“Kondisi wilayah Indonesia begitu luas yang memiliki banyak pulau, tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja (terkait ekspor impor). Untuk itu, pulau lainnya juga harus ada sentralnya sehingga lebih efisien proses distribusi. Oleh sebab itu, pemerintah harus membagi kewenangan soal hub internasional,” sebut Dedi.
Ia berpendapat, apabila peran Kuala Tanjung tidak lagi sebagai pelabuhan kegiatan ekspor impor, maka nantinya tidak naik kelas. Dengan kata lain, tidak ada peningkatan. Padahal, dengan rencana awal menjadikan Kuala Tanjung sebagai salah satu pelabuhan yang melayani kegiatan ekspor impor, dapat memberikan dampak positif yang besar terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
“Kebijakan yang dikeluarkan ini bukan kali pertama dilakukan oleh pemerintah pusat. Sebab, sebelumnya pemerintah pusat juga pernah mengeluarkan kebijakan atau regulasi yang teramat sering dadakan dan tiba-tiba. Tak hanya dadakan, kebijakannya juga kerap terbentur dengan rencana awal. Oleh karenanya, kebijakan yang seperti itu sebenarnya tidak boleh terjadi,” jelas Dedi.
Disinggung apakah akan melayangkan protes, Dedi mengaku akan mempelajarinya lebih dalam. Setelah itu, dia akan menggunakan haknya untuk mempertanyakan kepada Menhub.
“Kebijakan Menhub itu menyangkut kepentingan yang sangat besar demi meningkatkan pembangunan di daerah, khususnya Sumut,” pungkas Dedi. (ris/bal)
“Kondisi wilayah Indonesia begitu luas yang memiliki banyak pulau, tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja (terkait ekspor impor). Untuk itu, pulau lainnya juga harus ada sentralnya sehingga lebih efisien proses distribusi. Oleh sebab itu, pemerintah harus membagi kewenangan soal hub internasional,” sebut Dedi.
Ia berpendapat, apabila peran Kuala Tanjung tidak lagi sebagai pelabuhan kegiatan ekspor impor, maka nantinya tidak naik kelas. Dengan kata lain, tidak ada peningkatan. Padahal, dengan rencana awal menjadikan Kuala Tanjung sebagai salah satu pelabuhan yang melayani kegiatan ekspor impor, dapat memberikan dampak positif yang besar terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
“Kebijakan yang dikeluarkan ini bukan kali pertama dilakukan oleh pemerintah pusat. Sebab, sebelumnya pemerintah pusat juga pernah mengeluarkan kebijakan atau regulasi yang teramat sering dadakan dan tiba-tiba. Tak hanya dadakan, kebijakannya juga kerap terbentur dengan rencana awal. Oleh karenanya, kebijakan yang seperti itu sebenarnya tidak boleh terjadi,” jelas Dedi.
Disinggung apakah akan melayangkan protes, Dedi mengaku akan mempelajarinya lebih dalam. Setelah itu, dia akan menggunakan haknya untuk mempertanyakan kepada Menhub.
“Kebijakan Menhub itu menyangkut kepentingan yang sangat besar demi meningkatkan pembangunan di daerah, khususnya Sumut,” pungkas Dedi. (ris/bal)
