JAKARTA- Pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik sebesar tiga persen pada tahun 2015 sebagai persiapan memasuki era liberalisasi pasar negara-negara Asia Tenggara (Asean). Dengan demikian biaya logistik nasional diharapkan dapat turun dari sebelumnya 27 persen menjadi 24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Deputi bidang Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Edi Putra Irawadi mengatakan melalui Peraturan Presiden No.26/2012 tentang Cetak Biru Sistem Logistik Nasional pemerintah ingin melakukan efisiensi terhadap biaya logistik yang cenderung menyebabkan ekonomi berbiaya tinggi (high cost),”Sekarang kan biaya logistik kita 27 persen dari PDB, secara bertahap akan kita turunkan,” ujarnya kemarin.
Sebelumnya, kata dia, pemerintah bertekad menurunkan biaya logistik secara radikal hingga hanya 14,9 persen dari PDB pada tahun 2015 nanti. Namun, pada akhirnya target penurunan tiga persen dinilai lebih realistis dan bisa dicapai,”Intinya adalah kita ingin melakukan efisiensi biaya logistik sekaligus pengawasannya. Biaya logistik itu kita targetkan bisa menurun tiga persen terhadap PDB,” tuturnya.
Di sisi lain, pemerintah juga berniat untuk mereduksi 10 persen waktu dan ketidakpastian terkait supply chain management pada 2015. Untuk itu pemerintah membangun Indonesia Logistik (Inalog) sebagai bentuk pelayanan perizinan satu pintu di sektor logistik,”Dalam Perpres Sislognas ada 17 prioritas utama, salah satunya Inalog. Ini seperti INSW (Indonesia Nasional Single Window) di pelabuhan dan bandara, dan NSW investasi di BKPM, tapi logistik,” tambahnya.
Menurut dia, selain membangun infrastruktur di darat, pemerintah juga akan menggencarkan pembangunan infrastruktur laut dan udara. Pasalnya, saat ini pemanfaatan transportasi laut dan udara untuk logistik nasional baru sekitar dua persen. Padahal, Indonesia adalah wilayah kelautan yang dihubungkan laut,”Bukan hanya darat saja yang diurusin, pemanfaatan transportasi udara dan laut akan kita tingkatkan karena persentasenya masih kecil,” lanjutnya
Dengan wilayah Indonesia yang sebagian terdiri dari wilayah laut, Indonesia memerlukan pelabuhan-pelabuhan kecil di pulau-pulau sehingga pengangkutan barang bisa menggunakan kapal laut. Selain meningkatkan logistik nasional, pembangunan pelabuhan di pulau-pulau terpencil juga akan membuka akses terhadap dunia luar,” Perkembangan ekonomi yang merata adalah sasaran dari investasi pemerintah,” sebutnya.
Edy menuturkan, jika liberalisasi industri logistik mulai diterapkan di kawasan negara-negara anggota Asean maka perusahan asing boleh masuk ke Indobesia. Oleh karena itu jika tidak diantisipasi, para pelaku usaha lokal bisa terpinggirkan karena kalah bersaing dengan perusahaan asing,”Untuk bisa bersaing dengan mereka, daya saing industri logistik harus dibenahi, khususnya kualitas SDM dan infrastruktur,” katanya. (wir/jpnn)
