26.7 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

Poldasu dan Kodam Jaga Perbatasan, Mudik Lokal Khusus Keperluan Mendesak

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menyikapi gelombang ketiga penyebaran Covid-19 yang cukup mengkhawatirkan di sejumlah negara, pemerintah memperketat larangan mudik Lebaran di tahun 2021.

AKSES DITUTUP: Akses masuk ke Medan di Jalan Medan-Tanjung Morawa, Kelurahan Bangun Mulia, Kecamatan Medan Amplas, ditutup polisi, Minggu (26/4). Hal itu dilakukan guna mengantisipasi warga yang mudik, sebagai langkah memutus penyebaran Covid-19.
AKSES DITUTUP: Akses masuk ke Medan di Jalan Medan-Tanjung Morawa, Kelurahan Bangun Mulia, Kecamatan Medan Amplas, ditutup polisi,tahun lalu. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi warga yang mudik, sebagai langkah memutus penyebaran Covid-19.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi bekerjasama dengan Forkopimda, mengambil beberapa langkah untuk mengantisipasi kegiatan mudik masyarakat. Seperti pendirian posko di daerah-daerah perbatasan dengan Aceh, Riau dan Sumatera Barat dan edukasi kepada masyarakat.

“Ada tujuh spot yang berbatasan dengan Aceh, Riau dan Sumbar, ini akan kita jaga ketat. Termasuk di Bandara Internasional Kualanamu dan Bandara Silangit serta sejumlah pelabuhan yang biasa menjadi gerbang masuk menuju Sumut,” kata Gubsu Edy menjawab wartawan usai mengikuti rapat virtual mendengarkan pengarahan Presiden RI Joko Widodo terkait kebijakan larangan mudik Lebaran bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut dari Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Medan, Rabu (28/4).

Penjagaan check point akan dikomandoi oleh Polda Sumut dan didukung oleh Kodam I Bukit Barisan. Tujuannya untuk membatasi rakyat yang akan melaksanakan mudik.

“Namun ada kegiatan-kegiatan yang harus kita beri kesempatan bagi rakyat yang sifatnya mendesak, sehingga diberikan untuk pulang ke kampungnya. Tetapi itu di lingkup 33 kabupaten/kota,” kata Gubsu Edy.

Edy juga meminta kepada para bupati yang berada di wilayah perbatasan pintu masuk Sumut, agar membuat pos-pos khusus. Sehingga para pemudik yang akan masuk ke wilayah Sumut akan distop dan diminta untuk putar balik.

“Kedua, masing-masing bupati yang khususnya perbatasan dengan provinsi, akan dilakukan pos-pos khusus untuk menyetop kendaraan, seperti dari Aceh ke Medan melalui Langkat dan sebaliknya. Termasuk juga diperbatasan Sumut-Riau dan Sumut-Sumbar,” sebut Edy.

Meski demikian, menurut Edy, hal terpenting dalam pencegahan gelombang ketiga Covid-19 ini adalah kesadaran masyarakat. “Kita bisa sekat sana-sini, tetapi kalau masyarakat tidak sadar pentingnya ini dilakukan, kita akan kesulitan,” katanya.

Selain itu, pemerintah bersama Forkopimda juga mengantisipasi terjadinya kerumunan di tempat-tempat wisata, mall dan lainnya selama Lebaran. Menurut Edy Rahmayadi, larangan mudik di tahun ini bisa membuat masyarakat memilih untuk ke tempat-tempat wisata atau tempat belanja dan lainnya.

“Di saat seperti ini sedikit saja grafik penyebaran Covid-19 kita naik, kami harus segera mengevaluasi dan mengambil langkah tertentu. Kita sangat waspada belajar dari negara-negara lain yang mengalami gelombang ketiga Covid-19. Karena itu, segala bentuk kerumunan dan pelanggaran prokes akan kita tindak,” kata Edy Rahmayadi.

