Gedung Bank Indonesia di Jl. Thamrin Jakarta Pusat.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Utang luar negeri (ULN) Indonesia pada November 2016 senilai USD 316 miliar. Jumlah itu tercatat tumbuh 3,6 persen dibanding periode sama 2015.
Dibanding bulan sebelumnya, ULN Indonesia tergolong melambat. Di mana, pada Oktober 2016, ULN tercatat tumbuh 6,5 persen secara year on year. Perlambatan itu disinyalir karena penurunan utang sektor publik dan swasta.
”BI memandang perkembangan ULN pada November 2016 cukup sehat. Namun tetap mewaspadai risiko terhadap perekonomian nasional,” tutur Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara, di Jakarta, Senin (16/1).
Kalau dirinci berdasar kelompok peminjam, bank sentral mencatat posisi utang luar negeri nasional didominasi utang sektor swasta.
Posisi ULN sektor publik USD 154,5 miliar (48,9 persen dari total ULN) dan swasta tercatat sebesar USD 161,5 miliar (51,1 persen dari total ULN).
Adapun, ULN sektor publik tumbuh hingga 12,1 persen pada November 2016. Sementara, ULN sektor swasta turun 3,4 persen.
Berdasar jangka waktu, utang luar negeri Indonesia didominasi utang-utang berjangka panjang (86,7 persen dari total ULN).
Utang berjangka panjang mencapai USD 274,1 miliar, terdiri dari sektor publik senilai USD 153,7 miliar atau 56,1 persen dari total ULN jangka panjang dan sektor swasta sejumlah USD 120,4 miliar.
Sementara itu, ULN berjangka pendek tercatat sebesar USD 42,0 miliar. Angka terdiri dari ULN sektor swasta USD 41,2 miliar dan sektor publik sebesar USD 800 juta. ULN berjangka panjang tumbuh 3,1 persen, sementara utang jangka pendek naik 7,1 persen.
Merujuk data BI, utang luar negeri swasta masih didominasi sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, serta listrik, gas dan air bersih.
Pangsa utang luar negeri keempat sektor itu terhadap total ULN swasta mencapai 76,8 persen. Karena itu, ke depan BI akan terus memantau perkembangan ULN, khususnya ULN sektor swasta.
Itu dimaksudkan untuk memberi keyakinan kalau ULN berperan optimal mendukung pembiayaan pembangunan. ”Tentu tanpa menimbulkan risiko dan stabilitas makroekonomi,” ungkap Tirta. (jpnn/ram)
