MEDAN, SUMUTPOS.CO – Beredar sebuah salinan surat yang mengatasnamakan Gubernur Sumatra Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, meminta uang ke perusahaan-perusahaan di Sumut untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada. Surat bernomor 110/808/2.1-BKD ditujukan kepada para direksi perusahaan tertanggal 20 Oktober 2020 itu beredar di sejumlah grup whatsapp dan media sosial lainnya, Sabtu (24/10).
Disebutkan pula, agar perusahaan-perusahaan mentransfer uang ke rekening BNI atas nama Reza Zulmi Fahlevi. Dan bukti pengiriman disampaikan ke nomor whatsapp Reza dan ke email sumutpemprov1@gmail.com. Sontak beredarnya surat itu membuat Pemprov Sumut gegern
Bahkan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, kesal dan menyayangkannya. Pemprov Sumut menegaskan, surat itu hoax dan merupakan fitnah besar kepada gubernur.
“Surat itu hoax. Tidak benar Pak Gubernur Edy menyurati perusahaan-perusahaan meminta uang. Tidak benar juga kalau disebut meminta uang,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Irman Oemar, kemarin.
Lebih lanjut Irman mengatakan, surat itu merupakan fitnah besar kepada Gubsu Edy Rahmayadi dan secara umum ke institusi Pemprov Sumut. “Masyarakat jangan mudah percaya,” katanya.
Irman mengatakan, pihaknya sedang mencari siapa aktor di balik pembuatan surat dan yang mengedarkan surat mengatasnamakan gubernur itu. “Sedang dicari siapa aktornya,” tegasnya.
Sekaitan dengan pencarian itu, Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin, kata Irman, juga meminta jajaran kepolisian di Sumut memviralkan hoax surat tersebut. “Kapolda pada group whatsapp sudah arahkan jajarannya untuk viralkan surat tersebut hoax,” sebut Irman.
Hal senada disampaikan Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut, Hendra Dermawan Siregar, saat dikonfirmasi. “Itu Hoax. Masyarakat atau siapapun jangan menanggapi surat yang mengatasnamakan Pak Gubernur. Sama sekali tidak benar,” ujarnya.
Hendra Dermawan mengatakan, Gubsu kesal dan menyayangkan adanya surat meminta uang mengatasnamakan gubernur. Dan gubernur meminta surat itu dilabeli hoax. “Pak Gubernur Edy yang juga langsung meminta kita melabeli surat itu dengan label hoax. Di semua OPD dan ke masyarakat lewat media komunikasi resmi Pemprov Sumut dan media sosial, sudah kita sampaikan itu hoax,” ujarnya.
Namun Hendra masih belum bisa memastikan, apakah Pemprov Sumut akan melaporkan kasus itu ke kepolisian. “Itu nanti dulu, belum ada arahan Pak Gubernur. Sementara kita masih mencari siapa yang bikin surat ini,” tandas Hendra. (mbc)
