KABANJAHE, SUMUTPOS.CO -Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Karo, khususnya Kota Kabanjahe dan Berastagi, menjadi tamparan bagi Pemkab Karo. Bagaimana tidak, wilayah Karo berada di dataran tinggi antara 600 sampai 1.400 meter di atas permukaan laut.
Jadi secara geografis, mustahil daerah seluas 2.127,25 km2 dan berpenduduk kurang lebih 500.000 jiwa ini bisa banjir. Kenyataan berbanding terbalik, baru 3 jam diguyur hujan, jalan-jalan protokol dan wilayah padat penduduk di Kabanjahe dan Berastagi langsung tergenang.
“Aneh dan memalukan, wilayah gunung kok bisa banjir?” ujar pengamat tata kota, Drs Wara Sinuhaji MHum saat dihubungi Sumut Pos, Minggu (27/2) sore.
Meski berkaitan dengan alam, namun Wara menilai, banjir di Kabupaten Karo adalah bukti buruknya kinerja dan ketidakpedulian Pemkab Karo. “Ini bukti Pemkab Karo tak melakukan penataan perkotaan dengan baik,” tegasnya.
Analisa dosen USU itu, banjir terjadi karena faktor tak adanya saluran drainase. Andaipun saluran drainase ada, pasti pemerintah daerah tak melakukan perawatan dengan baik. Alhasil, saat hujan turun, air meluber ke luar karena tak mampu menampung volume air.
Kondisi itu diperparah lagi oleh pertambahan penduduk, infrastruktur yang buruk, tak adanya perawatan serta kurangnya antisipasi dari pemerintah daerah. “Ini bukti bahwa Pemkab Karo tidak memiliki perencanaan yang baik. Baik pembangunan fisik serta perawatannya. Banjir ini sudah lama terjadi, jadi seharusnya Bupati Karo segera melakukan pembenahan, bukan malah melakukan pembiaran,” pintanya.
Wara juga meminta bupati tegas pada jajarannya, serta menempatkan figur yang tepat di dinas-dinas yang bertanggungjawab mengatasi masalah klasik ini, khususnya di Dinas PU Karo. Sebagai orang nomor satu di Tanah Karo, Terkelin Brahmana juga harus arif dan bijaksana dan melakukan pendekatan loby antar lintas sektoral.
“Status jalan provinsi dan negara bukan jadi alasan pembiaran. Karena apa pun ceritanya, saat banjir terjadi warga Tanah Karo yang jadi korban. Karena itu bupati harus meningkatkan loby-loby antar lintas sektoral,” tegasnya.
Untuk mengatasi masalah ini, sudah saatnya Pemkab Karo mempersiapkan sistem drainase yang baik, lakukan perawan secara berkala, tata kembali masyarkat yang menutup saluran derainase yang ada. “Kinerja Dinas PU harus ditingkatkan, kalau tak mampu bekerja segera ganti kepala dinasnya,” tandas Wara.
