Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (tengah) berbincang dengan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung (dua dari kiri) dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar ke-VII di Jogjakarta, Selasa (18/11/2014).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar akan menjadi ajang kompetisi ketat antara petahana Aburizal Bakrie (Ical) dan kader muda Priyo Budi Santoso untuk meraih posisi orang nomor satu di partai beringin tersebut. Di sejumlah wilayah, termasuk di Sumut, dinamika mulai kencang. Hanya saja, dipastikan pengurus DPD Golkar I dan II Golkar di Sumut akan sepakat satu suara, meskipun kesepakatan itu belum diplenokan secara formal.
Ketum DPD Partai Golkar Sumut Ajib Shah mengatakan pihaknya belum memutuskan resmi kepada siapa dukungan akan diberikan. Sekalipun selama ini, lanjut dia, wacana yang muncul mengacu intensitas kehadiran Ical di Sumut menunjukkan dukungan kepada dirinya.
Dia tak menampik saat ini pengurus DPD Golkar di Sumut cenderung untuk mengarahkan dukungan kepada Ical sebagai calon ketua umum (ketum) DPP. ”Tapi bukan berarti kemungkinan pilihan kepada yang lain tertutup. Dalam Munas 30 November mendatang, semua calon punya peluang,” ungkap Ajib kepada Sumut Pos, Jumat (21/11).
Menurut Ajib, dinamika politik menjelang Munas masih cukup tinggi sehingga peluang seluruh calon masih terbuka lebar. “Semuanya bisa berubah, tergantung dinamika,” ujarnya.
Dia menyebutkan bahwa yang terpenting saat ini adalah bagaimana menyatukan pilihan bersama dalam menghadapi munas mendatang. Hal ini agar dukungan pengurus provinsi dan kabupaten/kota tak terpecah-belah.
Ajib mengaku tak ingin kondisi di Munas Pekan Baru kembali terulang. Saat itu suara Golkar di Sumut terpecah antara pro-Ical dan pro-Surya Paloh sehingga berefek buruk terhadap soliditas pengurus daerah.
Diakuinya, pengurus Golkar di kabupaten/kota se Sumut sudah memberikan mandat kepada pengurus provinsi soal pilihan calon ketum yang hendak didukung. Namun dikatakan, bukan berarti keputusan akan diambil begitu saja. ”Tetap akan dilakukan musyawarah bersama pimpinan Golkar se-Sumut untuk urung rembug kembali sebelum menentukan pilihan,” katanya.
Soal pilihan Golkar di Sumut, kemungkinan baru akan diputuskan pada 27 November mendatang. Yakni setelah DPRD Sumut selesai melakukan reses. Ajib juga meminta agar media bersabar dan tidak memaksa pihaknya untuk cepat-cepat memutuskan.
Ketua DPRD Sumut ini juga membantah isu politik uang dalam munas Partai Golkar. Menurut dia, wacana tersebut lahir dari orang-orang yang merasa gagal mendapatkan dukungan dalam bursa pencalonan ketum. Termasuk juga fitnah dari oknum yang gagal dicalonkan sebagai pimpinan di legislatif. Dikatakannya tidak ada biaya akomodasi yang dikeluarkan oleh calon Ketum untuk mendapatkan dukungan dari daerah yang memiliki suara.
“Kenapa nggak miliaran aja dibilangnya biar bisa kita bangun Sumut ini. Jangan fitnah lah,” ucapnya.
Ketua Golkar Sumut H. Ajib Shah
Terkait dukungan kabupaten/kota, Ketua DPD Golkar Medan Syaf Lubis mengatakan akan mempertanyakannya kepada Ketua DPD Golkar Sumut sebelum memutuskan dukungan.
“Saya konsultasi dulu Pak Ajib ya,” ujarnya.
Begitu pula dengan Ketua DPD Golkar Tanjung Balai Rolel Harahap. Keputusan soal pilihan di Munas sudah dipercayakan kepada pengurus provinsi. Kata dia, pengurus DPD II akan mengikuti hasil pleno pimpinan DPD Golkar Sumut. ”Kami sepakat satu suara,” katanya.
Dari Jakarta, Ketum Satkar Ulama, organisasi sayap PG, Ali Yahya, sekalipun semua Ketua DPD I mendukung Ical, namun peluang penantangnya belum habis.
Sebab, pemilik suara riil Munas bukan DPD I, tetapi DPD II berjumlah sekitar 500. Sementara DPD I hanya 34 saja. Dalam politik, kata dia, semua hal bisa berubah dengan cepat.
