MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keinginan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi meminjam dana atau mencari utangan untuk perbaikan jalan provinsi di sejumlah kabupaten dan kota tahun anggaran 2022, mendapat dukungan penuh dari Anggota Komisi D DPRD Sumut Yahdi Khoir Harahap. Menurut Yahdi, ikhtiar itu sangat penting dilakukan Gubsu Edy bila merujuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut 2018-2023, terkhusus kondisi jalan mantap provinsi sebesar 95 persen.
“Sebab bila mengandalkan APBD Sumut saja, target tersebut takkan tercapai sampai habis masa kepemimpinan Pak Edy. Sehingga diperlukan mencari dari sumber-sumber lain di luar APBD,” katanya menjawab Sumut Pos, Senin (27/9).
Soal jalan mantap 95 persen ini, sebut dia, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari visi misi pasangan Eramas saat Pilgubsu 2018 lalu. “Bidang infrastruktur kalau saya tak salah, masuk visi nomor tiga pasangan Eramas,” ucapnya.
Pertimbangan lain sehingga membutuhkan dana talangan ini, hemat Yahdi, lantaran cakupan jalan provinsi yang cukup luas pada 33 kabupaten dan kota. Bahkan disebutnya secara nasional, Sumut berada di nomor tiga dengan cakupan luas yang ada jalan provinsinya.
“Makanya saat raker kami baru-baru ini, saya menyarankan dan telah menjadi salah satu butir rekomendasi Komisi D, bahwa langkah-langkah ekstra perlu ditingkatkan guna mencapai target jalan mantap kita. Begitupun di sisi lain, agar lebih mudah dalam mencapai target tersebut di samping kita masih dilanda pandemi Covid-19, target di RPJMD yang belum final dapat diturunkan di bawah 95 persen,” terang penasehat F-PAN DPRD Sumut itu.
Begitupun, ia meminta supaya Gubsu memerintahkan jajaran terkaitnya agar upaya menjemput dana talangan tersebut berjalan sukses. “Tentu. Kiatnya adalah susun portofolio sebaiknya-baiknya, jangan nanti jadi beban masa depan. Jangan juga sampai mengganggu cash flow APBD Sumut. Pada prinsipnya saya kira kepala daerah mesti punya keberanian untuk itu, dan harus didukung pula dari pejabat-pejabat sekeliling dia,” ujarnya.
Senada disampaikan pengamat anggaran publik, Elfenda Ananda. Bahwa utang merupakan opsi terakhir untuk mewujudkan cita-cita pembangunan Gubsu Edy. “Apalagi kita tau banyak sekali terjadi belanja di Pemprovsu masih bisa diefisienkan dan ditekan dan harus ada terlebih dahulu yang dilakukan sebelum memutuskan karena utang itu nanti akan membuat beban di APBD di masa mendatang,” katanya.
Ia meminta Gubsu membuat kajian secara matang dan komprehensif sebelum mengambil opsi dimaksud. Karenanya ia menyarankan, sebisa mungkin program itu dapat diakomodir melalui APBD melalui program yang telah direncanakan. “Intinya, efisiensi saja belanja-belanja lain dulu agar pembangunan tidak sekadar arisan yang tipenya bergilir seperti banyak jalan yang diperbaiki namun kualitasnya justru menurun. Ke depan yang harus dipikirkan jangan lupa untuk kualitas pekerjaan, sebab kualitas yang buruk akan membebani anggaran di masa yang akan datang,” ujar mantan sekretaris FITRA Sumut itu. (prn)
