Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta untuk melakukan aksi nyata agar harga gas elpiji segera turun. Jangan sampai, kenaikan harga gas elpiji ini menjadi isu politik.
“Ini adalah bentuk pencitraan SBY, kami juga menyampaikan pesan agar pemerintah segera mencabut keputusan kenaikan harga gas elpiji 12 kg,” kata Koordinator LSM Gerakan Ganyang Mafia Hukum Torkis Parlaungan Siregar, di sela aksi di Kantor PT Pertamina Unit Pemasaran III Cabang Bandung, Senin (6/1).
Dia menilai, kenaikan harga gas elpiji 12 kg semakin menindas rakyat. “Gas ini kan bagian dari kekayaan alam kita, sebagaimana diatur dalam undang-undang Pasal 33 dijelaskan bahwa segala bentuk kekayaan alam itu harus menyejahterakan rakyat, bukan sebaliknya,” jelasnya.
Kondisi saat ini justru sebaliknya, di mana pemerintah justru berpihak kepada kapitalis asing yang doyan merampok kekayaan alam Indonesia. Jika ditelusuri, banyak kebijakan energi primer seperti BBM dan gas amburadul.
Dia juga membeberkan, problem kelangkaan BBM diakibatkan rusaknya sistem pemerintah. Ujungnya adalah diterapkannya UU 22/2001 tentang minyak dan gas bumi yang liberal. “Jadi pemerintah melalui UU ini lepas tanggung jawab dalam pengelolaan migas,” terangnya.
Dalam aksinya, ia menyampaikan beberapa tuntutan di antaranya agar dalam waktu 1 X 24 jam pemerintah segera mencabut keputusan kenaikan harga gas elpiji 12 kilogram dan mengganti kerugian uang rakyat yang telah membeli gas elpiji sejak 1 Januari 2014.
“Kenaikan ini hanya menambah beban rakyat dan meningkatkan angka kemiskinan sebab kebijakan tersebut adalah kebijakan korup dan pencitraan busuk,” ungkapnya.
Selain orasi, sekitar 50 massa tersebut membentangkan juga spanduk bentuk penolakan kenaikan harga gas elpiji. Sejumlah aparat mengawal jalannya aksi.
[has]
Kenaikan Elpiji Bebani Industri
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta untuk melakukan aksi nyata agar harga gas elpiji segera turun. Jangan sampai, kenaikan harga gas elpiji ini menjadi isu politik.
“Ini adalah bentuk pencitraan SBY, kami juga menyampaikan pesan agar pemerintah segera mencabut keputusan kenaikan harga gas elpiji 12 kg,” kata Koordinator LSM Gerakan Ganyang Mafia Hukum Torkis Parlaungan Siregar, di sela aksi di Kantor PT Pertamina Unit Pemasaran III Cabang Bandung, Senin (6/1).
Dia menilai, kenaikan harga gas elpiji 12 kg semakin menindas rakyat. “Gas ini kan bagian dari kekayaan alam kita, sebagaimana diatur dalam undang-undang Pasal 33 dijelaskan bahwa segala bentuk kekayaan alam itu harus menyejahterakan rakyat, bukan sebaliknya,” jelasnya.
Kondisi saat ini justru sebaliknya, di mana pemerintah justru berpihak kepada kapitalis asing yang doyan merampok kekayaan alam Indonesia. Jika ditelusuri, banyak kebijakan energi primer seperti BBM dan gas amburadul.
Dia juga membeberkan, problem kelangkaan BBM diakibatkan rusaknya sistem pemerintah. Ujungnya adalah diterapkannya UU 22/2001 tentang minyak dan gas bumi yang liberal. “Jadi pemerintah melalui UU ini lepas tanggung jawab dalam pengelolaan migas,” terangnya.
Dalam aksinya, ia menyampaikan beberapa tuntutan di antaranya agar dalam waktu 1 X 24 jam pemerintah segera mencabut keputusan kenaikan harga gas elpiji 12 kilogram dan mengganti kerugian uang rakyat yang telah membeli gas elpiji sejak 1 Januari 2014.
“Kenaikan ini hanya menambah beban rakyat dan meningkatkan angka kemiskinan sebab kebijakan tersebut adalah kebijakan korup dan pencitraan busuk,” ungkapnya.
Selain orasi, sekitar 50 massa tersebut membentangkan juga spanduk bentuk penolakan kenaikan harga gas elpiji. Sejumlah aparat mengawal jalannya aksi.