Ia menjelaskan, pada Idul Fitri tahun lalu, kenaikan angka penyabaran Covid-19 mencapai 68-93%, libur Hari Kemerdekaan naik 58-119%, libur bulan Oktober naik 37-95%, Natal dan Tahun Baru naik 37-78% dan Paskah naik 1,87%. Pemerintah tidak ingin hal ini terulang kembali, terlebih saat ini Covid-19 di beberapa negara masuk ke fase yang mengkhawatirkan.

Karena itu, pemerintah memberikan perhatikan khusus penanganan terutama untuk mudik lebaran, demi memutus penularan pandemi Covid-19 di Sumut.

Forkopimda Sumut akan terus menggalakkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan mudik pada Lebaran tahun ini. Sehingga masyarakat merasa legowo untuk berlebaran dari tempatnya masing-masing meski tidak mudik ke kampung halaman.

Edy menegaskan, kebijakan itu berlaku bagi semua elemen masyarakat tanpa terkecuali, yakni ASN, Polri, TNI, pegawai BUMN. Bila diketahui melanggar, akan diterapkan sanksi disiplin dari satuan tugas masing-masing.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo mengatakan saat ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia mulai ke arah yang positif. Karena itu, menurutnya periode ini menjadi sangat penting karena akan menjadi penentu pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II 2021.

“Prediksi ADB (Asian Development Bank) tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kita akan mencapai 4,5 sampai 5,5%. Kita harus bisa mencapai itu dan kuartal kedua ini menjadi penentu pencapain tersebut. Bila kita gagal di periode ini karena meningkatnya penyebaran Covid-19 setelah Ramadan, perkembangan ekonomoi kita juga akan tertunda. Kita tidak ingin ini terjadi,” kata Joko Widodo.

Turut hadir langsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, antara lain Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dadang Hartanto, Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Ida Bagus Nyoman Wiswantanu. Sementara itu bersama Presinden RI di Istana Negara Jakarta hadir Wakil Presiden Ma’aruf Amin, Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (prn/rel)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menyikapi gelombang ketiga penyebaran Covid-19 yang cukup mengkhawatirkan di sejumlah negara, pemerintah memperketat larangan mudik Lebaran di tahun 2021.

AKSES DITUTUP: Akses masuk ke Medan di Jalan Medan-Tanjung Morawa, Kelurahan Bangun Mulia, Kecamatan Medan Amplas, ditutup polisi, Minggu (26/4). Hal itu dilakukan guna mengantisipasi warga yang mudik, sebagai langkah memutus penyebaran Covid-19.
AKSES DITUTUP: Akses masuk ke Medan di Jalan Medan-Tanjung Morawa, Kelurahan Bangun Mulia, Kecamatan Medan Amplas, ditutup polisi,tahun lalu. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi warga yang mudik, sebagai langkah memutus penyebaran Covid-19.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi bekerjasama dengan Forkopimda, mengambil beberapa langkah untuk mengantisipasi kegiatan mudik masyarakat. Seperti pendirian posko di daerah-daerah perbatasan dengan Aceh, Riau dan Sumatera Barat dan edukasi kepada masyarakat.

“Ada tujuh spot yang berbatasan dengan Aceh, Riau dan Sumbar, ini akan kita jaga ketat. Termasuk di Bandara Internasional Kualanamu dan Bandara Silangit serta sejumlah pelabuhan yang biasa menjadi gerbang masuk menuju Sumut,” kata Gubsu Edy menjawab wartawan usai mengikuti rapat virtual mendengarkan pengarahan Presiden RI Joko Widodo terkait kebijakan larangan mudik Lebaran bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut dari Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Medan, Rabu (28/4).

Penjagaan check point akan dikomandoi oleh Polda Sumut dan didukung oleh Kodam I Bukit Barisan. Tujuannya untuk membatasi rakyat yang akan melaksanakan mudik.

