MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara masuk dalam 10 provinsi di Indonesia yang mampu mengendalikan dampak inflasi di masing-masing daerahnya. Atas hal itu, Pemerintah Pusat mengganjar Sumut dengan bonus Rp10,3 miliar.
Hal itu, disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahyamadi di rumah dinas Gubernur Sumut, di Jalan Jendral Sudirman, Kota Medan, Rabu (26/10). Ia menjelaskan pengendalian dampak inflasi tersebut, tidak lepas kerja sama semua pihak terkait di Sumut.
“Saya baru diumumkan Pemerintah Pusat, Sumatera Utara salah satu provinsi nomor 10. Yang bisa mengendalikan Inflasi,” sebut Gubernur Edy. Mantan Ketua Umum PSSI itu, menjelaskan bahwa penetapan 10 provinsi pengendalian dampak inflasi berdasarkan kajian dan analisis Pemerintah Pusat, ditetapkan dan diputuskan oleh Presiden RI, Joko Widodo.
“Bahkan saya mendapat uang Rp 10,3 miliar dari Presiden, dikeluarkan Sri Mulyani dan diumumkan Menteri Dalam Negeri,” tutur Gubernur Edy.
Gubernur Edy mengaku bangga mampu dirinya selaku pimpinan tertinggi di Provinsi Sumut mampu mengendalikan inflasi. Terutama dampak inflasi dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dinilai memicu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.
“Saya bukan ekonomi, tapi saya SMA diajarkan hitungan kurva, saat menjadi Gubernur ini. Orang-orang ekonomi tidak mengajarkan saya, saya coret-coret sendiri di kertas, apa kebutuhan kita. Semua kita hitung dan kita tata. Lelah dia, enggak. Saya hanya memberikan inspirasi,” jelas mantan Pangkostrad itu.
Gubernur Edy mengakui saat ini, harga cabai di Sumut anjlok ditingkat jual petani. Hal ini, menjadi permasalahan juga harus segera ditangani oleh Pemprov Sumut. Turunnya harga cabai, jangan sampai merugikan petani sendiri.
“Anjlok harga cabai, saya stres. Pak harga cabai merosot,” ucap mantan Pangdam I Bukit Barisan itu. Atas hal itu, Gubernur Edy menginstruksikan untuk BUMD untuk dapat membeli cabai ditingkat petani dengan harga yang tidak merugikan petani sendiri.
“Bukan anjlok, tapi nanti diambil BUMD. Sehingga diatur ini, harga. Kalau tidak bisa terbang sendiri-sendiri ini, ke Kepri, Batam dan daerah lain,” kata Gubernur Edy.
Gubernur Edy menjelaskan BUMD memiliki peran penting bagi pengendalian harga ketika, bahan pokok anjlok atau mengalami kenaikan di tengah masyarakat.
“Sama BUMD ditahan dan BUMD dikembangkan,” tutur Gubernur Edy.(gus/ila)
