30 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

Kadis ESDM Sumut Usulkan Tutup SMGP

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), PT Sorik Merapi Geothermal Power (PT SMGP), terus mengalami masalah. Kali ini ledakan yang mengakibatkan 79 warga sekitar proyek di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), mengalami keracunan gas dan harus dilarikan ke rumah sakit, Selasa (27/9) kemarin.

Atas kejadian ini, Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Sumut, H. Rajali mengaku pusing dengan beroperasi PT SMGP yang terus timbulkan masalah membuat warga sekitar keracunan.

Rajali mengungkapkan tidak ada wewenang dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut melakukan tindakan tegas penanganan terhadap PT SMGP. Karena, proyek pembangunan PLTP izinnya berada di Pemerintahan Pusat.

“Ah, pusing kita bikinnya itu. Itukan kewenangan Pemerintah Pusat,” kata Rajali kepada wartawan, Rabu (28/9) siang.

Namun begitu, Rajali mengatakan pihaknya sudah turun ke lokasi untuk melakukan pengumpulan data atas terjadi keracunan tersebut. Karena, kerap terjadi masalah, Rajali menyarankan untuk pemberhentian operasi PT SMGP secara permanen.

“Kalau kita mengusulkan tutup saja itu, lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Sekarang bagaimana kita menyelamatkan warga itu dengan membawanya ke rumah sakit,” sebut Rajali.

Rajali mengungkapkan bahwa puluhan warga mengalami keracunan sudah ditangani oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madina dan Forkompimda Madina secara bersama-sama.

“Saat ini, sudah ditangani Bupati dan Wakil Bupati dan Forkompimda Madina disana,” kata Rajali.

Rajali mengungkapkan informasi diterima Kementerian ESDM juga akan segera turun ke lokasi kejadian tersebut. Sedangkan, untuk mencegah hal serupa terulang kembali opsi yang lain. Harus Pemerintah Pusat memberikan solusi apakah masyarakat disekitar proyek PLTP itu, direlokasi dan diberikan ganti rugi.

“Harusnya itu, inilah ada titik temu. Kalau saya sarankan pada rapat di rumah dinas dulu. Itu kalau bisa diungsikan aja kampung itu, tak usah dekat disitu lagi ya kan, nanti kita lihat perkembangan selanjutnya. Info Kementerian mau turun kesana dari energi terbarukan, kemaren udah turun juga,” sebut Rajali.

Dengan kejadian itu, Rajali mengharapkan ke Kementerian ESDM untuk menutup sementara PT SMGP. Kemudian, dikaji ulang dampak lingkungan dan dampak dirasakan masyarakat. Karena, masyarakat terus menjadi korban keracunan.

“Tapi, maunya sikap dari Kementerian (ESDM) tutup dulu lah. Kita mengharapkan, ini kan kejadian ini terus berulang kali, dari tahun 2021, 2022. Ya harapan kita, perusahan ini kan kita sudah (ditutup dan cabut izin) berharap. Tapi, sampai sekarang terjadi terus, mau sikap dari Bupati juga harus tegas juga ya, kalau saya sih tutup aja itu,” katanya dengan nada kesal.

“Ke Pemerintah pusat itu izinya, kelemahan kita gak punya kewenangan. Tapi masalahnya sama kita. Karena itu, kan warga kita sumut. Apapun ceritanya, kan masyarakat itu masyarakat kita. Masyarakat pak Gubernur, kita tugas ESDM mau tidak mau harus ikut berperan di situ. Bagaimana yang bisa kita lakukan ya kita lakukan,” jelas Rajali.

Rajali mewakili Pemprov Sumut, meminta Pemerintah Pusat untuk menutup sementara PT SMGP dan mengevaluasi dampak lingkungan dan dampak terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Bila sudah dilakukan keseluruhan baru bisa diputuskan tetap operasi atau ditutup permanen.

“Saran kita, tutup aja sementara. Tapi ini kan bijaksana pusatnya sebenarnya. Kalau kita apa yang bisa kita buat,” tandas Rajali.

Dari 79 warga yang keracunan, dievakuasi dilarikan ke RSUD Panyabungan berjumlah 35 orang dan RSU Permata Madina berjumlah 44 orang. Kedua rumah sakit tersebut, terlihat kewalahan untuk menangani puluhan warga keracunan dengan mengeluh pusing, mual dan muntah.

Atas hal itu, pihak Polres Madina mendirikan tenda besar untuk menampung pasien tersebut. Dimungkinkan akan ada masyarakat yang akan terus bertambah akibat menghirup gas H2S.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sumut, drg Ismail Lubis mengungkapkan segera menurunkan tim kesehatan untuk membantu penanganan kesehatan masyarakat jadi korban gas beracun.