“Namun ada kegiatan-kegiatan yang harus kita beri kesempatan bagi rakyat yang sifatnya mendesak, sehingga diberikan untuk pulang ke kampungnya. Tetapi itu di lingkup 33 kabupaten/kota,” kata Gubsu Edy.

Edy juga meminta kepada para bupati yang berada di wilayah perbatasan pintu masuk Sumut, agar membuat pos-pos khusus. Sehingga para pemudik yang akan masuk ke wilayah Sumut akan distop dan diminta untuk putar balik.

“Kedua, masing-masing bupati yang khususnya perbatasan dengan provinsi, akan dilakukan pos-pos khusus untuk menyetop kendaraan, seperti dari Aceh ke Medan melalui Langkat dan sebaliknya. Termasuk juga diperbatasan Sumut-Riau dan Sumut-Sumbar,” sebut Edy.

Meski demikian, menurut Edy, hal terpenting dalam pencegahan gelombang ketiga Covid-19 ini adalah kesadaran masyarakat. “Kita bisa sekat sana-sini, tetapi kalau masyarakat tidak sadar pentingnya ini dilakukan, kita akan kesulitan,” katanya.

Selain itu, pemerintah bersama Forkopimda juga mengantisipasi terjadinya kerumunan di tempat-tempat wisata, mall dan lainnya selama Lebaran. Menurut Edy Rahmayadi, larangan mudik di tahun ini bisa membuat masyarakat memilih untuk ke tempat-tempat wisata atau tempat belanja dan lainnya.

“Di saat seperti ini sedikit saja grafik penyebaran Covid-19 kita naik, kami harus segera mengevaluasi dan mengambil langkah tertentu. Kita sangat waspada belajar dari negara-negara lain yang mengalami gelombang ketiga Covid-19. Karena itu, segala bentuk kerumunan dan pelanggaran prokes akan kita tindak,” kata Edy Rahmayadi.

Ia menjelaskan, pada Idul Fitri tahun lalu, kenaikan angka penyabaran Covid-19 mencapai 68-93%, libur Hari Kemerdekaan naik 58-119%, libur bulan Oktober naik 37-95%, Natal dan Tahun Baru naik 37-78% dan Paskah naik 1,87%. Pemerintah tidak ingin hal ini terulang kembali, terlebih saat ini Covid-19 di beberapa negara masuk ke fase yang mengkhawatirkan.

Karena itu, pemerintah memberikan perhatikan khusus penanganan terutama untuk mudik lebaran, demi memutus penularan pandemi Covid-19 di Sumut.

Forkopimda Sumut akan terus menggalakkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan mudik pada Lebaran tahun ini. Sehingga masyarakat merasa legowo untuk berlebaran dari tempatnya masing-masing meski tidak mudik ke kampung halaman.

Edy menegaskan, kebijakan itu berlaku bagi semua elemen masyarakat tanpa terkecuali, yakni ASN, Polri, TNI, pegawai BUMN. Bila diketahui melanggar, akan diterapkan sanksi disiplin dari satuan tugas masing-masing.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo mengatakan saat ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia mulai ke arah yang positif. Karena itu, menurutnya periode ini menjadi sangat penting karena akan menjadi penentu pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II 2021.

“Prediksi ADB (Asian Development Bank) tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kita akan mencapai 4,5 sampai 5,5%. Kita harus bisa mencapai itu dan kuartal kedua ini menjadi penentu pencapain tersebut. Bila kita gagal di periode ini karena meningkatnya penyebaran Covid-19 setelah Ramadan, perkembangan ekonomoi kita juga akan tertunda. Kita tidak ingin ini terjadi,” kata Joko Widodo.

Turut hadir langsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, antara lain Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dadang Hartanto, Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Ida Bagus Nyoman Wiswantanu. Sementara itu bersama Presinden RI di Istana Negara Jakarta hadir Wakil Presiden Ma’aruf Amin, Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (prn/rel)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/