Menurut Muhri, penegasan sikap politik partai dinilai penting karena paska keputusan KPU Sumut menetapkan JR Saragih TMS dua kali usai sidang sengketa di Bawaslu Sumut dan proses hukum dari Sentra Gakkumdu Sumut yang melibatkan Bupati Simalungun itu. Apalagi Demokrat yang berkoalisi dengan PKB dan PKPI, posisinya yang kini masih abu-abu. Pertimbangan lainnya, sebut dia, sangat jelas bahwa posisi Partai Demokrat Sumut di tiga besar dengan jumlah 14 suara di DPRD Sumut. ”Harusnya kita bisa jadi penentu untuk dua calon yang berkompetisi antara Eramas dan Djoss,” sebutnya.
Ia lantas mendorong agar DPP segera memutuskan sikap dukungan guna menghindari berbagai persoalan dan persepsi miring ditengah masyarakat dan pendukung secara khusus. “Putusan DPP sejauh ini belum ada, bisa jadi juga akhirnya kita jadi penonton kalau DPP tak segera putusan,” pungkasnya.
Ketua Divisi Hukum sekaligus Juru Bicara DPP Demokrat, Ferdinand Hutahaean sebelumnya mengaku sampai kini belum ada sikap dukungan resmi partainya di Pilgubsu. “Segera akan diumumkan,” katanya via aplikasi WhatsApp, pekan lalu.
Ia mengaku, mengenai kapan pengumuman sikap dan dukungan partainya di Pilgubsu sedang ditentukan waktu yang tepat.
“Sedang diatur kapan (waktu) yang pas,” imbuhnya. Disinggung adanya informasi bahwa Demokrat bakal mendukung pasangan Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus, ia membantah keras. “Informasi dari siapa itu? Nantilah setelah diumumkan. Tunggu saja,” pungkasnya.
Pelaksana Tugas Ketua Demokrat Sumut, Herri Zulkarnain mengatakan, pihaknya sampai kini masih menunggu arahan DPP atas sikap dan dukungan di Pilgubsu 2018. “Belum ada (arahan DPP). Kami pun masih menunggu,” katanya, Selasa (24/4). Ia pun enggan mengomentari adanya informasi bahwa Demokrat akan mendukung pasangan Djoss. “Gak baiklah saya komentari soal itu. Kita masih tunggu arahan DPP,” pungkasnya. (prn/azw)
Menurut Muhri, penegasan sikap politik partai dinilai penting karena paska keputusan KPU Sumut menetapkan JR Saragih TMS dua kali usai sidang sengketa di Bawaslu Sumut dan proses hukum dari Sentra Gakkumdu Sumut yang melibatkan Bupati Simalungun itu. Apalagi Demokrat yang berkoalisi dengan PKB dan PKPI, posisinya yang kini masih abu-abu. Pertimbangan lainnya, sebut dia, sangat jelas bahwa posisi Partai Demokrat Sumut di tiga besar dengan jumlah 14 suara di DPRD Sumut. ”Harusnya kita bisa jadi penentu untuk dua calon yang berkompetisi antara Eramas dan Djoss,” sebutnya.
Ia lantas mendorong agar DPP segera memutuskan sikap dukungan guna menghindari berbagai persoalan dan persepsi miring ditengah masyarakat dan pendukung secara khusus. “Putusan DPP sejauh ini belum ada, bisa jadi juga akhirnya kita jadi penonton kalau DPP tak segera putusan,” pungkasnya.
Ketua Divisi Hukum sekaligus Juru Bicara DPP Demokrat, Ferdinand Hutahaean sebelumnya mengaku sampai kini belum ada sikap dukungan resmi partainya di Pilgubsu. “Segera akan diumumkan,” katanya via aplikasi WhatsApp, pekan lalu.
Ia mengaku, mengenai kapan pengumuman sikap dan dukungan partainya di Pilgubsu sedang ditentukan waktu yang tepat.
“Sedang diatur kapan (waktu) yang pas,” imbuhnya. Disinggung adanya informasi bahwa Demokrat bakal mendukung pasangan Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus, ia membantah keras. “Informasi dari siapa itu? Nantilah setelah diumumkan. Tunggu saja,” pungkasnya.
Pelaksana Tugas Ketua Demokrat Sumut, Herri Zulkarnain mengatakan, pihaknya sampai kini masih menunggu arahan DPP atas sikap dan dukungan di Pilgubsu 2018. “Belum ada (arahan DPP). Kami pun masih menunggu,” katanya, Selasa (24/4). Ia pun enggan mengomentari adanya informasi bahwa Demokrat akan mendukung pasangan Djoss. “Gak baiklah saya komentari soal itu. Kita masih tunggu arahan DPP,” pungkasnya. (prn/azw)
