Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah.
Menyikapi ini, Peneliti Senior Institut For Political Analysis and Strategi (InPAS), Faisal Andri Mahrawa melihat dalam kontestasi politik perihal klaim merupakan hal yang biasa. Kata dia, keputusan resmi mengenai paslon yang dakan didukung dan diusung ditandai dengan sebuah surat keputusan (SK). “Klaim semacam ini sudah biasa, sah saja. Anggap saja test a water first,”ujarnya.
Dalam berbagai kesempatan, Faisal sering menyebut bahwa pilkada serentak tahun 2018 nanti adalah momentum untuk memanaskan mesin partai. Karenanya, peran DPP Partai, di Jakarta, sangat menentukan kepada siapa dukungan itu diberikan.
Fasial mengatakan, keputusan dibuat berdasarkan banyak pertimbangan dan disertai dengan strategi yang matang. “Jokowi tentu saja sangat berkepentingan untuk menempatkan figur yang sejalan dengan kepentingan untuk pemenangannya di periode kedua,” bilangnya.
Provinsi Sumut, dan beberapa provinsi besar lainnya akan masuk dalam perhatian pemerintah. “Terkait dengan pemilihan gubernur, khususnya untuk provinsi tertentu seperti Sumut, Sulsel, Jabar dan Jatim, Saya kira peran Istana juga sangat diperhitungkan,”akunya.
Dia menegaskan, segala sesuatunya bisa berubah. Sejalan dengan dinamika politik yang sedang berjalan.” Saya kira untuk Sumut akan ada kejutan. Kita tunggu saja,” bilangnya.
Diakuinya, saat ini partai politik (Parpol) sudah menjadi dua kubu yakni kubu pemerintah dan kubu oposisi. Dia tidak yakin, parpol pendukung pemerintah ikut kedalam koalisi yang dibangun oleh parpol oposisi dalam ajang Pilgubsu 2018.
Ketika pasangan calon (Paslon) parpol oposisi menang, maka kepala daerah terpilih itu nantinya diminta untuk membantu dan memperjuangkan Prabowo agar bisa menjadi Presiden 2019.
Sementara, lanjut dia, Partai Hanura sudah menyatakan dukungan kepada Jokowi agar bisa kembali maju dan terpilih di Pilpres 2019. “Sulit melihat parpol pendukung pemerintah mengusung calon yang sudah lebih dahulu diusung PKS-Gerindra,” katanya.
