Senada diungkap Kepala KPW BI Sumut sebelumnya, Difi A Johansyah. Kata dia, jika ingin meningkatkan perekonomian, daerah yang selama ini mengandalkan komoditas harus beralih ke sektor lain. Sebab, saat ini perkembangan harga berbagai produk perkebunan masih lambat bahkan cenderung turun.
“Saat ini kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Sumut berkisar 2-3 persen. Namun demikian, angka tersebut masih bisa ditingkatkan lebih tinggi lagi jika kesadaran pemerintah dan masyarakat khususnya mengenai kepariwisataan meningkat seiring berbagai perubahan yang dilakukan pemerintah pusat,” ujarnya.
Sementara, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Sumut, Koes Hendro mengemukakan, pada dasarnya untuk meningkatkan pariwisata dibutuhkan ‘political will’ dari pemerintah daerah. Sebab, pihaknya sebagai sektor swasta tentu akan sangat mendukung berbagai kebijakan yang bertujuan untuk pengembangan pariwisata.
“Selama ini pemerintah terkesan tidak peduli dan dapat dilihat dari tekad membenahi pariwisata selalu tidak maksimal. Kalaupun ada pertemuan membahas terkait itu, realisasinya seringkali tidak ada,” cetusnya kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Padahal, sebut Koes Hendro, daerah lain yang mengandalkan pariwisata sudah terbukti berkembang dengan tingkat perekonomian tinggi. Selain itu, masyarakatnya pun memperoleh penghasilan cukup besar dari sektor tersebut.
“Perekonomian masyarakat juga bagus karena pariwisata. Lihat saja di Bali, dimana tukang kepang rambut saja bisa hidup dengan baik,” ujarnya.(ris/ala)
Senada diungkap Kepala KPW BI Sumut sebelumnya, Difi A Johansyah. Kata dia, jika ingin meningkatkan perekonomian, daerah yang selama ini mengandalkan komoditas harus beralih ke sektor lain. Sebab, saat ini perkembangan harga berbagai produk perkebunan masih lambat bahkan cenderung turun.
“Saat ini kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Sumut berkisar 2-3 persen. Namun demikian, angka tersebut masih bisa ditingkatkan lebih tinggi lagi jika kesadaran pemerintah dan masyarakat khususnya mengenai kepariwisataan meningkat seiring berbagai perubahan yang dilakukan pemerintah pusat,” ujarnya.
Sementara, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Sumut, Koes Hendro mengemukakan, pada dasarnya untuk meningkatkan pariwisata dibutuhkan ‘political will’ dari pemerintah daerah. Sebab, pihaknya sebagai sektor swasta tentu akan sangat mendukung berbagai kebijakan yang bertujuan untuk pengembangan pariwisata.
“Selama ini pemerintah terkesan tidak peduli dan dapat dilihat dari tekad membenahi pariwisata selalu tidak maksimal. Kalaupun ada pertemuan membahas terkait itu, realisasinya seringkali tidak ada,” cetusnya kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Padahal, sebut Koes Hendro, daerah lain yang mengandalkan pariwisata sudah terbukti berkembang dengan tingkat perekonomian tinggi. Selain itu, masyarakatnya pun memperoleh penghasilan cukup besar dari sektor tersebut.
“Perekonomian masyarakat juga bagus karena pariwisata. Lihat saja di Bali, dimana tukang kepang rambut saja bisa hidup dengan baik,” ujarnya.(ris/ala)
