KARO- Tidak menerima honor (gaji, Red) selama lima bulan, terhitung Januari 2011, puluhan perwakilan kepala desa (Kades) dan kepala lingkungan (Kepling) di Kabupaten Karo mendatangi DPRD Karo, Senin (30/5). Kedatangan puluhan kades dan kepling ini, menuntut Pemerintah Karo, untuk mengambil kebijakan terkait belum dibayarnya honor mereka.
Dalam keluhannya di depan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Karo Siti Aminah Br Perangin angin dan Ferianta Purba, ujung tombak Pemerintahan Karo ini mengungkapkan, dengan tak kunjung cairnya honor mereka, sangat membebani mereka dalam melaksanakan tugas.
Karena tak kunjung cair, perangkat desa ini harus merogoh kocek sendiri untuk membiayai pembelian alat tulis kantor (ATK). Walau tidak begitu besar, namun honor sebagai kades Rp650 ribu per bulan dan kepling Rp150 ribu per bulan, amat sangat membantu pekerjaan mereka selaku pamong di masyarakat.
“Saat ini kami dihadapkan pada praktik antara hak dan kewajiban. Apa yang menjadi tugas sudah dijalankan. Namun mengapa honor yang semestinya kami terima tertahan oleh kebijakan yang tidak jelas rimbanya,” terang Kepling Kota Kabanjahe, Gelora Tarigan.
Ketua DPRD Karo Siti Aminah dan Wakil DPRD Ferianta Purba menjelaskan, kalau anggaran yang diperuntukkan bagi honor kades dan kepling telah direalisasikan pihaknya, namun entah mengapa belum ada jawaban dari Bupati Karo.
“Realisasi itu sudah berlangsung sebulan lalu yang termaktub dalam dana penambahan yang disyahkan pada rapat Paripurna dan Bamus (badan musyawarah) sebulan lalu. Mengapa belum di cairkan, itu kebijakan Pemkab Karo,” kata Wakil rakyat ini.
Siti Aminah berjanji, dalam wak tu dekat, masalah ini akan ditindaklanjuti dengan memanggil pihak ekskutif dan para Kades, untuk memperjelas duduk persoalannya.(wan)
