30 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

Bank Nirkantor Mulai Awal 2015

 

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mulai awal 2015, perbankan akan masuk ke pelosok-pelosok desa. Hal ini dimungkinkan seiring aktifnya layanan branchless banking atau bank tanpa kantor (nirkantor).

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad mengatakan, program layanan perbankan nirkantor ini akan memanfaatkan jaringan agen-agen di berbagai pelosok daerah. ‘Jadi, nanti masyarakat yang ingin menabung atau meminjam, tidak perlu datang ke bank, cukup datang ke agen seperti perorangan, warung, atau koperasi,’ ujarnya saat ditemui di Kantor Wakil Presiden kemarin (26/11).

Menurut Muliaman, layanan bank nirkantor tersebut dimaksudkan untuk menggaet lebih banyak masyarakat agar masuk ke sistem perbankan. Karena itu, produknya pun akan dibuat sederhana. Misalnya, tabungan tanpa biaya administrasi dan tanpa saldo minimal. ‘Jadi, siapa saja bisa menabung berapa saja,’ katanya.

Selain tabungan, lanjut dia, agen-agen bank nirkantor juga bisa melayani kredit atau pinjaman. Untuk layanan ini, proses seleksi pinjaman akan dilakukan sebagaimana aturan perbankan saat ini dan plafon kredit maksimal ditetapkan Rp 20 juta. Nilai tersebut dianggap sudah cukup besar untuk membantu pelaku usaha mikro di pedesaan. ‘Ini penting agar agen-agen bank di desa nanti bisa menyaingi rentenir,’ ucapnya.

Muliaman menyebut, jika sudah berjalan dengan baik, layanan bank nirkantor ini juga bisa digunakan untuk mendukung program kompensasi kenaikan harga BBM berupa bantuan pemerintah untuk masyarakat kurang mampu, misalnya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Saat ini, pencairan dana KKS masih dilakukan di kantor pos. ‘Nanti, transfer-transfer dana itu juga bisa dilakukan melalui agen, sehingga masyarkat lebih dekat untuk mencairkannya,’ jelasnya.

Anggota Dewan Komisioner OJK sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Nelson Tampubolon menambahkan, dalam sistem bank nirkantor yang juga disebut Laku Pandai, OJK mengizinkan tiga produk keuangan utama, yakni tabungan yang beruba basic saving account (BSA), kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro, dan asuransi mikro. ‘Semua produknya simpel (sederhana),’ ujarnya.

Selain pembatasan transaksi per bulan sebesar Rp 5 juta, tabungan juga tidak dikenai biaya administrasi sehingga masyarakat tidak perlu takut uang tabungannya terpotong sebagaimana yang diterapkan pada rekening bank biasa. ‘Bahkan, nanti nasabah tetap bisa mendapat bunga atau bagi hasil mulai saldo rekening 1 rupiah pun,’ katanya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyambut baik program bank nirkantor tersebut. Menurut dia, layanan perbankan juga dibutuhkan oleh masyarakat di pedesaan, baik itu tabungan maupun pinjaman atau kredit. Apalagi, jumlah masyarakat Indonesia yang menjadi nasabah bank masih relatif sedikit dibanding negara-negara lain. ‘Saya tadi sampaikan ke OJK agar masalah IT (information technology) diperhatikan supaya bisa berjalan baik,’ ucapnya.

Sebagai gambaran, berdasarkan hasil survei Bank Dunia, jumlah masyarakat Indonesia yang memiliki rekening tabungan di lembaga keuangan formal seperti perbankan baru sebesar 47 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibanding negara seperti Singapura yang sudah mencapai 95 persen, Korea 65 persen, serta Malaysia, Thailand, dan Srilangka yang masing-masing 60 persen. (owi)

 

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mulai awal 2015, perbankan akan masuk ke pelosok-pelosok desa. Hal ini dimungkinkan seiring aktifnya layanan branchless banking atau bank tanpa kantor (nirkantor).

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad mengatakan, program layanan perbankan nirkantor ini akan memanfaatkan jaringan agen-agen di berbagai pelosok daerah. ‘Jadi, nanti masyarakat yang ingin menabung atau meminjam, tidak perlu datang ke bank, cukup datang ke agen seperti perorangan, warung, atau koperasi,’ ujarnya saat ditemui di Kantor Wakil Presiden kemarin (26/11).

Menurut Muliaman, layanan bank nirkantor tersebut dimaksudkan untuk menggaet lebih banyak masyarakat agar masuk ke sistem perbankan. Karena itu, produknya pun akan dibuat sederhana. Misalnya, tabungan tanpa biaya administrasi dan tanpa saldo minimal. ‘Jadi, siapa saja bisa menabung berapa saja,’ katanya.

Selain tabungan, lanjut dia, agen-agen bank nirkantor juga bisa melayani kredit atau pinjaman. Untuk layanan ini, proses seleksi pinjaman akan dilakukan sebagaimana aturan perbankan saat ini dan plafon kredit maksimal ditetapkan Rp 20 juta. Nilai tersebut dianggap sudah cukup besar untuk membantu pelaku usaha mikro di pedesaan. ‘Ini penting agar agen-agen bank di desa nanti bisa menyaingi rentenir,’ ucapnya.

Muliaman menyebut, jika sudah berjalan dengan baik, layanan bank nirkantor ini juga bisa digunakan untuk mendukung program kompensasi kenaikan harga BBM berupa bantuan pemerintah untuk masyarakat kurang mampu, misalnya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Saat ini, pencairan dana KKS masih dilakukan di kantor pos. ‘Nanti, transfer-transfer dana itu juga bisa dilakukan melalui agen, sehingga masyarkat lebih dekat untuk mencairkannya,’ jelasnya.

Anggota Dewan Komisioner OJK sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Nelson Tampubolon menambahkan, dalam sistem bank nirkantor yang juga disebut Laku Pandai, OJK mengizinkan tiga produk keuangan utama, yakni tabungan yang beruba basic saving account (BSA), kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro, dan asuransi mikro. ‘Semua produknya simpel (sederhana),’ ujarnya.

Selain pembatasan transaksi per bulan sebesar Rp 5 juta, tabungan juga tidak dikenai biaya administrasi sehingga masyarakat tidak perlu takut uang tabungannya terpotong sebagaimana yang diterapkan pada rekening bank biasa. ‘Bahkan, nanti nasabah tetap bisa mendapat bunga atau bagi hasil mulai saldo rekening 1 rupiah pun,’ katanya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyambut baik program bank nirkantor tersebut. Menurut dia, layanan perbankan juga dibutuhkan oleh masyarakat di pedesaan, baik itu tabungan maupun pinjaman atau kredit. Apalagi, jumlah masyarakat Indonesia yang menjadi nasabah bank masih relatif sedikit dibanding negara-negara lain. ‘Saya tadi sampaikan ke OJK agar masalah IT (information technology) diperhatikan supaya bisa berjalan baik,’ ucapnya.

Sebagai gambaran, berdasarkan hasil survei Bank Dunia, jumlah masyarakat Indonesia yang memiliki rekening tabungan di lembaga keuangan formal seperti perbankan baru sebesar 47 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibanding negara seperti Singapura yang sudah mencapai 95 persen, Korea 65 persen, serta Malaysia, Thailand, dan Srilangka yang masing-masing 60 persen. (owi)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/