HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Selama 4 hari dibahas (18-21 November), akhirnya 6 fraksi DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan menyetujui nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2020 senilai Rp1,121 triliun menjadi Perda, Jumat (22/11).
APBD Humbahas 2020 sebesar Rp1,121 triliun, naik dibanding APBD 2019 yang hanya sebesar Rp1,068 triliun.
Dari total belanja daerah itu , terdiri dari dua kelompok yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dari belanja tidak langsung, sebesar Rp 644,9 miliar atau naik 11,64 persen terdiri dari, belanja pegawai Rp416,8 miliar, belanja hibah Rp43,4 miliar, belanja bantuan sosial Rp1,046 miliar, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemdes Rp179,5 miliar, dan belanja tidak terduga Rp4,12 miliar.
Kenaikkan itu, kata Bupati Dosmar Banjarnahor, disebabkan adanya pengalokasian anggaran untuk penyelenggara pilkada, kenaikan tambahan penghasilan ASN, dan kenaikan belanja gaji dan tunjangan ASN.
Untuk belanja langsung sebesar Rp476,1 miliar terdiri dari belanja pegawai Rp24,17 miliar, belanja barang dan jasa Rp255 miliar, dan belanja modal sebesar Rp196,86 miliar. Sedangkan, untuk pendapatan daerah naik dibanding tahun 2019 sebesar Rp1,052 miliar.
Sebelumnya, rancangan APBD itu sempat menuai perdebatan sesama anggota Badan Anggaran yang mewakili 2 fraksi, yakni Fraksi Persatuan Solidaritas dan Fraksi Gerindra Demokrat, sekaitan perubahan anggaran KUA-PPAS atas adanya penambahaan anggaran dana insetif sebesar Rp31 miliar.
Sidang dipimpin Ketua DPRD, Ramses Lumbangaol, Wakil Ketua Marolop Manik, Labuhan Sihombing, dihadiri Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor, Sekdakab Tonny Sihombing dan sejumlah forum komunikasi pimpinan daerah.
Sebelumnya, Fraksi Persatuan Solidaritas memberikan 7 poin saran dalam pelaksanaan program serta kegiatan pada Ranperda.
Fraksi Golongan Karya (Golkar) dalam pandangan akhir meminta pemerintah konsisten membuat perubahan dan regulasi ke arah kemajuan di segala bidang. Seperti pendidikan, agar menciptakan siswa berkualitas dan dapat bersaing. Bidang kesehatan, agar meningkatkan kualitas kebersihan dan pelatihan terhadap tenaga medis. Dan bidang pemerintahaan, agar kinerja pejabat dievaluasi.
Fraksi Gerindra Demokrat mengapresiasi efisiensi di setiap OPD yang mencapai Rp68 miliar. Dan dana insentif daerah sebesar Rp22 miliar. Namun catatan fraksi ini, belum tertampungnya seluruh pokok pikiran secara utuh pada RAPBD tahun anggaran 2020.
Fraksi Hanura meminta eksekutif terus memotivasi dan mengajak masyarakat dalam menjaga karakter, yaitu masyarakat yang bekerja keras dan berbudaya.
Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi seluruh kinerja pemerintahaan Dosmar Banjarnahor. Mulai, pertanian yang berhasil mendatangkan alsintan, peternakan dan perikanan yang telah berupaya dan mengatasi virus kolera yang menyerang ternak babi, pendidikan yang telah memberikan bantuan beasiswa yang masuk ke SMA favorit dan bidang sosial yang telah memberikan perhatian khusus kepada penyandang disabilitas.
Fraksi Nasional Demokrat memberi masukan mengenai virus kolera, agar diatasi dinas peternakan dan perikanan. Masalah kesehatan, masyarakat dinilai rindu pelayanan yang profesional. (mag-12)
