DAIRI, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Dairi dari fraksi Demokrat, Bona Tindaon kritisi Gugus Tugas Percepatan Penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) yang melakukan pengawasan di beberapa titik posko perbatasan. Kritikan itu disampaikan Bona, saat mendatangi gudang logistik bersama sejumlah anggota dewan, Kamis (25/6).
Bona Tindaon menegaskan, sebanyak 2 berkunjung ke posko covid-19 di sejumlah perbatasan kabupaten Dairi, pemeriksaan sangat lemah.
Begitu juga saat berkunjung ke posko perbatasan Dairi dengan Samosir, tidak ada petugas baik dari Polri-TNI, yang ada hanya 1 orang anggota Satpol PP.
Bahkan lanjut Bona, di Posko perbatasan Dairi dengan Samosir, saat diperiksa ada 2 orang warga dari Bandung menumpang mobil angkutan umum masuk ke Dairi. Saat itulah, dirinya menyarankan warga pendatang tersebut langsung dibawa ke rumah singgah di Taman Wisata Iman (TWI) Sitinjo untuk melakukan isolasi.
“Kita sangat menyayangkan, pemeriksaan di posko perbatasan sangat lemah. Karena penyebaran covid-19 belumlah berhenti, bahkan cenderung meningkat, ucap Bona.
Bona juga menyampaikan adanya informasi dari sejumlah petugas posko Covid-19 di perbatasan, malas datang ke posko karena uang saku belum dibayarkan.
“Ketika kami pertanyakan kepada Kepala Satuan Polisi Pamongpraja (Kasatpol PP), Edy Banurea, dia mengaku, dana mereka belum dicairkan,”ungkap Bona.
“Kami meminta Gustu Covid-19 melalui pokja masing-masing agar segera membayarkan uang saku petugas posko sehingga mereka semangat melaksanakan tugas pemeriksaan di posko perbatasan,”sambungnya.
Wakil Sekretaris Gustu Covid-19, Sahala Tua Manik mengapresiasi pengawasan yang dilakukan anggota dewan.
Sementara itu, Ketua pokja logistik yang juga Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah (BKAD) Dairi, Dekman Sitopu mengatakan, pokja penegakan hukum (Gakun) telah mencairkan dana sebesar Rp1 miliar pada, Rabu (24/6), ungkapnya.(rud/han)
