Sekda Ultimatum Spekulan Kebutuhan Pokok

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Temuan ratusan ton cabai dan bawang di Medan Deli yang diduga sengaja ditimbun spekulan, menjadi catatan bagi pemerintah. Meskipun penimbunan ilegal telah diultimatum, namun tetap saja spekulan mengancam perekonomian masyarakat, khususnya menjelang hari besar keagamaan.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Hasban Ritonga mengakui, peluang untuk dilakukannya penimbunan ilegal barang kebutuhan pokok khususnya menjelang hari besar seperti Ramadan oleh para spekulan selalu ada. Padahal pemerintah terus mensosialisasikan sekaligus melakukan pengawasan agar hal tersebut tidak lagi terjadi.

“Kalau sampai saat ini, harga masih tergolong stabil. Termasuk antisipasinya, akan ada pelepasan barang bahan kebutuhan pokok menuju daerah yang defisit, Jumat (26/5) ini. Tetapi untuk penimbunan itu, kita yakin akan ditemukan petugas, karena data pasti ada (ekspor impor),” sebut Hasban kepada wartawan, Selasa (23/5).

Dia juga mengultimatum agar masyarakat jangan mencoba melakukan spekulasi dengan menimbun barang kebutuhan pokok, karena akan berurusan dengan hukum. Apalagi katanya, pemerintah bersama kepolisian dan instansi terkait, terus berkoordinasi dalam melakukan operasi pasar. Di mana hitungan saat ini, stok masih mencukupi untuk Sumut.

“Tetapi bisa juga Sumut ini sebagai lintas antara Sumut sebagai pintu masuk dan provinsi lain untuk tujuan utamanya. Karena kan pelabuhan kita banyak. Makanya ini harus menjadi pengawasan ketat aparat satuan tugas (satgas) yang dibentuk oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

Pun begitu kata Hasban, selain aparat kepolisian selaku pimpinan satgas pengawasan perekonomian, pemerintah juga punya kewenangan menyita, memusnahkan sekaligus memproses hukum pemilik, termasuk yang ikut terlibat dalam tindakan spekulasi, baik distributor, pengangkut, agen dan lainnya.

“Kalau nanti di daerah ada gejolak harga, bisa disampaikan ke pemerintah, polisi dan tim pengendali inflasi daerah (TPID) setempat. Karena jenjang satgas ini kan sampai ke kecamatan,” sebutnya.

Selain itu, Sekda juga menegaskan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait ketahanan pangan seperti Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan instansi terkait lainnya, untuk antisipatif dalam hal pemenuhan stok barang khususnya sembako memasuki bulan suci Ramadan.

“Kepada SKPD kita ingatkan, jangan juga lalai dengan kondisi stabil sekarang ini. Harus tetap antisipasi karena bisa saja stok beralih ke luar Sumut karena faktor perbandingan harga seperti di Batam (Kepri). Tentu ini mengganggu kondisi Sumut sendiri,” pungkasnya.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Temuan ratusan ton cabai dan bawang di Medan Deli yang diduga sengaja ditimbun spekulan, menjadi catatan bagi pemerintah. Meskipun penimbunan ilegal telah diultimatum, namun tetap saja spekulan mengancam perekonomian masyarakat, khususnya menjelang hari besar keagamaan.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Hasban Ritonga mengakui, peluang untuk dilakukannya penimbunan ilegal barang kebutuhan pokok khususnya menjelang hari besar seperti Ramadan oleh para spekulan selalu ada. Padahal pemerintah terus mensosialisasikan sekaligus melakukan pengawasan agar hal tersebut tidak lagi terjadi.

“Kalau sampai saat ini, harga masih tergolong stabil. Termasuk antisipasinya, akan ada pelepasan barang bahan kebutuhan pokok menuju daerah yang defisit, Jumat (26/5) ini. Tetapi untuk penimbunan itu, kita yakin akan ditemukan petugas, karena data pasti ada (ekspor impor),” sebut Hasban kepada wartawan, Selasa (23/5).

Dia juga mengultimatum agar masyarakat jangan mencoba melakukan spekulasi dengan menimbun barang kebutuhan pokok, karena akan berurusan dengan hukum. Apalagi katanya, pemerintah bersama kepolisian dan instansi terkait, terus berkoordinasi dalam melakukan operasi pasar. Di mana hitungan saat ini, stok masih mencukupi untuk Sumut.

“Tetapi bisa juga Sumut ini sebagai lintas antara Sumut sebagai pintu masuk dan provinsi lain untuk tujuan utamanya. Karena kan pelabuhan kita banyak. Makanya ini harus menjadi pengawasan ketat aparat satuan tugas (satgas) yang dibentuk oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

Pun begitu kata Hasban, selain aparat kepolisian selaku pimpinan satgas pengawasan perekonomian, pemerintah juga punya kewenangan menyita, memusnahkan sekaligus memproses hukum pemilik, termasuk yang ikut terlibat dalam tindakan spekulasi, baik distributor, pengangkut, agen dan lainnya.

“Kalau nanti di daerah ada gejolak harga, bisa disampaikan ke pemerintah, polisi dan tim pengendali inflasi daerah (TPID) setempat. Karena jenjang satgas ini kan sampai ke kecamatan,” sebutnya.

Selain itu, Sekda juga menegaskan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait ketahanan pangan seperti Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan instansi terkait lainnya, untuk antisipatif dalam hal pemenuhan stok barang khususnya sembako memasuki bulan suci Ramadan.

“Kepada SKPD kita ingatkan, jangan juga lalai dengan kondisi stabil sekarang ini. Harus tetap antisipasi karena bisa saja stok beralih ke luar Sumut karena faktor perbandingan harga seperti di Batam (Kepri). Tentu ini mengganggu kondisi Sumut sendiri,” pungkasnya.