MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ada harapan besar dari masyarakat Sumatera Utara (Sumut) ketika Presiden Jokowi menunjuk Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Maritim dan SDA menggantikan posisi Rizal Ramli. Sebab, pemerintah pusat memiliki rencana besar untuk menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata nasional. Sehingga mampu menarik minat wisatawan mancanegara maupun lokal untuk mengunjungi Danau Toba.
Anggota DPRD Sumut, Juliski Simorangkir menilai, Luhut Binsar Panjaitan sudah memahami persoalan Danau Toba sampai ke akar-akarnya. Terlebih, Danau Toba merupakan kampung halaman dari mantan Menko Polhukam itu.
Artinya, ada tugas berat di pundak Luhut yang diberikan Presiden Jokowi. Selama ini, kata dia, Luhut hanya terlibat untuk membantu menyukseskan program pengembangan Danau Toba. Namun, setelah resmi ditunjuk menjadi Menko Maritim dan SDA, Luhut akan lebih fokus membenahi Danau Toba.
“Sebagai masyarakat Sumut yang peduli akan nasib Danau Toba, kita menyambut baik kebijakan presiden yang menunjuk Pak Luhut menjadi Menko Maritim, semoga rencana besar pemerintah untuk mengembangkan Danau Toba segera terealisasi,” ujar Juliski, Rabu (27/7).
Meski berlatar belakang militer, Juliski tetap optimis Luhut dapat menjadikan Danau Toba sebagai Monaco Of Asia seperti yang pernah digaungkan Mantan Menko Maritim dan SDA, Rizal Ramli saat masih menjabat.
“Pak Luhut itu tahu betul teretori Danau Toba, dan masalah yang perlu dibenahi. Pasti ada ikatan emosional, antara beliau dan Danau Toba,” urai legislator dari daerah pemilihan Taput, Tapteng, Humbahas, Sibolga, serta Samosir ini.
Kata dia, pemerintah pernah menyampaikan bakal mengalokasikan anggaran sekitar Rp21 triliun untuk mengembangkan wisata Danau Toba. Sayangnya, sampai saat ini peruntukan program tersebut belum jelas.
“Uang bagaimana yang mau diberikan? Apakah dalam bentuk infrastruktur? Kalau memang iya, infrastruktur bagaimana? Sejauh ini belum ada penjelasan. Ke depan, Pak Luhut harus bisa memberikan penjelasan,” bilang anggota Komisi D DPRD Sumut ini.
Bukan hanya itu, Juliski berharap agar Luhut melibatkan pihak legislatif ketika membahas pengembangan wisata Danau Toba. “Jangan hanya tujuh bupati yang diajak kordinasi, suara anggota dewan juga harus didengarkan, karena representatif masyarakat. Apalagi, ketika ada masalah atau keluhan, masyarakat menyampaikan langsung kepada wakilnya di pemerintahan. Maka dari itu saya pikir perlu kalangan DPRD Provinsi Sumut maupun kabupaten kota dilibatkan,” ungkapnya.
Anggota Komisi B, Ikrimah Hamidy menilai, ketika ditinjau dari sisi etnis, maka ada harapan besar masyarakat Sumut kepada Luhut Binsar Panjaitan untuk membenahi Danau Toba, apalagi setelah yang baru saja dilantik menjadi Menko Maritim dan SDA.
“Kalau dilihat dari sisi etnis akan timbul optimisme. Tapi, tidak sesederhana itu persoalannya,” ujar Ikrimah.
Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu di perhatikan, diantaranya latar belakang Luhut yang seorang militer. “Apakah bisa Pak Luhut? Memang kalau kita lihat latar belakangnya, posisi yang tepat untuk beliau adalah Menkopolhukam. Tapi, semua itu kembali kepada presiden yang mengambil keputusan,” ungkapnya.
