MEDAN, SUMUTPOS.CO – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) terus berusaha memperluas akses keuangan, khususnya di seluruh wilayah Sumatera Utara (Sumut). Sejak tahun 2016 lalu, berbagai upaya telah dilakukan agar literasi keuangan tidak asing lagi bagi masyarakat Sumut. Tahun 2017 ditargetkan menyasar kepada 6.000 desa.
Kepala OJK Kantor Regional 5 Sumbagut, Lukdir Gultom mengatakan, 6.000 desa tersebut akan menjadi target pemerataan akses keuangan. Target itu masuk dalam program Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sumut, yang baru dibentuk pada Maret 2016 lalu.
Jadi, dalam aplikasinya setiap desa akan ada pihak perbankan atau agen tanpa kantor di desa. Dengan begitu, masyarakat di desa tahu mengenai literasi keuangan atau produk-produk perbankan.
“Perluasan akses keuangan kita mengutamakan pada sektor produktif, seperti pertanian, peternakan dan lainnya. Hal ini bertujuan supaya masyarakat semakin bisa merasakan manfaatnya,” ujar Lukdir disela-sela Pertemuan Awal Tahun Pelaku Industri Jasa Keuangan, di Hotel Santika Syandra, Selasa (24/1) siang.
Diutarakan Lukdir, pada program Laku Pandai tahun 2016, tercatat baru 6 bank yang menjalankan, dengan jumlah agen sebanyak 8.027 dan 68.948 rekening. Jumlah ini meliputi tingkat kecamatan.
Asuransi Kapal dan Pertanian
Lebih lanjut dia mengatakan, tak hanya memperluas akses keuangan melalui perbankan pihaknya juga mengembangkan pada bidang asuransi. Dalam hal ini, memprogramkan Jaring (Jangkau, Sinergi, dan Guideline) di kawasan Sibolga yang konsen pada sektor kemaritiman.
“Nantinya akan mengajak masyarakat di Sibolga agar mau ikut asuransi kapal. Untuk itu, pihak asuransi diharapkan mau menerima kapal mereka untuk diasuransikan,” tutur Lukdir.
Dia melanjutkan, tak hanya di Sibolga, program ini juga dilakukan di Simalungun. Namun, di Simalungun dibuat asuransi pertanian.
“Kita melihat, para petani malas bertani karena takut gagal panen atau rugi. Sebab, untuk menggarap lahan dan menanam bibitnya sudah mengeluarkan biaya cukup banyak. Biaya tersebut diperoleh petani dari rentenir. Karena itu, nantinya akan ada asuransi pertanian dan ini merupakan produk baru,” cetus Lukdir.
Ia menyebutkan, terkait asuransi pertanian ini pihaknya menggandeng Pemkab Simalungun untuk bekerja sama dalam melakukan sosialisasi kepada seluruh camat, kepala desa dan petani. Sosialisasi itu, termasuk juga bentuk klaim-klaim yang bisa diperoleh mereka.
“Preminya tentu murah dan dapat terjangkau mereka. Sebab, premi tersebut disubsidi pemerintah dan kalau tidak salah 75 persen. Jadi, misalnya kalau premi 1 hektar sebesar Rp200 ribu, maka yang harus dibayarkan petani sekitar Rp50 ribu. Ini ke depannya sangat bagus untuk meningkatkan kesejahteraan petani, namun sosialisasinya dirasakan masih kurang,” jabarnya.
Lukdir menambahkan, dengan demikian diharapkan upaya pemerataan akses keuangan tersebut dapat mendukung laju pertumbuhan kredit perbankan. Paling tidak, pertumbuhannya sama seperti nasional yaitu 9 sampai 12 persen. (ris/ram)
