MEDAN, SUMUTPOS.CO -Kenaikan harga bahan bakar minyak non subsidi yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu harusnya mendorong pemerintah merevisi ICP (Indonesian crude price) karena hitungan yang diterapkan sudah tidak sesuai. Begitulah kata Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu. “Kalau ICP dinaikkan otomatis itu isyarat harga BBM subsidi bakal naik,” ujar Gus Irawan.
Gus mengungkapkan hal itu seiring kian meningkatnya harga minyak dunia di pasar internasional yang sekarang sudah menyentuh level 60 dolar AS per barel. “Trend produksi (lifting) minyak nasional terus mengalami penurunan dalam satu dekade terakhir. Bersamaan dengan itu, konsumsi publik semakin tinggi. Anehnya, tidak ada terobosan baru dari pemerintah,” kata Gus lagi.
Menurutnya, kenaikan harga BBM non subsidi merupakan konsekuensi logis dari naiknya harga minyak secara global dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Puncaknya, jika ini dibiarkan terus menerus dipastikan akan berpengaruh kepada besaran Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).
Gus Irawan Pasaribu menegaskan kalau pemerintah selama ini terlena dengan rendahnya harga minyak dunia. Karena itu pula subsidi energi lebih banyak dialokasikan kepada sektor non energi, seperti infrastruktur. “Kita lihat pembangunan infrastruktur dimana-mana. Akibatnya, saat harga minyak kembali tinggi seperti saat ini, APBN terancam defisit makin dalam,” tutur Gus.
Gus menegaskan, sebenarnya sudah dari awal diingatkan harga minyak dunia akan naik signifikan walaupun dengan proses yang sangat perlahan. Sebab, ada perkembangan teknis dan non teknis di negara produsen. Apalagi dibarengi kondisi geopolitik negara-negara produsen minyak di Timur Tengah cenderung tidak stabil.
Menurutnya, kenaikan harga minyak dunia akan membebani APBN dengan asumsi ICP yang masih berada di angka 48 dolar AS per barel. Berbagai kalangan sudah memperkirakan kalau harga minyak akan berada di angka 55 dolar AS per barel hingga 60 dolar AS per barel. “Jika asumsi harga ICP naik, akan mempengaruhi defisit anggaran tahun ini yang ditetapkan sebesar 2,19 persen dari PDB lantaran pemerintah nantinya akan membayar subsidi energi yang lebih banyak. Defisit di 2018 bisa lebih besar, tapi masih aman,” tegasnya.
MEDAN, SUMUTPOS.CO -Kenaikan harga bahan bakar minyak non subsidi yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu harusnya mendorong pemerintah merevisi ICP (Indonesian crude price) karena hitungan yang diterapkan sudah tidak sesuai. Begitulah kata Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu. “Kalau ICP dinaikkan otomatis itu isyarat harga BBM subsidi bakal naik,” ujar Gus Irawan.
Gus mengungkapkan hal itu seiring kian meningkatnya harga minyak dunia di pasar internasional yang sekarang sudah menyentuh level 60 dolar AS per barel. “Trend produksi (lifting) minyak nasional terus mengalami penurunan dalam satu dekade terakhir. Bersamaan dengan itu, konsumsi publik semakin tinggi. Anehnya, tidak ada terobosan baru dari pemerintah,” kata Gus lagi.
Menurutnya, kenaikan harga BBM non subsidi merupakan konsekuensi logis dari naiknya harga minyak secara global dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Puncaknya, jika ini dibiarkan terus menerus dipastikan akan berpengaruh kepada besaran Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).
Gus Irawan Pasaribu menegaskan kalau pemerintah selama ini terlena dengan rendahnya harga minyak dunia. Karena itu pula subsidi energi lebih banyak dialokasikan kepada sektor non energi, seperti infrastruktur. “Kita lihat pembangunan infrastruktur dimana-mana. Akibatnya, saat harga minyak kembali tinggi seperti saat ini, APBN terancam defisit makin dalam,” tutur Gus.
Gus menegaskan, sebenarnya sudah dari awal diingatkan harga minyak dunia akan naik signifikan walaupun dengan proses yang sangat perlahan. Sebab, ada perkembangan teknis dan non teknis di negara produsen. Apalagi dibarengi kondisi geopolitik negara-negara produsen minyak di Timur Tengah cenderung tidak stabil.
Menurutnya, kenaikan harga minyak dunia akan membebani APBN dengan asumsi ICP yang masih berada di angka 48 dolar AS per barel. Berbagai kalangan sudah memperkirakan kalau harga minyak akan berada di angka 55 dolar AS per barel hingga 60 dolar AS per barel. “Jika asumsi harga ICP naik, akan mempengaruhi defisit anggaran tahun ini yang ditetapkan sebesar 2,19 persen dari PDB lantaran pemerintah nantinya akan membayar subsidi energi yang lebih banyak. Defisit di 2018 bisa lebih besar, tapi masih aman,” tegasnya.
