Disebutkannya, persoalan infrastruktur masih menjadi masalah yang mendasar di Danau Toba. Meski begitu, ia meyakini hal tersebut dapat segera teratasi apalagi pemerintah sudah mencanangkan Rp21 triliun untuk pengembangan Danau Toba.
“Masalahnya, uang Rp21 triliun itu tidak jelas, seperti apa peruntukannya. Sebagai masyarakat, tentu ingin melihat perubahan dan wisata Danau Toba berkembang karena akan berdampak secara langsung kepada perekonomian masyarakat disekitar danau toba serta pemerintah daerah setempat,” tukasnya.
Sementara, Luhut Binsar Panjaitan tidak mempermasalahkan dirinya dirotasi dari Menko Polhukam menjadi Menko Maritim dan Sumber Daya. Menurut Luhut, keputusan Presiden Jokowi yang akhirnya resmi melakukan perombakan kabinet kerja jilid II sudah bagus.
“Saya kira sudah bagus. Presiden sudah mengumumkan. Saya jadi Menko Maritim. Ini tugas baru,” katanya saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (27/7).
Namun demikian, Luhut masih belum mengetahui secara detail gambaran tugas seperti apa saja yang akan dikerjakaannya di pos kementerian yang sebelumnya diisi oleh Rizal Ramli itu.
“Saya belum tahu. Nantilah, ketemu Pak Rizal. Nanti kita akan coba (komunikasi),” tegas dia.
Luhut menambahkan, serah terima jabatan akan dilakukan besok. Namun dia belum bisa memastikan pukul berapa dilakukan.
“Kita sepakati saja. Sore-sore biar selesai persiapan kami sertijab,” tandas Luhut.
Sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan saat masih menjabat sebagai Menko Polhukam, begitu getol menyuarakan agar pengembangan wisata Danau Toba disikapi serius oleh pemerintah. Dia juga mengaku perihatin melihat pencemaran air Danau Toba yang menurutnya sudah sangat luar biasa.
Luhut juga menegaskan, akan mendukung Pemprov Sumut yang telah menyiapkan sejumlah rencana aksi untuk mengatasi pencemaran tersebut, terutama untuk mendukung program pengembangan Danau Toba.
“Tidak usah ragu, saya dukung,” kata Luhut dalam dialog nasional kebangsaan yang dirangkai dengan penandatanganan Rencana Aksi terpadu penanganan Kawasan Danau Toba Tahun 2016-2018 di Grand Aston Medan, Senin (25/7) lalu.
Menurut Luhut, cukup banyak faktor penyebab pencemaran danau yang menjadi kebanggaan warga Sumatera Utara tersebut. Salah satu perusahaan yang ikut memberikan andil dalam pencemaran tersebut adalah PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang bergerak dalam produksi bubur kertas.
Untuk itu, dia meminta perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Toba Samosir tersebut perlu memperbaiki teknologinya, pengolahan limbahnya, dan memiliki HTI tersendiri agar tidak menebang hutan yang lain.
Pemangku kepentingan di Sumut juga diingatkan untuk tegas dalam menegakkan aturan, terutama jika mengetahui adanya praktik yang merusak lingkungan. “Jangan karena diberi recehan, lalu lupa. Kita berdosa sama anak cucu. Cari makan masih banyak di tempat lain. Jangan di limbah kita mainkan,” katanya di hadapan Gubernur Sumut HT Erry Nuradi, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Adhi Prawoto, dan puluhan tokoh masyarakat Sumut. (dik)
