MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah persoalan dalam penanganan Covid-19 di Sumatera Utara terungkap saat Panitia Khusus Covid-19 DPRD Sumut melakukan kunjungan kerja ke RSUD Djasamen Saragih, Pematang Siantar selama dua hari (27-28/5).
Wakil Ketua Covid-19 DPRD Sumut, Ahmad Hadian menyampaikan hal pertama yang menjadi temuan pihaknya dalam kunker ke RSUD Djasamen Saragih Siantar, yakni mengenai alat TCM (Tes Cepat Molekular) ex TBC yang juga bisa digunakan untuk tes swab Covid-19 namun tidak bisa dioperasikan karena terkendala belum adanya izin operasional dari Kementerian Kesehatan RI.
“Sehingga pihak RSUD tidak bisa mengadakan modul dan catridgenya, padahal sudah pernah mengajukan permohonan ke Kemenkes RI. Jika saja daerah diberi izin untuk tes SWAB sendiri maka akan lebih cepat diketahui hasil tes tersebut dan lebih simple prosedurnya, tidak harus menumpuk di RS USU Medan,” katanya kepada Sumut Pos, kemarin.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar Gubernur Edy Rahmayadi selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, guna mendukung Pemko Siantar dalam berkomunikasi ke Kemenkes RI. “Supaya segera terbit izin dan beroperasi. Daerah juga bisa tes sendiri swab covid tersebut. Begitupun langkah-langkah penanganan bisa lebih cepat,” katanya.
Tak hanya itu, secara pribadi dirinya mengaku juga telah berkomunikasi dengan Komisi XI DPR dari Fraksi PKS, agar membantu mengimbau Kemenkes membantu percepatan penerbitan izin alat tersebut.
“Kemudian ada juga temuan lagi tadi di sana, bahwa bantuan ventilator satu unit sudah pernah dikirim dari pusat, tapi komponennya tidak sekaligus dikirim. Komponen pertama sudah datang sebulan yang lalu, namun komponen berupa tabung belum juga datang. Alhasil tak bisa dipakai juga alatnya. Ini juga mesti didukung oleh GTPP Sumut,” katanya.
Selanjutnya, imbuh sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumut, honorarium atau insentif para tenaga medis di RS tersebut sampai sekarang belum ada realisasi. “Ini juga keluhan dari tenaga medis di bawah,” katanya.
Satu lagi ada, sambung dia, terungkap ada kasus pasien PDP asal Siantar yang dirujuk ke Medan, lalu sudah sembuh dan dipulangkan ke Siantar. Namun tidak ada koordinasi antara GTPP Sumut dengan GTPP Siantar, sehingga GTPP Siantar merasa kecolongan akan hal itu.
“Setelah sembuh dan pulang dia bikin syukuran, potong kambing dan bikin kerumunan. Acara tersebut dishare ke medsos dan akhirnya yang di-bully Pemko Siantar. Padahal karena ada ketidaksinkronan rumah sakit di Medan dengan GTPP Siantar. Jadi dari beberapa hal seperti ini, yang bisa kami simpulkan adalah bahwa GTPP Covid-19 Sumut masih belum bekerja secara optimal dalam hal berkoordinasi dengan gugus tugas daerah. Karenanya kami meminta gugus tugas provinsi ke depan dapat meningkatkan fungsi koordinasi dalam segala hal ke gugus tugas daerah,” pungkasnya.
Kadinkes Sumut Alwi Mujahit Hasibuan saat dikonfirmasi belum mau memberikan jawaban yang gamblang terkait izin TCM RSUD Djasamen Saragih, termasuk sudah adakah upaya pihaknya mendorong hal tersebut ke Kemenkes.
“TCM di RS rujukan bukan masalah izin, tapi catridge-nya. Sama seperti di RS Adam Malik, sudah ada izin dan peralatan sudah ready, tapi karena catridge-nya tak ada, sampai saat ini belum bisa operasional secara rutin. RSUD Djasamen Saragih, adalah RS rujukan yang ditetapkan pemerintah pusat,” katanya.
Sedangkan Sekretaris Dinkes Sumut sekaligus Jubir GTPP Covid-19 Sumut, Aris Yudhariansyah menyampaikan lebih kepada hal teknis dan mengamini kondisi dimaksud. “Ya, saat ini ada 6 lab yang memiliki mesin TCM di Sumut. Secara regulasi mereka harus punya password yang digunakan untuk sistem pelaporan hasil,” pungkasnya. (prn)
