BINJAI, SUMUTPOS.CO – Puluhan orang warga Kelurahan Rambung Dalam meminta agar kepala lingkungan (Kepling) 7 berinisial AK, dicopot sebagai Kepling.
Warga beralasan, AK yang menjabat sebagai Kepling 7 dinilai arogan dan berbicara kasar terhadap warga. Selain itu, warga berinisial H mengaku pernah dimintai uang sebesar Rp300 ribu untuk biaya pengurusan prona sertifikat tanah.
“Sementara warga lain tidak ada diminta. Kenapa saya dipatok tiga ratus ribu,” kata H, Senin (22/12), di Kantor Kelurahan Rambung Dalam.
“Bahkan anak saya kemarin dicaci maki. Padahal, anak saya kemarin itu baik-baik menjawab pertanyaan dia,” tambahnya.
Warga lain juga mengaku AK dinilai tidak adil dalam mendata warga terkait bantuan dari pemerintah. “Suami saya tidak tetap kerjanya. Dia (AK) tahu itu. Tapi sampai sekarang, apapun bantuan dari pemerintah tidak pernah kami dapat,” kata dia.
Sementara, Lurah Rambung Dalam, Nur Rahmi membenarkan kedatangan warga yang meminta agar AK diberhentikan dari kepala lingkungan di Kelurahan yang dipimpinnya. “Saat ini kami pelajari dulu permintaan warga. Nanti kita juga akan meminta keterangan Kepling bersangkutan terkait ini,” kata Nur.
Soal tuntutan warga, Nur mengaku akan berkoordinasi dengan Camat Binjai Selatan. “Kita koordinasi dahulu dengan Camat. Apakah tuntutan warga ini bisa diakomodir atau tidak,” tukasnya. (ted/han)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Puluhan orang warga Kelurahan Rambung Dalam meminta agar kepala lingkungan (Kepling) 7 berinisial AK, dicopot sebagai Kepling.
Warga beralasan, AK yang menjabat sebagai Kepling 7 dinilai arogan dan berbicara kasar terhadap warga. Selain itu, warga berinisial H mengaku pernah dimintai uang sebesar Rp300 ribu untuk biaya pengurusan prona sertifikat tanah.
“Sementara warga lain tidak ada diminta. Kenapa saya dipatok tiga ratus ribu,” kata H, Senin (22/12), di Kantor Kelurahan Rambung Dalam.
“Bahkan anak saya kemarin dicaci maki. Padahal, anak saya kemarin itu baik-baik menjawab pertanyaan dia,” tambahnya.
Warga lain juga mengaku AK dinilai tidak adil dalam mendata warga terkait bantuan dari pemerintah. “Suami saya tidak tetap kerjanya. Dia (AK) tahu itu. Tapi sampai sekarang, apapun bantuan dari pemerintah tidak pernah kami dapat,” kata dia.
Sementara, Lurah Rambung Dalam, Nur Rahmi membenarkan kedatangan warga yang meminta agar AK diberhentikan dari kepala lingkungan di Kelurahan yang dipimpinnya. “Saat ini kami pelajari dulu permintaan warga. Nanti kita juga akan meminta keterangan Kepling bersangkutan terkait ini,” kata Nur.
Soal tuntutan warga, Nur mengaku akan berkoordinasi dengan Camat Binjai Selatan. “Kita koordinasi dahulu dengan Camat. Apakah tuntutan warga ini bisa diakomodir atau tidak,” tukasnya. (ted/han)
