BERDESAKAN: Para rekanan berdesakan akan masuk ke dalam ruang Komisi D kantor DPRD Langkat, Selasa (21/11).
SUMUTPOS.CO – Gelombang aksi demonstrasi kembali dilakukan rekanan (kontraktor) se-Kabupaten Langkat. Setelah sebelumnya mengadukan nasib ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat, kini ratusan kontraktor ‘menduduki’ gedung Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Jalan Proklamasi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Selasa (21/11) sore.
Mereka datang mempertanyakan kenapa hingga saat ini belum mendapat pekerjaan. Padahal, fee sebelumnya sudah disetor.
Para rekanan dinas-dinas terkait ini juga mengeluhkan nasib keluarga mereka. Saat ini, nasibnya sangat mengkhawatirkan.
“Kalau tidak kerja, mau makan apa anak dan istri kami,” teriak para rekanan di gedung DPRD.
Massa menilai, ada konspirasi pengadaan proyek. Sebab, proyek yang belum ditenderkan sudah tahu siapa pemenangnya.
Selain itu, hampir rata-rata pemenang tender merupakan kontraktor luar Langkat. Sementara kontraktor lokal Langkat selalu dikesampingkan.
“Semestinya, para rekanan yang mengajukan tender diberitahukan kapan akan diskualifikasi. Ini sudah diatur dalam undang-undang. Tapi nyatanya kan tidak, tahu-tahunya kami kalah saja,” kata Ketua Kadin (Kantor Dagang Industri) Langkat, Radian Alfin.
Bagaimana soal bukti-bukti penyetoran fee 15 persen yang diminta pihak kejaksaan? Massa mengaku tidak akan mengorbankan rekan mereka.
“Kamikan tidak mungkin mengorbankan kawan kami, makanya kami datang kemari hanya minta pembagian merata. Bukannya tidak ada bukti dan itu bukan rahasia umum jika pengadaan proyek menggunakan fee (uang muka),” seru para pendemo.
Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya perwakilan massa melakukan pertemuan di ruang Komisi D. Disana sudah menunggu Kepala Dinas (Kadis) PU Julius dan staf serta Asisten II didampingi Ketua Komisi D, M Bahri.
Kadis PU Julius mengatakan, tahun ini pekerjaan memang sedikit. Baik itu di APBD dan PAPBD. Ia berharap para rekanan bersabar.
Julius mengaku, dalam pengadaan proyek baik itu Penunjukkan Langsung (PL) dan tender, tidak ada permainan. Semua murni melalui proses yang ada.
“Semua sudah melalui mekanisme, jadi tidak ada permaianan. Kebetulan saja memang pekerjaan tahun ini sangat sedikit. Untuk itu kami minta bersabar kepada rekanan,” katanya.
Hingga sore hari, baik rekanan dan dinas PU yang diakomodir DPRD masih melakukan perdebatan. Karena belum ada kata sepakat, pertemuan akan dilanjutkan kembali guna mencari jalan terbaik.(bam/ala)
