MEDAN, SUMUTPOS.CO- Pemprov Sumut kesulitan menghimpun data para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), guna menerima stimulus atau bantuan permodalan usahanya dari pemerintah di masa pandemi Covid-19 ini.
“Memang masih jauh dari target yang kita harapkan. Pemerintah bantu sampai 2,4 juta UMKM seperti di Jawa Barat, kita masih 300 sampai 500 UMKM. Ini karena sulitnya mendata UMKM kita di daerah-daerah,” kata Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menjawab wartawan, di Rumah Dinas Gubsu Jalan Jenderal Sudirman Medan, Rabu (21/10).
Edy mengatakan, pihaknya akan segera membentuk tim untuk mengatasi masalah ini supaya ke depan bantuan permodalan bagi para UMKM di Sumut bisa terserap maksimal.
“Jadi nanti kita bentuk tim percepatan pemulihan ekonomi nasional, nanti lengkap di situ ada Inspektorat, kepolisian, ada kejaksaan, dan perbankan untuk membantu mereka,” katanya.
Melalui tim percepatan pemulihan ekonomi ini nantinya, ia berharap daya serap untuk permodalan para pelaku UMKM di Sumut mampu lebih tinggi.
“Harusnya dua juta, tiga juta gitu. Rakyat kita kan banyak yang membutuhkan. Tetapi administrasi dan data-data ini mesti kita lengkapi,” katanya.
Ia menambahkan, dana bantuan atau stimulus pemerintah pusat tersebut untuk pelaku UMKM tidak akan bisa terserap jika data dari pemerintah provinsi tidak lengkap secara administrasi.
“Dan buttom up ya, dari bawah ke atas. Misal harus dari desa/keluruhan, kecamatan, kabupaten sampai ke provinsi,” tuturnya.
Sampai sejauh ini, diakui Edy, baru sejumlah daerah saja di Sumut yang pelaku UMKM-nya mampu menyerap lebih tinggi stimulus permodalan dari pemerintah pusat di masa Covid-19 ini.
“Yang jelasnya semua rendah ya. Yang besar Medan, Deli Serdang, Binjai, dan Tebing Tinggi. Ini yang masih lumayan. Itu pun masih jauh dari harapan. Bayangi orang lain sudah dua juta (UMKM), kita masih 376 ribu. Kendalanya data, juga tidak semua UMKM punya izin,” pungkasnya. (prn/ram)
