkan sebelum menjadi Ketua DPD Hanura Sumut, dirinya adalah Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) dua priode. “Intinya masyarakat akan melihat apa yang bisa dilakukan pemimpinnya, hasil survei tidak mutlak,” akunya.
Hanya saja, Tuani menambahkan bahwa dirinya baru saja menerima petunjuk teknis dari DPP untuk menghadapi Pilkada serentak 2018 di delapan kabupaten/kota.
“DPC yang daerahnya menggelar pilkada akan membentuk tim penjaringan,”tuturnya.