“Politik tidak seperti matematika yang satu ditambah satu hasilnya selalu dua,” kata Ali Yahya, Jumat (21/11).
Menurut Ali, waktu konsolidasi semakin sempit dengan adanya percepatan pelaksanaan Munas sehingga bisa saja calon ketum akan mengerucut.
Jika sebelumnya ada lebih dari tujuh bakal calon ketua umum, maka persaingan akan mengerucut ke calon yang saat ini sudah mendapatkan dukungan tertulis dari pemilik suara.
“Sekarang kan bisa dilihat kalau jumlah dukungan terbanyak di Pak Aburizal dan Priyo Budi Santoso,” ungkapnya.
Sebelumnya Ical maupun Priyo sudah menunjukkan surat dukungan yang dikumpulkan. Ical mengklaim mendapat dukungan sekitar 460 suara. Priyo juga menunjukkan surat bertanda-tangan ketua dan sekretaris DPD II PG sekitar 380 suara. Calon lain Agung Laksono juga mengklaim mendapat sekitar 285, Agus Gumiwang 175 suara.
Juru bicara PG Tantowi Yahya mengungkapan desakan dari beberapa DPD I, Aburizal Bakrie menyatakan diri siap untuk maju.
“Saat ini baru muncul nama Pak Ical, nama-nama yang beredar di kalangan media belum memastikan diri akan maju,” katanya.
Menurut Tantowi, nama-nama yang muncul sebagai kandidat, seperti Priyo Budi Santoso, Agung Laksono dan tokoh muda lainnya, juga masih memiliki kans untuk menang.
“Pak Priyo bagus dan punya pasukan sendiri, juga pak Agung dan lainnya. Jadi, semua punya kesempatan,” ujarnya.
Sementara Priyo mengaku tidak takut dengan adanya percepatan dan pelaksanaan Munas di Bandung. Priyo opitimistis bisa berkompetisi dengan Ical.
“Dukungan dari pemilik suara kepada saya sangat solid. Saya yakin para pemilik suara dalam munas akan menggunakan hati nuraninya dan berpikir rasional bagi kejayaan Partai Golkar di masa mendatang,” ungkapnya.
Priyo yakin para pemilik suara di Munas tidak ingin kegagalan-kegagalan PG dalam pileg dan pilpres 2014 terulang lagi.
“Terlebih tantangan Golkar semakin berat karena pileg dan pilpres akan dilakukan secara serentak di 2019. Karena itu dibutuhkan figur yang fresh, energik, dan menjual. Bukan figur yang justru membebani Partai Golkar,” ungkap Priyo.
Calon ketum Golkar lainnya, Agung Laksono menilai tempat penentuan percepatan Munas IX Golkar dan lokasi munas di Bandung sarat rekayasa. Untuk menghadapi praktik tidak fair dan untuk bisa berkompetisi dengan kandidat incumbent, menurutnya, para calon ketum lain akan bekerjasama.
“Kami bertujuh akan bekerja sama dan memunculkan satu nama. Bisa saya, bisa Pak Priyo atau yang lainnya. Sekarang belum tahu,” tegasnya.
Terkait pemindahan tempat pelaksanaan Munas IX ke Surabaya, dari sebelumnya yang akan digelar di Bandung sesuai keputusan Rapimnas VII, Ketua Departemen Eksekutif Yudikatif DPP Golkar Lamhot Sinaga mengatakan, hal itu sebagai buktin kesewenang-wenangan Ical dalam memimpin organisasi.
“Aburizal Bakrie semakin nyata melabrak semua aturan dan konstitusi dengan semau-maunya,” kata Lamhot kepada JPNN (grup Sumut Pos), Jumat (21/11).
Pemindahan tempat penyelenggaraan Munas IX ke Surabaya dinilai sebagai bentuk pelanggaran kembali terhadap konstitusi partai. Pasalnya, hasil Rapimnas VII dalam mempercepat pelaksanaan Munas juga tidak mengindahkan keputusan yang telah disepakati sebelumnya.
Gelaran Munas ke-IX seharusnya mengacu pada dua basis konstitusi partai, yaitu digelar pada 8 Oktober 2014 jika berdasarkan AD/ART hasil Munas VII tahun 2009 atau digelar pada Januari 2015 berdasarkan rekomendasi Munas VII. (bal/boy/jpnn/val)
