MEDAN, SUMUTPOS.CO – Memastikan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) mencapai tujuan yang ditargetkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong upaya eveluasi, guna memastikan adanya penguatan kelembagaan pemerintahan desa dalam meningkatkan kualitas belanja desa.
Hal tersebut disampaikan Inspektur Provinsi Sumut Lasro Marbun, saat menyampaikan materi paparannya dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi P3PD di Provinsi Sumut 2023, yang digelar di Le Polonia Hotel, Senin (20/11) lalu.
“Program nasional ini sudah 2 tahap di Sumut, dan perlu dikaji, apakah memang berdampak pada penguatan pemerintahan desa, terutama dalam mengelola dana desa,” ungkap Lasro.
Menurut Lasro, Pemprov Sumut tidak boleh hanya berperan melakukan pembinaan, pengawasan, dan sebagai penyelenggara P3PD, namun juga mampu mengarahkan program sesuai dengan kebutuhan.
“Kita tidak boleh hanya bertindak koordinatif. Namun bisa evaluatif dan melakukan tindakan korektif. Sehingga program ini memang betul berhasil dan berdampak baik bagi desa,” harapnya.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Sumut Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Effendy Pohan menuturkan, kelemahan yang dihadapi desa saat ini berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM), kepemimpinan kepala desa, dan manajemen pengelolaan keuangan yang masih lemah.
Untuk itu, menurutnya, perlu adanya reformasi sistem pendukung, serta pembinaan dan pengawasan kepada desa. Juga adanya inovasi pengembangan sistem peningkatan kapasitas yang lebih efisien dengan menggunakan teknologi digital. Sehingga ada efisiensi dan efektivitas penguatan desa.
Rakor ini dibuka oleh Perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Nana Wahyudi. Turut hadir perwakilan kabupaten kota, dan organisasi perangkat daerah (OPD) Sumut terkait.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Eko Prasetyanto Purnomo Putro, dalam sambutannya yang dibacakan Nana, mengatakan, untuk mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan, penguatan kapasitas pemerintahan desa adalah kunci utama.
Harus dipastikan, aparat pemerintahan desa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola program pembangunan desa.
“Pelatihan rutin dan pendampingan teknis, perlu ditingkatkan untuk memastikan pemerintahan desa beroperasi dengan efektif dan efisien,” jelasnya.
Namun, menurut Nana, pengembangan SDM tidak hanya terbatas pada pemerintah desa, tapi juga melibatkan seluruh komponen masyarakat.
Perlu didorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelatihan dan pendidikan yang mendukung pembangunan desa. (gus/saz)
