JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2021 sebesar Rp 356,5 triliun. Alokasi tersebut terutama untuk penyediaan dan distribusi vaksin dan bantuan sosial (bansos).
“Pemerintah sepakat bahwa penanganan pandemi Covid-19 yang menyeluruh menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional dan mengembalikan pertumbuhan ekonomi ke jalur alamiahnya,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (1/9).
Sri Mulyani menjelaskan, bansos masih dibutuhkan untuk mendorong daya beli bagi masyarakat menengah ke bawah, UMKM dan korporasi yang masih terdampak Covid-19.
Pemerintah melihat permintaan domestik dan investasi tahun depan sudah pulih.
Maka dari itu, dukungan untuk masyarakat dan dunia usaha tetap dilanjutkan.
“Komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas tingkat inflasi diharapkan mampu mengembalikan level kepercayaan masyarakat untuk kembali melakukan aktivitas belanja dan mobilitas secara normal,” tuturnya.
Sri Mulyani mengatakan, kinerja investasi (PMTB) diperkirakan akan naik tajam sejalan dengan keberlanjutan pembangunan infrastruktur, serta upaya reformasi struktural yang mendorong kemudahan berusaha dan daya tarik investasi.
Di sisi lain, kinerja ekspor diperkirakan lebih baik meskipun akan sangat bergantung pada kondisi pemulihan kinerja ekonomi global.
Ekspor akan didorong melalui perluasan negara yang potensial sebagai tujuan ekspor serta diversifikasi produk ekspor.
Sementara impor diarahkan pada pemenuhan kebutuhan domestik sesuai dengan prioritas nasional terutama untuk bahan baku dan barang modal.
“Dari sisi supply, pemerintah memandang bahwa 2021 menjadi tahun pemulihan sekaligus momentum untuk reformasi struktural guna mendorong produktivitas dan daya saing industri,” ungkapnya.
Sri Mulyani menambahkan, sektor industri pengolahan diharapkan kembali menjadi mesin pertumbuhan dengan dukungan berbagai upaya kebijakan pemulihan dan upaya revitalisasi.
Perbaikan infrastruktur digital juga diharapkan mendorong aktivitas d sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan, ritel, serta UMKM.
“Di samping itu, pemerintah tetap memprioritaskan ketahanan pangan dan ketahanan energi sebagai penopang untuk menggerakkan perekonomian nasional,” tuturnya.
(jpc/ram)
