ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemajuan UMKM lokal, Bupati Asahan mengajak seluruh jajaran OPD untuk menggunakan produk pelaku usaha lokal yang ada di Kabupaten Asahan.
Hal itu disampaikan Bupati Asahan H. Surya BSc saat menghadiri aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang digelar di Hotel Grand Hyatt Nusa Dua, Bali, Jumat(25/3).
Selain Bupati Asahan, hadir juga Sekretaris Daerah Kab. Asahan Drs. John Hardi Nasution, MSi, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PU, Kepala BPKAD, Kadis Kopdag, Kadis Kominfo.
“Arahan bapak presiden sangat bagus. Afirmasi BBI ini akan menumbuhkan UMKM semakin meningkat, dan UMKM baru akan ikut maju. Untuk produk makanan olahan, tentu saja harus terdaftar PIRT higienis, packaging menarik dan paling penting kualitas rasa,” Ucap Bupati
Bupati Asahan H Surya juga berharap agar jajarannya menerapkan seluruh kegiatan pengadaan dengan produk-produk lokal yang tersedia dan berkualitas.
“Kita harus bangga dengan produk dalam negeri, produk lokal Kabupaten Asahan. Jadi saya perintahkan seluruh penyelenggara kegiatan pengadaan agar melibatkan pelaku usaha lokal,”tegas Surya.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo memberikan pengarahan mengenai Gerakan BBI yang telah diluncurkan sejak 14 Mei 2020.
Aksi afirmasi BBI merupakan komitmen pemerintah menjadikan produk lokaal sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Presiden juga meminta seluruh daerah mengalokasikan anggaran sebesar 40 persen untuk belanja produk lokal.
Jokowi menyatakan sebetulnya APBN maupun APBD hingga anggaran BUMN bisa memicu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Caranya adalah dengan membeli produk-produk dalam negeri.
Menurut Jokowi, impor barang-barang itu hanya akan menguntungkan negara-negara lain. Sayangnya, hal itu belum banyak dilakukan oleh instansi pemerintah. “Kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM kita, kok enggak kita lakukan. Sangat disayangkan sekali kalau kita tidak melakukan ini,” ujar Jokowi.
Terdapat tiga prinsip utama aksi afirmatif bagi pembelian produk dalam negeri. Belanja pemerintah wajib untuk Produk Dalam Negeri, termasuk belanja barang dan jasa. Jika ada impor, maka hal tersebut menjadi pengecualian dengan besaran impor maksimal 10 persen.
Untuk Kementerian dan Lembaga (K/L) yang mengusulkan impor harus menyampaikan kebijakan, program, dan langkah pengurangan impor sampai dengan 5% pada tahun 2023.(dat/han)
