JAKARTA, SUMUTPOS.CO -Perhelatan International Monetary Fund (IMF)-World Bank (WB) akan digelar pada Oktober 2018 mendatang. Acara ini akan diikuti oleh 187 negara dari seluruh dunia.
Selama pelaksanaan IMF-WB, diperkirakan akan ada 2.000-3.000 pertemuan yang diselenggarakan secara bersamaan. Selain itu, rencananya, pejabat IMF-WB pertengahan September akan berkantor di Bali. Karena itu, pemerintah telah mempersiapkan 650 ruangan untuk persiapan ruang kantor dan ruang pertemuan.
Terkait anggaran yang disiapkan pemerintah untuk penyelenggaraan acara ini, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Susiwijono mengungkapkan, anggaran untuk pelaksanaan pertemuan IMF-WB telah ditetapkan dengan skema tahun jamak (multi years), yakni tahun anggaran 2017-2018.
“Secara umum, pagu anggaran di Maret 2017 adalah Rp45,4 miliar. Pada 2018 kita alokasikan Rp810,1 miliar, sehingga pagu yang ditetapkan untuk 2017-2018 adalah Rp855,5 miliar,” ungkap Susiwijono, Sabtu (12/5) lalu.
Lebih lanjut Susiwijono mengatakan, kendati pemerintah telah mengalokasikan Rp45,5 miliar pada 2017, kenyataannya, nilai kontrak dan realisasinya itu sebesar Rp10,4 miliar. Lalu pada 2018, pagu anggaran adalah Rp810,1 miliar, tapi nilai kontraknya Rp556 miliar. “Angka ini bisa jadi berubah karena diskusi antara tim panitia nasional pelaksanaan pertemuan IMF-WB dan tim sekretariat IMF-WB masih berlangsung,” bebernya.
Perubahan anggaran terjadi karena beberapa hal, misalnya tentang transportasi atau ruang pertemuan untuk delegasi pertemuan. “Pembiayaan sangat dinamis. Namun kami tetap berpegangan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan, dan kami akan mempergunakannya dengan efisien,” jelas Susiwijono.
Susiwijono menambahkan, anggaran tersebut berasal dari pembiayaan Kementerian Keuangan yang memang dialokasikan khusus untuk membiayai pelaksanaan kegiatan.
“Kami berbagi dengan BI, kalau mereka akan membiayai hotel, venue, dan office,” jelasnya.
Terkait biaya yang berhubungan dengan kebutuhan peserta, Susiwijono menyatakan, sebagian besar akan kembali ke pemerintah. “Misalnya hotel, peserta bayar sendiri, kita hanya bayar untuk blocking hotel. Lalu kantor, kami menyediakan 650 kantor di Nusa Dua (Bali). Itu kita sewakan ke mereka, mereka bayar ke kita dan uangnya masuk ke PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” sambungnya.
Senada, Menko Luhut optimis, dana yang dikeluarkan oleh pemerintah bukan untuk membiayai keperluan peserta pertemuan. “Jadi kalau ada yang bilang kita hambur-hambur uang, saya penanggung jawab. Nah, suruh ngomong ke saya, supaya clear, saya bertanggung jawab, not any single penny (tidak ada satu rupiah pun) yang lari ke peserta,” pungkasnya. (hap/jpc/saz)
