SUMUTPOS.CO – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara (KPw BI Sumut) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Provinsi (Rakorprov) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumut.
Rakoprov bertujuan untuk meningkatkan sinergi bersama TPID kab/kota se-Sumut demi mewujudkan stabilitas inflasi pada sasaran Nasional di Sumut. Hal ini dilakukan dalam rangka evaluasi program pengendalian inflasi Semester II-2021, serta persiapan dalam menyambut HBKN Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Rakorprov TPID se-Sumatera Utara (Sumut) dilakukan secara hybrid, yakni secara luring, di Ballroom Hotel Adimulia, Medan, dan daring yang disiarkan langsung melalui kanal Zoom Rakorprov, Selasa (30/11).
Turut hadir, Dekan Sekolah Bisnis IPB Prof Dr Ir Noer Azam Achsani, Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu Dr Naslindo Sirait SE MM, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provsu Ir Lusyantini MSi, serta seluruh Anggota TPID 33 Kab/Kota se-Sumut.
KPw BI Sumut, Soekowardojo memberikan laporan singkat mengenai evaluasi program pengendalian inflasi di Sumatera pada semester 2 Tahun 2021, bahwa tingkat inflasi Sumut pada 2021 tetap terjaga pada sasaran inflasi nasional dengan potensi bias bawah sampai akhir 2021. Di samping itu, untuk membangkitkan semangat pengendalian inflasi yang ada di Sumut, BI juga mengadakan Road to TPID Awards yang telah dimulai pada Oktober 2021, dengan harapan dapat menyusul keberhasilan TPID Provinsi Sumut yang berhasil meraih Juara TPID Awards 2020 untuk Wilayah Sumatera.
“Secara umum telah berjalan dengan cukup baik, namun diharapkan terus ada peningkatan dan penajaman sasaran program kerja sesuai tipikal masing-masing daerah,” ujarnya.
Sejalan dengan dukungan terhadap evaluasi yang telah disampaikan oleh BI, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut H Afifi Lubis SH, turut menyampaikan pentingnya pengelolaan inflasi yang akan berdampak baik pada kinerja perekonomian di seluruh kab/kota se-Sumut.
Dijelaskannya, menuju 2022, disampaikan pula bahwa Pemprovsu telah menyiapkan beberapa program antara lain, realisasi bantuan bibit khususnya untuk komoditas cabai merah, membuat regulasi pola tanam, serta regulasi batas atas dan batas bawah harga pangan pokok.
“Kita mengimbau bahwa pengendalian inflasi yang baik memerlukan sinergi antara regulasi yang disusun oleh Pemerintah dengan sikap tanggap bersama melalui rencana aksi,” imbaunya.
Sementara itu, Dekan Sekolah Bisnis IPB Prof Dr Ir Noer Azam Achsani dalam pemaparannya terkait Neraca Bahan Makanan di Sumut mengatakan, Neraca Bahan Makanan (NBM) ini dilatarbelakangi oleh BI yang memiliki tujuan dalam menjaga stabilitas inflasi yang perlu didukung dengan tersedianya cadangan pangan yang baik.
Hal ini, lanjutnya, juga diprakarsai dari data bahwa kelompok bahan makanan merupakan kelompok penyumbang inflasi terbesar dibandingkan kelompok lainnya. Dari 15 komoditas, dengan 5 kab/kota IHK, diperoleh hasil, bahwa 10 komoditas di antaranya telah mencatatkan surplus perdagangan.
“Perlunya pola tanam yang baik, pencatatan barang yang keluar-masuk secara berkala, pemetaan tingkat kebutuhan dan penyediaan, hingga pengembangan program one village one product (OVOP) menjadi rekomendasi yang diberikan untuk menunjang pengendalian inflasi di Sumut,” paparnya.
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provsu Ir Lusyantini MSi menambahkan, bahwa indeks pertanaman di Sumut masih cenderung kecil, yaitu 1,9. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, diperoleh hasil bahwa ada beberapa komoditas yang masih melakukan impor, salah satu contohnya adalah bawang merah yang masih memproduksi sebesar 70 persen secara mandiri, sementara 30 persen sisanya masih dipenuhi melalui impor.
“Diharapkan pada 2023, khusus untuk bawang merah sudah swasembada. Beberapa program Pemprov juga turut membantu melalui rencana bantuan bibit dan pupuk yang semakin langka akibat berhentinya Cina melakukan ekspor terhadap pupuk,” katanya.
Rakorprov dilanjutkan dengan pemaparan narasumber yang dipimpin langsung oleh Dr. Naslindo Sirait, S.E., M.M, selaku Kepala Biro Perekonomian Setda Prov. Sumut.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu Dr Naslindo Sirait SE MM menekankan tugas TPID Provinsi Sumut melalui aspek 4K. “Lebih lanjut, ke depannya diharapkan jajaran Pemerintah Provinsi mulai dapat mendiseminasikan hasil peta jalan pengendalian inflasi 2022-2024 yang telah dibuat oleh Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) untuk selanjutnya dapat disampaikan kepada kab/kota,” ujarnya. (Dwi)
