25 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

Pemuda Pancasila Kabupaten Karo Jadi Kontrol Pemerintah

KARO- Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kabupaten Karo, siap menjadi garda terdepan sebagai sosial kontrol pemerintah dalam mejalankan roda pembangunan dan pemerintahan.

Hal ini  diungkapkan Ketua Panitia Pelaksana Muscab MPC PP Karo, Drs Joe Harlim Sinuhaji, didampingi Wakil Ketua Karateker MPC PP Karo, Dermawan Purba,  kepada wartawan, usai rapat koordinasi jelang Muscab PP Kabupaten Karo, dengan MPW Sumut, Selasa (22/3) di Berastagi.

“Kader Pemuda Pancasila, khususnya MPC Tanah Karo, kedepannya akan menjadi sosial kontrol bagi pemerintah untuk kemajuan Tanah Karo. Untuk mewujudkan hal ini, PP Kabupaten Karo diharapkan merapatkan barisan dan menyatukan persepsi serta berupaya meningkatkan intelektualitas dalam berbagai bidang,” ujar  Sinuhaji.
Selain itu, menurut pria yang juga mantan anggota DPRD Karo periode 2005-2010 ini,  kedepannya kader PP juga harus lebih  berkorban untuk kebesaran organisasi. Sehingga organisasi Pemuda Pancasila di Tanah Karo yang  namanya  sempat harum hingga tingkat nasional dapat lebih meningkatkan kembali  citranya.

Jelang  Muscab MPC Karo, Sinuhaji berharap agar didukung sepenuhnya oleh masyarakat dan pemerintah, sehingga kedepannya organisasi yang menggenakan loreng merah hitam ini, dapat seiring sejalan  dalam memajukan Kabupaten karo.

Sementara itu,  Wakil ketua I MPW Sumut,  Drs Boyke Turangan, didampingi Wakil Sekretaris Korcab Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat, Anshoruddin,  meminta kepada panitia, agar secepatnya menggelar muscab. Hal ini lanjut Boyke, dianggap penting mengingat langkah konsolidasi  sesuai keputusan  Rakornas dan Rakorwil Sumut harus segera dilaksanakan.

“Sesuai keputusan Rakornas  PP, konsolidasi dari tingkat pusat hingga anak ranting harus  selesai dikerjakan November tahun ini. Tidak ada alasan tidak mampu. MPC yang tidak sesuai dengan AD/RT pemuda Pancasila, akan dicopot atau dibekukan kepengurusannya. Walau demikian, kita pihak MPW tidak mau ikut campur dan intervensi terhadap Muscab Kab/Kota,” beber Boyke.(wan)

KARO- Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kabupaten Karo, siap menjadi garda terdepan sebagai sosial kontrol pemerintah dalam mejalankan roda pembangunan dan pemerintahan.

Hal ini  diungkapkan Ketua Panitia Pelaksana Muscab MPC PP Karo, Drs Joe Harlim Sinuhaji, didampingi Wakil Ketua Karateker MPC PP Karo, Dermawan Purba,  kepada wartawan, usai rapat koordinasi jelang Muscab PP Kabupaten Karo, dengan MPW Sumut, Selasa (22/3) di Berastagi.

“Kader Pemuda Pancasila, khususnya MPC Tanah Karo, kedepannya akan menjadi sosial kontrol bagi pemerintah untuk kemajuan Tanah Karo. Untuk mewujudkan hal ini, PP Kabupaten Karo diharapkan merapatkan barisan dan menyatukan persepsi serta berupaya meningkatkan intelektualitas dalam berbagai bidang,” ujar  Sinuhaji.
Selain itu, menurut pria yang juga mantan anggota DPRD Karo periode 2005-2010 ini,  kedepannya kader PP juga harus lebih  berkorban untuk kebesaran organisasi. Sehingga organisasi Pemuda Pancasila di Tanah Karo yang  namanya  sempat harum hingga tingkat nasional dapat lebih meningkatkan kembali  citranya.

Jelang  Muscab MPC Karo, Sinuhaji berharap agar didukung sepenuhnya oleh masyarakat dan pemerintah, sehingga kedepannya organisasi yang menggenakan loreng merah hitam ini, dapat seiring sejalan  dalam memajukan Kabupaten karo.

Sementara itu,  Wakil ketua I MPW Sumut,  Drs Boyke Turangan, didampingi Wakil Sekretaris Korcab Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat, Anshoruddin,  meminta kepada panitia, agar secepatnya menggelar muscab. Hal ini lanjut Boyke, dianggap penting mengingat langkah konsolidasi  sesuai keputusan  Rakornas dan Rakorwil Sumut harus segera dilaksanakan.

“Sesuai keputusan Rakornas  PP, konsolidasi dari tingkat pusat hingga anak ranting harus  selesai dikerjakan November tahun ini. Tidak ada alasan tidak mampu. MPC yang tidak sesuai dengan AD/RT pemuda Pancasila, akan dicopot atau dibekukan kepengurusannya. Walau demikian, kita pihak MPW tidak mau ikut campur dan intervensi terhadap Muscab Kab/Kota,” beber Boyke.(wan)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/