SIDIMPUAN, SUMUTPOS.CO – Desakan untuk pemekaran Tabagsel (Tapanuli Bagian Selatan) yang meliputi Lima Kabupaten/Kota yaitu Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara dan Padang Lawas untuk menjadi sebuah Provinsi terus bergulir.
Ongku P Hasibuan, salah satu tokoh deklarator yang menggagas pembentukan ini, angkat bicara. Mantan Bupati Tapanuli Selatan ini menceritakan, gagasan wilayah Tabagsel untuk dijadikan sebuah provinsi tidak datang dari beberapa orang, tapi banyak pihak.
“Memang nama Sumatera Tenggara kami ajukan bersama Pak Amru Daulay (Bupati Madina kala itu), dan mengajak teman-teman (Kepala Daerah) dari kabupaten dan kota lainnya, dan dilakukanlah rapat-rapat bersama,” ujar Ongku kepada Metro Tabagsel (Grup SumutPos.co), Selasa (25/6/19).
Dia mengatakan, nama Sumatera Tenggara pertama kali disampaikan ke publik oleh Irham Buana (Mantan Ketua KPU Sumut). Meski selanjutnya Irham Buana tidak aktif, namun Ongku mendorong nama tersebut dan mengajukannya kepada para Kepala Daerah dan Para Pimpinan DPRD di Tabagsel. Dan selanjutnya disampaikan ke DPRD Sumut.
Tak sampai di situ, untuk menunjukkan keseriusan mereka soal rencana pembentukan provinsi tersebut, Ongku bersama kepala daerah dan tokoh-tokoh nasional mendeklarasikannya di Sipirok, Tapanuli Selatan pada tahun 2008.
“Jadi bukan saya bukan satu-satunya penggagas tapi itu hasil rembukan bersama. Dan kita deklarasikan di Sipirok pada Tahun 2008, ada Pak Chairuman Harahap, Bomer Pasaribu dan tokoh nasional lainnya,” ujarnya mulai dari mengumpulkan dukungan masyarakat, lakukan kajian akademis hingga mengantarkan usulan ke parlemen.
Dia juga menanggapi respon Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman soal pemekaran tersebut dan dinilainya sangat pas.
“Apa yang disampaikan Gubsu dan Ketua DPRD Sumut sudah sangat tepat. Dan dari awal kita sudah mengusulkan via DPRD Sumut juga. Saat itu Almarhum Pak Azis Angkat dan Pemprovsu saat itu Pak Rudolf Pardede. Mulai dari tingkat kabupaten dan kota hingga provinsi sudah sama-sama setuju, tidak ada masalah,” katanya dan di tingkat pusat ketika proses sedang berjalan, pemerintah mengeluarkan ketentuan moratorium.
Ongku yakin, bagi masyarakat Tabagsel, pemekaran wilayah ini (Pembentukan Propinsi Sumatera Tenggara) sudah sangat mendesak. Apalagi daerah ini termasuk yang sulit utk dimonitor langsung dari Ibukota Provinsi Sumut di Medan.
“Sehingga relatif ‘terabaikan’ dan ‘terisolir’, dan wilayah ini menjadi daerah yang tertinggal dari daerah lainnya yang ada di Provinsi Sumut,” ucapnya.
Padahal, kata Ongku, melihat potensi wilayah yang ada di Tabagsel sudah sangat cukup memadai, dan bisa diklaim daerah yang memiliki potensi terbaik di Sumut, seperti di sektor Sumber Daya Alam (SDA) Tabagsel sedikitnya sudah memiliki Dua perusahaan tambang emas saat ini. Juga potensi pengembangan sumber energi yang ada seperti PLTP Sorik Marapi, PLTP Sipirok, PLTA Batangtoru, dan lain-lain.
Begitu pula untuk sektor perkebunan, baik dari sawit dan karet merupakan salah satu yang terluas di Sumut. Tabagsel pun mempunyai garis pantai yang cukup panjang, dari Sungai Garoga yang menjadi tapal batas antara Tapteng dan Tapsel hingga ke Natal (Madina) yang berbatasan dengan Sumatera Barat.
“Dan daerah itu sangat potensial dijadikan wilayah ekonomi maritim,” ungkapnya.
Di wilayah Pantai Barat, kata Ongku, dapat dijadikan sebagai terminal CPO serta pelabuhan samudra. Dan itu akan diikuti dengan adanya industri hilir. Sehingga dapat langsung membuka akses pasar ke sejumlah negara.
“Dan dapat memotong jalur distribusi yang biasanya dari wilayah timur seperti Belawan dan Dumai, namun lewat Pantai Barat akses ke pasar luar negeri seperti Afrika, Timur Tengah dan Eropa dapat dijangkau langsung,” ujarnya.
Begitu juga dengan mengembangkan bandara yang ada, jarak tempuh ke pulau dan daerah lain juga dapat terpotong dan tidak harus melalui Medan lagi.
Untuk jaringan kereta api, baik barang maupun penumpang bisa diteruskan mulai dari Labuhan Batu, masuk ke Padang Lawas Utara, terus ke Padang Lawas dan menyambung ke Provinsi Riau. Sehingga akses, pengangkutan barang dari Tabagsel ke wilayah dan pelabuhan besar di wilayah timur juga akan lebih efisien.
“Itu semua bisa terwujud bila perhatian ke arah itu cukup besar. Perhatian akan lebih besar bila span of controlnya tidak terlalu lebar. Kalau seperti sekarang, dari Medan harus kordinasi ke 33 Kabupaten/Kota yang ada, maka span of controlnya terlalu lebar,” ucap Ongku sehingga sulit mengharapkan perhatian yang besar ke daerah-daerah yang jauh dari Medan.
Untuk mewujudkan itu, Ongku berharap, agar para tokoh Tabagsel di parlemen DPR RI menyambut usulan tersebut dan mendorong Pemerintah Pusat untuk segera merealisasikannya.
“Pemekaran ini perlu sesegera mungkin dan perlu disiapkan segala sesuatunya. Saya yakin, dengan besarnya dukungan masyarakat baik di daerah maupun di perantauan. Persiapan tersebut bukanlah hal yang sulit untuk dilaksanakan.” Pungkasnya. (yza/mtb/ms/sp)
