STABAT, SUMUTPOS.CO – Pemkab Langkat mengikuti sosialisasi indikator dan sub indikator Monitoring Center For Prevention (MCP) Tahun 2023 dan Program Tematik secara Zoom Meeting, di ruang Command Center Kantor Bupati Langkat.
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, Amril, didampingi Inspektur, Hermansyah, dan jajaran Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat.
Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI Wilayah Sumut l, Maruli Tua Manurung menyampaikan, kegiatan ini dalam rangka koordinasi dan mengoptimalkan Monitoring Center For Prevention (MCP) Tahun 2023 di masing-masing pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara (Sumut).
“MCP merupakan tolak ukur bagi KPK dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan tujuan mendorong perbaikan sistem dan regulasi serta yang terpenting adalah implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan,” ujar Maruli, Rabu (29/3).
Dalam kesempatan tersebut juga dijelaskan bahwa ada 8 tata kelola pemerintahan program koordinasi pencegahan korupsi 2023. Yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, Pengawasan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), Manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan barang milik daerah, dan tata kelola desa.
“Sementara untuk tematik dapat dengan cara pendalaman permasalahan pada delapan area dan tematik sektoral yang meliputi kesehatan, infrastruktur, sumber daya alam, dan pertanahan,” jelasnya.
Maruli juga menyampaikan permasalahan pada perencanaan dan penganggaran dari Dana APBD, Audit BPK, Survei Penilaian Integritas dan SPIP, yakni dana APBD 51 persen kasus korupsi yang ditangani KPK adalah kasus korupsi terkait pengadaan barang jasa dan keuangan negara, sebagian kasus korupsi yang ditangani KPK dengan modus penyuapan merupakan korupsi penetapan APBD, intervensi pelaksanaan APBD.
Kemudian audit BPK terkait penyalahgunaan anggaran, mark up anggaran, honorium melebihi ketentuan, kelebihan pembayaran dan bantuan pemerintah daerah (benkeu, hibah, bansos ADD).
Survei Penilaian Integritas, penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas, penyalahgunaan SPJ honor biaya transport lokal. SPIP sistem pengendalian intern pemerintah daerah masih belum efektif dalam mencegah korupsi.
Selanjutnya terdapat juga perubahan area perencanaan dan penganggaran pada tahun 2022, di mana ada 4 indikator dan 11 sub indikator, yakni standart satuan harga, analisis satuan harga, penganggaran dan pengawasan.
Sedangkan 11 sub indikator yakni penetapan SSH, implementasi SSH, penetapan SSB, implementasi SSB, penyampaian rencangan KUA PPAS, kesepakatan rencangan KUA PPAS, penyerahan RAPBD, persetujuan APBD, publikasi APBD, TL Riviu RAPBD, TL Riviu SSH dan ASB.
Setelah itu pada tahun 2023 terdapat 4 indikator dan 9 sub indikator yakni 4 indikator tersebut perencanaan pembangunan daerah, pengesahan Mark up anggaran, pemenuhan kebutuhan masyarakat, pengendalian dan pengawasan penggunaan APBD. (mag-6/ram)
Kemudian ada 9 sub indikator yakni pembinaan dan pengawasan Dok RKPD, pokok pikiran, pengesahan anggaran, Standart harga satuan, analisis standart biaya, pemenuhan Alokasi anggaran wajib, publikasi APBD, pengawasan bantuan pemerintah, pengendalian dan pengawasan anggaran.
Sekdakab Langkat Amril menyampaikan kegiatan sosialisasi MCP dan program tematik KPK ini digelar secara berkesinambungan sejak tahun 2018 lalu. Sosialisasi ini disampaikan langsung oleh Kasatgas Korsupgah KPK RI wilayah l Sumut.
Dalam sosialisasi tersebut disampaikan adanya perubahan area indikator dan sub-indikator pada tahun 2023 yang harus diinput oleh berbagai SKPD yang menjadi admin MCP.
“Bahwa banyak terjadi perubahan indikator dan sub-indikator di tahun 2023 ini, salah satunya adalah perubahan area perencanaan dan penganggaran. Di mana ada kewajiban daerah untuk pengawasan anggaran di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur,” pungkasnya. (mag-6/ram)
