MADINA, SUMUTPOS.CO- Anggota DPD RI dari Sumatera Utara, Muhammad Nuh, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mandailing Natal pada Senin (21/2/2022) dan Selasa (22/2/2022) lalu. Dalam kunker tersebut, banyak curhat yang disampaikan masyarakat, mulai dari jalan rusak hingga wacana pemekaran daerah Pantai Barat Madina.
Curhatan itu disampaikan saat Muhammad Nuh mengunjungi masyarakat di Kecamatan Natal, dan sejumlah pesantren seperti Pesantren Darul Ikhlas, Dalan Lidang, Kecamatan Panyabungan; Pesantren Abinnur, Kecamatan Payabungan Utara; dan Pesantren Al-Husnayain Jalan Willem Iskandar, Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan.
Di Kecamatan Natal, masyarakat mengeluhkan jalan raya yang rusak berat, baik itu jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten, serta jalan desa. “Warga minta pemerintah memperbaiki jalan yang rusak berat agar mereka dapat beraktivitas normal dan ekonomi mereka juga terbantu,” kata Muhammad Nuh dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/2/2022).
Nuh juga menyampaikan, ada warga yang mengeluhkan tentang iuran BPJS. Di mana, seorang ASN penghasilannya dipotong untuk iuran BPJS. Namun, suaminya yang pegawai swasta juga di potong gajinya untuk iuran BPJS, tapi yang keluar kartunya hanya suami. Ada juga warga yang mengeluhkan tentang pembatasan penyakit yang ditanggung oleh BPJS dan mekanisme BPJS yang dirasa kurang nyaman oleh warga.
Saat senator dari Sumatera Utara ini mengunjungi para alumni Timur Tengah dan para tokoh masyarakat di Pondok Pesantren Al Husnayain di Jalan Willem Iskandar, Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Madina, terkuak kesan, mudahnya pihak tertentu memvonis seseorang atau suatu kelompok sebagai kalangan radikal dan teroris. Bagi masyarakat umum, hal ini sangat menggangu ketenangan.
Bukan itu saja, masyarakat yang hadir di Pondok Pesantren Al Husnayain juga mengeluhkan tentang penanganan Covid-19 yang terkesan belum optimal. Vaksinasi yang belum merata dan pendataan yang ala kadarnya.
“Masyarakat juga mengeluhkan keterbatasan dan kewenangan anggota DPD RI dalam membantu masyarakat. Kalau DPR dan DPRD dapat menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan program nyata, seperti anggaran pembangunan masjid, sekolah dan yang lainnya, tetapi untuk DPD RI hal yang demikian tidak bisa dilakukan,” ungkap Nuh.
Masalah pemekaran kabupaten Daerah Pantai Barat Madina juga mencuat dalam pertemuan itu. “Masyarakat berharap pemekaran ini dapat segera direalisasikan, demi pemerataan pembangunan dan maksimalnya pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Nuh.
Di tengah jadwal yang padat, Nuh masih menyempatakan menjenguk Fudhel, seorang warga yang sedang sakit. Nuh berdoa, semoga Allah SWT memberikan kesembuhan sehingga bisa beraktivitas seperti biasa lagi. (rel/adz)
