JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah ternyata punya utang kepada Perum Bulog. Total utang pemerintah ke Bulog mencapai Rp1,27 triliun.
RAPAT: Dirut Perum Bulog, Budi Waseso saat mengikuti rapat dengan DPR, beberapa waktu lalu.
“Total piutang pemerintah kepada perum Bulog sampai dengan Mei 2021 sebesar Rp1,279 triliun,” ujar Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (18/5).
Jumlah itu terdiri dari piutang pelepasan stok turun mutu sebesar Rp173,83 miliar, cadangan beras pemerintah ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (CBP KPSH) sebesar Rp872,81 miliar, CBP Bencana Alam sebesar Rp36,75 miliar, cadangan stabilitas harga pangan (CSHP) gula sebanyak Rp11,23 miliar, dan kekurangan penagihan CSHP gula sebanyak Rp184 miliar.
Untuk piutang pelepasan stok turun mutu saat ini statusnya sudah proses review di BPKP, lalu untuk piutang CBP KPSH dan CBP bencana alam sudah masuk proses penyampaian pembukaan blokir DIPA 2021. Sedangkan, CSHP gula sudah masuk proses penagihan dan kekurangan penagihan CSHP gula baru sampai hasil review BPKP sebesar Rp 152,93 miliar, saat laporan hasil review menunggu pembahasan lebih lanjut antara BPKP, Bulog dan Kemendag.
Pembayaran utang tersebut penting buat Bulog sebagai pihak ketiga, untuk membayar utang lagi ke pihak lain. Saat ini, Perum Bulog punya utang Rp14 triliun kepada perbankan. Buwas pun memohon bantuan DPR RI agar pemerintah bisa segera membayar utangnya.
“Mengingat pencairan utang pemerintah kepada Perum Bulog sangat penting dan berdampak kepada pengolahan arus kas perusahaan, kami sangat mengharapkan dukungan agar pelunasan piutang pemerintah kepada Perum Bulog dapat segera dilakukan,” imbaunya. (dtf)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah ternyata punya utang kepada Perum Bulog. Total utang pemerintah ke Bulog mencapai Rp1,27 triliun.
RAPAT: Dirut Perum Bulog, Budi Waseso saat mengikuti rapat dengan DPR, beberapa waktu lalu.
“Total piutang pemerintah kepada perum Bulog sampai dengan Mei 2021 sebesar Rp1,279 triliun,” ujar Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (18/5).
Jumlah itu terdiri dari piutang pelepasan stok turun mutu sebesar Rp173,83 miliar, cadangan beras pemerintah ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (CBP KPSH) sebesar Rp872,81 miliar, CBP Bencana Alam sebesar Rp36,75 miliar, cadangan stabilitas harga pangan (CSHP) gula sebanyak Rp11,23 miliar, dan kekurangan penagihan CSHP gula sebanyak Rp184 miliar.
Untuk piutang pelepasan stok turun mutu saat ini statusnya sudah proses review di BPKP, lalu untuk piutang CBP KPSH dan CBP bencana alam sudah masuk proses penyampaian pembukaan blokir DIPA 2021. Sedangkan, CSHP gula sudah masuk proses penagihan dan kekurangan penagihan CSHP gula baru sampai hasil review BPKP sebesar Rp 152,93 miliar, saat laporan hasil review menunggu pembahasan lebih lanjut antara BPKP, Bulog dan Kemendag.
Pembayaran utang tersebut penting buat Bulog sebagai pihak ketiga, untuk membayar utang lagi ke pihak lain. Saat ini, Perum Bulog punya utang Rp14 triliun kepada perbankan. Buwas pun memohon bantuan DPR RI agar pemerintah bisa segera membayar utangnya.
“Mengingat pencairan utang pemerintah kepada Perum Bulog sangat penting dan berdampak kepada pengolahan arus kas perusahaan, kami sangat mengharapkan dukungan agar pelunasan piutang pemerintah kepada Perum Bulog dapat segera dilakukan,” imbaunya. (dtf)