“Segera kita turun tim medis, untuk penanganan korban,” sebut Ismail.(gus/ram)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), PT Sorik Merapi Geothermal Power (PT SMGP), terus mengalami masalah. Kali ini ledakan yang mengakibatkan 79 warga sekitar proyek di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), mengalami keracunan gas dan harus dilarikan ke rumah sakit, Selasa (27/9) kemarin.

Atas kejadian ini, Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Sumut, H. Rajali mengaku pusing dengan beroperasi PT SMGP yang terus timbulkan masalah membuat warga sekitar keracunan.

Rajali mengungkapkan tidak ada wewenang dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut melakukan tindakan tegas penanganan terhadap PT SMGP. Karena, proyek pembangunan PLTP izinnya berada di Pemerintahan Pusat.

“Ah, pusing kita bikinnya itu. Itukan kewenangan Pemerintah Pusat,” kata Rajali kepada wartawan, Rabu (28/9) siang.

Namun begitu, Rajali mengatakan pihaknya sudah turun ke lokasi untuk melakukan pengumpulan data atas terjadi keracunan tersebut. Karena, kerap terjadi masalah, Rajali menyarankan untuk pemberhentian operasi PT SMGP secara permanen.

“Kalau kita mengusulkan tutup saja itu, lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Sekarang bagaimana kita menyelamatkan warga itu dengan membawanya ke rumah sakit,” sebut Rajali.

Rajali mengungkapkan bahwa puluhan warga mengalami keracunan sudah ditangani oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madina dan Forkompimda Madina secara bersama-sama.

“Saat ini, sudah ditangani Bupati dan Wakil Bupati dan Forkompimda Madina disana,” kata Rajali.

Rajali mengungkapkan informasi diterima Kementerian ESDM juga akan segera turun ke lokasi kejadian tersebut. Sedangkan, untuk mencegah hal serupa terulang kembali opsi yang lain. Harus Pemerintah Pusat memberikan solusi apakah masyarakat disekitar proyek PLTP itu, direlokasi dan diberikan ganti rugi.

“Harusnya itu, inilah ada titik temu. Kalau saya sarankan pada rapat di rumah dinas dulu. Itu kalau bisa diungsikan aja kampung itu, tak usah dekat disitu lagi ya kan, nanti kita lihat perkembangan selanjutnya. Info Kementerian mau turun kesana dari energi terbarukan, kemaren udah turun juga,” sebut Rajali.

Dengan kejadian itu, Rajali mengharapkan ke Kementerian ESDM untuk menutup sementara PT SMGP. Kemudian, dikaji ulang dampak lingkungan dan dampak dirasakan masyarakat. Karena, masyarakat terus menjadi korban keracunan.

“Tapi, maunya sikap dari Kementerian (ESDM) tutup dulu lah. Kita mengharapkan, ini kan kejadian ini terus berulang kali, dari tahun 2021, 2022. Ya harapan kita, perusahan ini kan kita sudah (ditutup dan cabut izin) berharap. Tapi, sampai sekarang terjadi terus, mau sikap dari Bupati juga harus tegas juga ya, kalau saya sih tutup aja itu,” katanya dengan nada kesal.

“Ke Pemerintah pusat itu izinya, kelemahan kita gak punya kewenangan. Tapi masalahnya sama kita. Karena itu, kan warga kita sumut. Apapun ceritanya, kan masyarakat itu masyarakat kita. Masyarakat pak Gubernur, kita tugas ESDM mau tidak mau harus ikut berperan di situ. Bagaimana yang bisa kita lakukan ya kita lakukan,” jelas Rajali.

Rajali mewakili Pemprov Sumut, meminta Pemerintah Pusat untuk menutup sementara PT SMGP dan mengevaluasi dampak lingkungan dan dampak terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Bila sudah dilakukan keseluruhan baru bisa diputuskan tetap operasi atau ditutup permanen.

“Saran kita, tutup aja sementara. Tapi ini kan bijaksana pusatnya sebenarnya. Kalau kita apa yang bisa kita buat,” tandas Rajali.

Dari 79 warga yang keracunan, dievakuasi dilarikan ke RSUD Panyabungan berjumlah 35 orang dan RSU Permata Madina berjumlah 44 orang. Kedua rumah sakit tersebut, terlihat kewalahan untuk menangani puluhan warga keracunan dengan mengeluh pusing, mual dan muntah.

Atas hal itu, pihak Polres Madina mendirikan tenda besar untuk menampung pasien tersebut. Dimungkinkan akan ada masyarakat yang akan terus bertambah akibat menghirup gas H2S.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sumut, drg Ismail Lubis mengungkapkan segera menurunkan tim kesehatan untuk membantu penanganan kesehatan masyarakat jadi korban gas beracun.

“Segera kita turun tim medis, untuk penanganan korban,” sebut Ismail.(gus/ram)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/