26 C
Medan
Tuesday, February 25, 2025
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img

BPPD Dairi Sosialisasikan Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan

SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO โ€“ Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Dairi mensosialisasikan pelaksanaan keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

Sosialisasi dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Dairi, Sebastianus Tinambunan didampingi Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Sahat Sianturi, Selasa (30/7).

Hadir sebagai narasumber Kepala Cabang wilayah 2 Dinas ESDM Provsu, Inoki Sitanggang, serta Kepala Seksi (Kasi) Datun Kejaksaan negeri Dairi, Zulkarnaen Harahap.

Sahat Sianturi menyampaikan, sosialisasi dilakukan untuk mengajak semua para wajib pajak, khususnya pengusaha Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) galian C untuk mematuhi dan membayar pajak yang ditetapkan sesuai UU.

Menurutnya, sosialisasi yang dilaksanakan dipandang perlu karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi telah menjalin kerja sama atau menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Dairi untuk penagihan piutang pengusaha.

Pasalnya, realisasi perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak MBLB masih rendah dari target yang dibebankan pada APBD Dairi setiap tahunnya.

โ€œTak bisa dipungkiri, masih ada sebagian pengusaha yang tidak jujur terkait jumlah produksi. Begitu juga kewajiban membayar pajak masih diabaikan,โ€ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Cabang wilayah 2 Dinas ESDM Provsu, Inoki Sitanggang mengungkapkan, hanya 21 usaha tambang yang mendapat ijin dari Pemkab Dairi. Di antaranya, 17 ijin usaha batuan, 4 tambang pasir dan mineral logam di Kecamatan Tanah Pinem.

Kasi Datun Kejari Dairi, Zulkarnaen Harahap menyampaikan, pihaknya akan melakukan tugas sesuai dimintakan Pemda Dairi untuk melakukan penagihan. โ€œKalau tidak ada masalah, kami tidak perlu. Tetapi ada kendala dihadapi Pemda, sehingga dengan kewenangan yang kami miliki kejaksaan bisa ikut melakukan penagihan piutang kepada wajib pajak dimaksud,โ€terangnya.

Dalam sosialisasi itu, para pengusaha tambang dan batuan mengeluhkan banyaknya usaha tambang ilegal sehingga produksi mereka tidak laku.

Mahadi Bintang, selaku pemilik CV Barung-Barung usaha tambang pasir mengaku, setiap bulan melapor ke Badan Pendapatan Dairi.

Selain itu, Jogi Tambunan pemilik CV Satria serta Sunta Simorangkir, pengusaha tambang batu damping mengeluhkan tingginya pembayaran pajak, yakni sebesar 25 persen dari harga satuan. Jogi juga mempertanyakan, perihal dirinya membayar pajak 2 kali, yakni pajak produksi dan pajak penjualan.

โ€œArtinya, bulan Januari- Agustus kami pro duksi sudah bayar pajak. Tetapi pas bulan Agustus dimana musim proyek di Dairi dan Kabupaten tetangga, pihak Dinas Pendapatan pasang portal lalu bayar pajak penjualan lagi. Jadi kami bayar yang mana? Pajak produksi atau pajak penjualan,โ€ tanya Jogi.(mag-10/han)

SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO โ€“ Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Dairi mensosialisasikan pelaksanaan keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

Sosialisasi dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Dairi, Sebastianus Tinambunan didampingi Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Sahat Sianturi, Selasa (30/7).

Hadir sebagai narasumber Kepala Cabang wilayah 2 Dinas ESDM Provsu, Inoki Sitanggang, serta Kepala Seksi (Kasi) Datun Kejaksaan negeri Dairi, Zulkarnaen Harahap.

Sahat Sianturi menyampaikan, sosialisasi dilakukan untuk mengajak semua para wajib pajak, khususnya pengusaha Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) galian C untuk mematuhi dan membayar pajak yang ditetapkan sesuai UU.

Menurutnya, sosialisasi yang dilaksanakan dipandang perlu karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi telah menjalin kerja sama atau menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Dairi untuk penagihan piutang pengusaha.

Pasalnya, realisasi perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak MBLB masih rendah dari target yang dibebankan pada APBD Dairi setiap tahunnya.

โ€œTak bisa dipungkiri, masih ada sebagian pengusaha yang tidak jujur terkait jumlah produksi. Begitu juga kewajiban membayar pajak masih diabaikan,โ€ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Cabang wilayah 2 Dinas ESDM Provsu, Inoki Sitanggang mengungkapkan, hanya 21 usaha tambang yang mendapat ijin dari Pemkab Dairi. Di antaranya, 17 ijin usaha batuan, 4 tambang pasir dan mineral logam di Kecamatan Tanah Pinem.

Kasi Datun Kejari Dairi, Zulkarnaen Harahap menyampaikan, pihaknya akan melakukan tugas sesuai dimintakan Pemda Dairi untuk melakukan penagihan. โ€œKalau tidak ada masalah, kami tidak perlu. Tetapi ada kendala dihadapi Pemda, sehingga dengan kewenangan yang kami miliki kejaksaan bisa ikut melakukan penagihan piutang kepada wajib pajak dimaksud,โ€terangnya.

Dalam sosialisasi itu, para pengusaha tambang dan batuan mengeluhkan banyaknya usaha tambang ilegal sehingga produksi mereka tidak laku.

Mahadi Bintang, selaku pemilik CV Barung-Barung usaha tambang pasir mengaku, setiap bulan melapor ke Badan Pendapatan Dairi.

Selain itu, Jogi Tambunan pemilik CV Satria serta Sunta Simorangkir, pengusaha tambang batu damping mengeluhkan tingginya pembayaran pajak, yakni sebesar 25 persen dari harga satuan. Jogi juga mempertanyakan, perihal dirinya membayar pajak 2 kali, yakni pajak produksi dan pajak penjualan.

โ€œArtinya, bulan Januari- Agustus kami pro duksi sudah bayar pajak. Tetapi pas bulan Agustus dimana musim proyek di Dairi dan Kabupaten tetangga, pihak Dinas Pendapatan pasang portal lalu bayar pajak penjualan lagi. Jadi kami bayar yang mana? Pajak produksi atau pajak penjualan,โ€ tanya Jogi.(mag-10/han)

spot_img

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

spot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru

/