MEDAN, SUMUTPOS.CO – Program relokasi 921 KK di lima desa lereng Gunung Sinabung, Karo, Sumut, berpeluang bakal dibatalkan. Alasannya, selain untuk memindahkan warga dari tempat tinggalnya bukan perkara mudah, juga karena kondisi desa-desa di lereng Sinabung dianggap relatif tidak membahayakan.
Kalau pun tidak dibatalkan total, ada kemungkinan jumlah KK yang akan direlokasi bisa berkurang.
“Bisa berkurang, tidak lima desa. Tapi ini pendapat saya pribadi ya, keputusan harus menunggu rapat,” ujar Kepala Pusat Data Informasin
dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, kemarin (29/1).
Saat dihubungi, Sutopo mengaku sedang keliling sejumlah desa di Lereng Sinabung, sekaligus berdialog dengan sejumlah warga. “Saya berdialog dengan sejumlah warga. Tidak semua mau direlokasi. Ini saya sedang keliling desa Simacem,” imbuh doktor lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) itu, kemarin.
Lebih lanjut diceritakan, program relokasi, selain tergantung kesiapan lahan, jauh lebih penting lagi adalah sikap warga sendiri. Aspek sosial budaya, lanjutnya, tetap menjadi pertimbangan utama.
Warga Karo, lanjutnya, sangat menghargai leluluhurnya, yang makamnya ada di tanah-tanah keluarga. Hal-hal semacam ini, lanjutnya, menjadi salah satu faktor yang dapat mengganggu program relokasi.
Melihat kondisi di lapangan sendiri, lanjut Sutopo, juga relatif aman. Bahkan, lanjutnya, saat ini sudah banyak warung buka di lima desa itu. Para warga lagi-lagi, jika siang sudah ke rumah masing-masing, namun malamnya balik ke jambur-jambur pengungsian.”Kalau saya amati, ini hanya masalah debu. Kalau cuman debu, di Medan juga kena debu,” ulasnya.
Nah, jika relokasi batal, atau minimal jumlah KK-nya dikurangi, nantinya BNPB akan tetap menjaga agar warga yang tinggal di rumah-rumah mereka di lereng Sinabung, tetap aman.
“Seperti warga korban Merapi, itu konsep living harmony. Begitu Merapi batuk-batuk, mereka langsung mengungsi ke tempat-tempat yang sudah kita siapkan. Nah, kalau untuk Sinabung ini nantinya relokasi tak dilakukan, ya konsep sepert itu yang kita terapkan,” kata Sutopo.
Rencana awal, relokasi dilakukan untuk 921 KK di lima desa, yakni Desa Bekerah, Simacem, Sukameriah, Sukanalu, dan Kuta Gunggung. Untuk relokasi ini, butuh lahan 25 hektare. Rumah baru di tempat relokasi itu, rencananya tipe rumah 36, seharga Rp30 juta, berkonsep rumah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (REKOMPAK).
Terpisah, anggota Komisi IV DPR, Anton Sihombing, mengingatkan Kementerian Pertanian agar serius dalam melakukan kajian lahan, sehingga bantuan bibit-bibit tanaman yang akan disalurkan ke warga, tepat sesuai dengan kondisi lahan pascadiguyur debu vulkanik. Politisi Partai Golkar asal Siantar itu meminta agar kajian lahan ditangani Direkrotat Jenderal Holtikultura Kementan. “Karena lahan di Karo itu cocoknya untuk tanaman-tanaman holtikutura,” ujar Anton, yang duduk di komisi yang membidangi masalah pertanian itu.
Pemprovsu Pinjam Lahan Kemenhut
Di sisi lain, untuk mendapatkan kawasan baru relokasi rumah bagi warga pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) akan meminjam kawasan hutan milik Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi di lantai 9 Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro Medan. “Karena Pemda tidak mempunyai lahan. Hanya Kementerian Kehutanan yang memiliki lahan itu,” ujar Wagubsu.
Lebih lanjut dikatan Erry Nuradi, bahwa lahan itu akan diusahakan pinjam pakai pada Kemenhut. “Gak tahulah ya kalau bupati (Karo) mempunyai lahan,” ucap Erry.
Lanjut Erry, bahwa Pemprovsu akan berkoordinasi dengan bupati menyangkut lahan tersebut. Kalaupun bupati tidak mempunyai lahan yang 25 hektar tersebut, maka akan diusulkan pada kemenhut.
Masalah lahan yang sudah ada 15 hektar, sambung Erry, ia juga mengatakan tidak tahu masalah ini.” Itu kan bupati yang bilang bahwa ada lahan 15 hektar. Tapi kita Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tidak tahu masalah itu, makanya besok (hari ini, Red) akan kita rapatkan masalah ini,” tegasnya. (sam/rud/rbb)
