LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Puluhan massa yang mengatasnamakan Forum Anti Korupsi (Forak) Deliserdang menggeruduk Kantor Bupati Deliserdang, DPRD dan Kejari Deliserdang, Senin (26/8).
Selain meminta bubarkan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), mereka juga meminta agar dugaan korupsi mantan Kadis Pendidikan Deliserdang, Wastiana Harahap diusut secara transparan, mengawasi dan mengusut terbengkalainya pembangunan rumah dinas pejabat Deliserdang, dan adanya direktur bayangan di RSUD Deliserdang.
Di Pemkab Deliserdang dan DPRD, tak satupun pejabat menemui mereka. Usai sampaikan aspirasinya, massa Forak menuju Kejari Lubukpakam.
“Kami menuntut kejaksaan untuk membongkar kasus dugaan korupsi Dinas Pendidikan masa Kadis Wastiana, pihak penegak hukum juga harus membongkar kasus dugaan korupsi anggaran taman buah yang sampai merugikan ratusan miliar,”ujar koordinator orasi Zulfadli, Roni.
“Pemkab juga harus memakai rumah dinas pejabat eselon 2, karena banyak terbelengkalai dan rusak, bubarkan TP4D karena dinilai tidak efektif dan ajang dugaan korupsi seperti di Yogyakarta itu yang ditangkap KPK. Kemudian, rumah sakit umum ini soal nyawa, rakyat miskin yang selalu tidak dilayani. Ada direktur, tapi direkturnya tidak bisa melayani masyarakat miskin karena ada direktur RSUD bayangan,”beber mereka lagi. (btr/han)
LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Puluhan massa yang mengatasnamakan Forum Anti Korupsi (Forak) Deliserdang menggeruduk Kantor Bupati Deliserdang, DPRD dan Kejari Deliserdang, Senin (26/8).
Selain meminta bubarkan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), mereka juga meminta agar dugaan korupsi mantan Kadis Pendidikan Deliserdang, Wastiana Harahap diusut secara transparan, mengawasi dan mengusut terbengkalainya pembangunan rumah dinas pejabat Deliserdang, dan adanya direktur bayangan di RSUD Deliserdang.
Di Pemkab Deliserdang dan DPRD, tak satupun pejabat menemui mereka. Usai sampaikan aspirasinya, massa Forak menuju Kejari Lubukpakam.
“Kami menuntut kejaksaan untuk membongkar kasus dugaan korupsi Dinas Pendidikan masa Kadis Wastiana, pihak penegak hukum juga harus membongkar kasus dugaan korupsi anggaran taman buah yang sampai merugikan ratusan miliar,”ujar koordinator orasi Zulfadli, Roni.
“Pemkab juga harus memakai rumah dinas pejabat eselon 2, karena banyak terbelengkalai dan rusak, bubarkan TP4D karena dinilai tidak efektif dan ajang dugaan korupsi seperti di Yogyakarta itu yang ditangkap KPK. Kemudian, rumah sakit umum ini soal nyawa, rakyat miskin yang selalu tidak dilayani. Ada direktur, tapi direkturnya tidak bisa melayani masyarakat miskin karena ada direktur RSUD bayangan,”beber mereka lagi. (btr/han)