27.8 C
Medan
Friday, May 3, 2024

Kontraksi Pertumbuhan Ekonomi di Masa Pandemi Sumut Lebih Baik Dibanding Nasional

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Utara, Tiarta Sebayang.

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Utara, Tiarta Sebayang, mengungkapkan kondisi ekonomi Sumut terkini di tengah kontraksi pertumbuhan ekonomi bahwa Sumut lebih baik jika dibandingkan dengan nasional.

Menurutnya, seluruh lapangan usaha di Sumut terdampak pandemi Covid-19 kecuali sektor pertanian. Begitupun dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta upaya stimulus fiskal penanggulangan dampak Covid-19, mengakselerasi pertumbuhan konsumsi dan menahan penurunan ekonomi lebih lanjut 70,22% kelompok dengan pendapat di bawah.

“Lantas apa yang bisa masyarakat lakukan? Pertama, belanja sesuai kebutuhan. Selalu terapkan 3M (Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak). Tetap produktif, positif, dan optimis. Kreatif menciptakan usaha untuk meningkatkan pendapatan, dan membantu sesama (beli produk lokal/UMKM) khususnya bagi masyarakat menengah ke atas,” katanya melalui siaran tertulis kepada Sumut Pos, Jumat (9/10).

 Sementara untuk kondisi ekonomi makro di Sumut, lanjut Tiarta, pertumbuhan di triwulan II mengalami kontraksi 2,37% (y-on-y) dengan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp197,64 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp130,23 triliun.

Untuk tingkat kemiskinan, pada Maret 2020 mengalami kenaikan menjadi 8,75% dan garis kemiskinan yang juga mengalami kenaikan menjadi Rp502.904/Kapita Gini Ratio pada Maret 2020 sebesar 0,316. “Terjadi sedikit peningkatan yang berarti terjadi tingkat ketimpangan pengeluaran,” katanya.

Ia menyebutkan, sampai dengan triwulan III/2020, realisasi belanja negara pemerintah pusat di Provinsi Sumut sebesar Rp13,47 triliun (61,85 persen) pada 930 satuan kerja dari total pagu Rp21,78 triliun.

Dirincikan pula, dari Rp13,47 triliun tersebut realisasi untuk belanja pegawai Rp7,06 triliun, belanja barang Rp4,16 triliun, belanja modal Rp2,23 triliun dan bansos Rp17,6 miliar.

“Sementara untuk realisasi transfer ke daerah dan dana desa triwulan III/2020 naik 6,5 persen dibandingkan triwulan yang sama pada 2019. Hal ini disebabkan oleh relaksasi penyaluran DAK fisik dan percepatan dana desa untuk mendukung Program PEN,” imbuh dia.

Adapun total realisasi program  PEN sampai dengan triwulan III/2020 di Sumut, sambung Tiarta, yakni Rp6,95 triliun. Pada sisi pendapatan, penerimaan perpajakan di triwulan III yakni penerimaan neto untuk Sumut realisasinya Rp15,15 triliun dari target Rp21,72 triliun. Untuk ini, growthnya -3,32%. Sementara untuk total penerimaan baik itu perpajakan, bea dan cukai serta PNBP, total realisasinya telah mencapai Rp17,69 triliun dari total target Rp23,969 triliun.

Kondisi kinerja pendapatan dan belanja negara sampai dengan triwulan III/2020 ini, sebelumnya telah dipaparkan Kanwil DJPb Sumut sekaligus dalam rangka memeringati Hari Oeang ke-74 melalui zoom meeting, Kamis (8/10). (prn/ram)

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Utara, Tiarta Sebayang.

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Utara, Tiarta Sebayang, mengungkapkan kondisi ekonomi Sumut terkini di tengah kontraksi pertumbuhan ekonomi bahwa Sumut lebih baik jika dibandingkan dengan nasional.

Menurutnya, seluruh lapangan usaha di Sumut terdampak pandemi Covid-19 kecuali sektor pertanian. Begitupun dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta upaya stimulus fiskal penanggulangan dampak Covid-19, mengakselerasi pertumbuhan konsumsi dan menahan penurunan ekonomi lebih lanjut 70,22% kelompok dengan pendapat di bawah.

“Lantas apa yang bisa masyarakat lakukan? Pertama, belanja sesuai kebutuhan. Selalu terapkan 3M (Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak). Tetap produktif, positif, dan optimis. Kreatif menciptakan usaha untuk meningkatkan pendapatan, dan membantu sesama (beli produk lokal/UMKM) khususnya bagi masyarakat menengah ke atas,” katanya melalui siaran tertulis kepada Sumut Pos, Jumat (9/10).

 Sementara untuk kondisi ekonomi makro di Sumut, lanjut Tiarta, pertumbuhan di triwulan II mengalami kontraksi 2,37% (y-on-y) dengan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp197,64 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp130,23 triliun.

Untuk tingkat kemiskinan, pada Maret 2020 mengalami kenaikan menjadi 8,75% dan garis kemiskinan yang juga mengalami kenaikan menjadi Rp502.904/Kapita Gini Ratio pada Maret 2020 sebesar 0,316. “Terjadi sedikit peningkatan yang berarti terjadi tingkat ketimpangan pengeluaran,” katanya.

Ia menyebutkan, sampai dengan triwulan III/2020, realisasi belanja negara pemerintah pusat di Provinsi Sumut sebesar Rp13,47 triliun (61,85 persen) pada 930 satuan kerja dari total pagu Rp21,78 triliun.

Dirincikan pula, dari Rp13,47 triliun tersebut realisasi untuk belanja pegawai Rp7,06 triliun, belanja barang Rp4,16 triliun, belanja modal Rp2,23 triliun dan bansos Rp17,6 miliar.

“Sementara untuk realisasi transfer ke daerah dan dana desa triwulan III/2020 naik 6,5 persen dibandingkan triwulan yang sama pada 2019. Hal ini disebabkan oleh relaksasi penyaluran DAK fisik dan percepatan dana desa untuk mendukung Program PEN,” imbuh dia.

Adapun total realisasi program  PEN sampai dengan triwulan III/2020 di Sumut, sambung Tiarta, yakni Rp6,95 triliun. Pada sisi pendapatan, penerimaan perpajakan di triwulan III yakni penerimaan neto untuk Sumut realisasinya Rp15,15 triliun dari target Rp21,72 triliun. Untuk ini, growthnya -3,32%. Sementara untuk total penerimaan baik itu perpajakan, bea dan cukai serta PNBP, total realisasinya telah mencapai Rp17,69 triliun dari total target Rp23,969 triliun.

Kondisi kinerja pendapatan dan belanja negara sampai dengan triwulan III/2020 ini, sebelumnya telah dipaparkan Kanwil DJPb Sumut sekaligus dalam rangka memeringati Hari Oeang ke-74 melalui zoom meeting, Kamis (8/10). (prn/ram)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/